Jaringan Advokasi Tambang

SERUAN AKSI SOLIDARITAS DAN VETO RAKYAT
ATAS KESELAMATAN, RUANG HIDUP KINI DAN MASA DEPAN

JATAM, Jakarta 15 Mei 2013 – Dalam dua periode SBY berkuasa Indonesia ditata sebagai negara tambang. Jumlah izin pertambangan melonjak hingga 11.000 izin, ini belum termasuk sektor minyak dan gas tahun 2012. Dalam kurun waktu 2008 hingga 2011 terjadi eksploitasi besar-besaran dan meningkatnya ekspor hasil tambang hingga 500-800%. Pada bagian lain marak praktik kekerasan aparat terhadap rakyat yang menuntut perubahan. Kondisi ini makin memperparah krisis keselamatan dan ruang hidup rakyat.

Oleh: Siti Maimunah
Diunggah IndoPROGRESS pada 13 Mei 2013 dalam Analisa EkoPol

Siti Maimunah, aktivis Jaringan Advokasi Tambang (JATAM)

TINGGINYA angka pertumbuhan ekonomi Indonesia, dirayakan di tengah maraknya pengungkapan korupsi yang melibatkan para pejabat dan politisi. Elektabilitas partai-partai besar turun karena  petinggi dan kader-kadernya terlibat korupsi. Saat yang sama, potret penderitaan warga akibat perluasan investasi yang bertumpu pada pengerukan kekayaan alam meningkat dan meluas. Pada kondisi ini Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) diusung. Proyek ini menjanjikan mimpi Indonesia menjadi sepuluh negara besar di dunia pada 2025.