Home Kampanye Berita JATAM 10 Pria Cegat Utusan Presiden di Pulau Bangka

10 Pria Cegat Utusan Presiden di Pulau Bangka

225
0
SHARE
Akat-alat berat terus bekerja Pulau Bangka, Sulut. Foto: Save Bangka Island
"Tim Kementerian Kemaritiman Batal Masuk Areal PT MMP"

"Belasan Polisi Bersenjata Tak Bisa Berbuat Apa-apa"

Kapal yang ditumpangi Nurul, Kabid Pengelolaan Lingkungan Kemenko Bidang Kemaritiman, Staf Kepresidenan Hageng Nugroho, dan Tim dari Kementerian Kelautan dan Perikanan akan sandar di dermaga di Desa Ehe Pulau Bangka, Kamis (26/10) Pkl 11.00 Wita.

Rombongan dalam kapal kemudian terkejut karena baru saja kapal akan merapat, rombongan langsung disambut teriakan keras dari sekelompok orang dan pihak keamanan lokasi tambang lokasi tersebut. Jumlah mereka sekitar 10 orang, semuanya menggunakan pakaian hitam bertuliskan security.

“Jangan jangan. Jangan berani kasih turun (papan untuk menyeberang dari kapal dengan dermaga). Siapa, siapa yang mau turun. Nggak bisa!,” ujar pria itu sambil memegang handie talkie.

Mendengar teriakan-teriakan tersebut, Nurul, Kabid Pengelolaan Lingkungan Kemenko Bidang Kemaritiman kelihatan takut. “Nggak usah mas, nggak usah turun mas! Nggak usah mas kalau kayak gini, nggak usah turun,” ujarnya.

Sementara itu, pria tersebut kemudian ditenangkan oleh beberapa rekannya dan seorang anggota polisi terlihat memeluk pria itu. Polisi itu sudah ada di dermaga bersama sejumlah pria tersebut. Ia kemudian mengizinkan rombongan turun ke dermaga, namun hanya dari pemerintah dan tamu.

“Kalau LSM dan yang lain tidak berkepentingan tidak boleh bisa,” ujar pria tersebut.

Staf Kepresidenan, Perwakilan Kemenko Bidang Kemaritiman, KKP, dan perwakilan pemerintah Kabupaten Minut dan Provinsi Sulut akhirnya turun dan mulai berjalan di dermaga. Mereka dikawal sekitar 15 anggota brimob dan Polsek dipimpin langsung Kapolsek Likupang Iptu Hendirk Rantung bersenjata lengkap.

Baru saja berjalan sekitar 20 meter dari dermaga, rombongan kemudian dihentikan dan diarahkan kembali ke kapal untuk menuju Kantor Desa Ehe. Rombongan dilarang untuk masuk areal tambang. Polisi yang mengawal hanya diam dan bertindak apapun mengawal kembali rombongan untuk menaiki perahu.
“Berani tidak kasih jalan (operasi) perusahaan ini, jujur saya katakan, mo baku bunuh torang di sini!,” ujar pria itu.

Staf Kepresidenan, Perwakilan Kemenko Bidang Kemaritiman, dan KKP pun harus rela batal meninjau lokasi tambang. Mereka hanya delapan menit menginjakkan kaki di dermaga dan jarak areal PT MMP pun masih jauh, jalan kaki sekitar 30 menit.

Beberapa anggota rombongan, terlihat cemas dan buru-buru bergegas kembali ke perahu. Sejumlah anggota polisi yang ikut mengawal rombongan dalam perahu tak terlihat melakukan apapun, hanya terus mengawal rombongan kembali ke perahu.

Perahu kemudian bergerak menuju Desa Ehe, desa yang mayoritas masyarakatnya mendukung berdirinya perusahaan tambang.

Dari dermaga perkampungan hingga ke Kantor Desa, rombongan harus berjalan sekitar 300 meter. Para personel dari kepolisian terus berjaga. Berjalan berdampingan dengan tamu.

Di Kantor Desa Ehe, Staf Kepresidenan, Perwakilan Kemenko Bidang Kemaritiman, dan KKP mendengar keluhan warga Desa Ehe, mulai dari perwakilan setiap jaga, bidang pendidikan, hingga kepala desa.

Semua keluhan intinya warga meminta pemerintah harus bertanggungjawab dengan kebijakannya dimana sebelumnya mengeluarkan izin lalu kemudian mencabut izin. Mereka juga meminta pemerintah memperhatikan nasib masyarakat Desa Ehe jika pertambangan dihentikan.

Sumber: Tribun Manado

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here