Home Kampanye Blog Dari Kembaran Labi-labi hingga Kedok Investasi

Dari Kembaran Labi-labi hingga Kedok Investasi

280
0
SHARE

“ADVOKASI penolakan terhadap kapitalisasi sumber daya alam di Aceh mengantarkan saya untuk berbagi pengetahuan bersama”.


ADVOKASI penolakan terhadap kapitalisasi sumber daya alam di Aceh mengantarkan saya untuk berbagi pengetahuan bersama teman-teman yang berasal dari negara-negara ASEAN di Quezon City, Filipina. Pertemuan regional ini sangat penting untuk refleksikan perjuangan dan merumuskan strategi bersama melawan kapital yang merampas hak masyarakat atas lahan.

Menjejak kaki pertama kali di Manila membuat saya teringat Aceh. Ada beberapa kesamaan tanah kelahiran saya dengan negara yang dipimpin oleh Presiden Duterte ini. Pertama adalah Jeepney. Transportasi publik ini hampir serupa dengan labi-labi yang ada di Aceh. Ya boleh dikatakan sebagai kembaran labi-labi. Letak tempat duduk penumpangnya sama, saling berhadapan dengan kursi memanjang yang muat enam atau tujuh penumpang di masing-masing sisi. Bedanya tempat duduk sopir Jeepney berada di sisi kiri, sedangkan sopir labi-labi di sisi kanan kendaraan.

Jeepney merupakan transportasi publik yang terinspirasi dari jeep yang dipakai oleh tentara Amerika Serikat selama penjajahan di Filipina. Bentuknya persis seperti jeep, namun lebih panjang seperti bentuk labi-labi dengan beraneka warna yang mencolok, dihiasi tulisan dan gambar-gambar. Penumpang juga ada yang berdiri di tempat pijakan kaki di belakang, tempat biasanya kernet berdiri, persis seperti di Aceh.

Menurut cerita salah seorang penumpang Jeepney yang saya ajak bicara dalam perjalanan kami menuju restoran tempat makan malam yang disediakan panitia di luar hotel tempat acara berlangsung. Jeepney dikenal sebagai transportasi publik yang beroperasi selama 24 jam karena pengguna transportasi publik ini ada yang bekerja hingga larut malam atau dini hari. Harganya sangat terjangkau antara 8-12 PHP atau Peso Philipine atau setara dua ribu hingga empat ribu rupiah, tergantung rute perjalanan.

Jika Anda ingin merasakan sensasi Jeepney dengan semilir angin di jendelanya yang tanpa kaca maka Anda harus menempuh jalan biasa atau bukan jalan utama karena aturan negara tersebut tidak membenarkan Jeepney melewati jalan utama. Hanya bus dan kereta api yang boleh melintasi jalan utama Kota Manila.

Selain Jeepney, becak atau kendaraan roda tiga dan sepeda motor juga melintasi jalan yang sama karena tidak diizinkan melintasi jalan utama sesuai aturan pemerintah demi ketertiban lalu lintas.

Jeepney dan cerita berikut sejarahnya mengantarkan saya melewati lima hari di Manila dengan pengetahuan negara-negara anggota ASEAN tentang demokrasi dan hak atas sumber daya alam. Demokrasi sebagai jalan menuju kesejahteraan seperti dua sisi mata uang yang sama sekali bertolak belakang dalam implementasinya. Satu sisi, demokrasi merupakan ruang masyarakat untuk berpartisipasi secara lebih luas dalam pembangunan di berbagai sektor. Namun, ruang demokrasi ini juga dimanfaatkan oleh pemimpin-pemimpin pemerintahan di berbagai negara dan provinsi, khususnya di Aceh saat ini dengan membelokkan demokrasi menjadi alat bagi investasi atau kapital masuk dengan mudah yang merampas ruang hidup rakyat Aceh.

Krisis kemanusian yang pernah terjadi berlanjut ke krisis akibat bencana alam, gempa, dan tsunami mendorong masyarakat sipil dengan berbagai dukungan mendorong terbangunnya ruang demokrasi. Namun kemudian ruang demokrasi ini digunakan sebaliknya oleh pemerintah menjadi alat untuk bernegosiasi dengan kapital. Merampas cita-cita rakyat untuk hidup lebih baik dan tidak adil serta dianggap menjadi proses normalisasi. Normalisasi itu dilakukan dengan membuat regulasi-regulasi dan membuat regulasi yang tidak akan bekerja seperti Amdal, semuanya merupakan replikasi dari “Indonesia” pihak yang sebelumnya diperangi.

Seharusnya Aceh mampu dan berani membuat terobosan yang berbeda dari Indonesia dengan keistimewaan yang dimilikinya, misalnya keadilan ekologi dan agraria dalam konteks syariat Islam menjadi pola pembangunan berkelanjutan.

Data tentang kasus langkanya air bersih, perlawanan-perlawanan antitambang dan perampasan lahan masyarakat atas nama investasi dan pembangunan meningkat seiring dengan ruang demokrasi yang menjadi jargon keseharian sebagai upaya pembangunan berkelanjutan.

Resister Dialogue on Land, Life, and Rights di Quezon City, Filipina, merupakan dialog dengan perempuan dari enam negara, demokrasi, dan sumber daya alam. Enam negara tersebut merupakan negara-negara ASEAN, terdiri atas Indonesia, Burma, Thailand, Filipina, Kamboja, plus India. Secara garis besar pertemuan lintas negara ini menghadirkan perempuan-perempuan yang berasal dari komunitas yang melakukan advokasi secara mandiri menolak upaya-upaya “perselingkuhan” perusahaan tambang dengan pemerintah.

Selain dari perempuan-perempuan komunitas masyarakat adat yang hadir, konferensi tingkat regional ini juga dihadiri oleh perempuan-perempuan aktivis yang selama ini melakukan pengorganisasian mendampingi komunitas-komunitas di negaranya masing-masing dalam konteks menolak industri ekstraktif tersebut.

Ini merupakan pengalaman berharga bagi saya secara pribadi dan organisasi bisa berbagi pengetahuan dan refleksi perjuangan masing-masing negara dengan berbagai tantangan dan capaian masing-masing. Pertemuan empat hari ini diisi dengan refleksi gerakan, menemukenali peluang dan tantangan dari refleksi negara lain dan merumuskan strategi ke depan yang bisa dilakukan di level komunitas, negara, dan regional.

Belajar dari negara yang hadir dalam konferensi seperti Burma dan Thailand membuat saya bagaikan melihat Aceh di wajah-wajah kapital berkedok investasi. Bagaimana tidak, negara-negara tersebut juga mengalami krisis kemanusian dengan pola militerisasi dengan konflik berkepanjangan yang beriringan dengan perampasan lahan dengan kekayaan sumber daya alam yang berbeda.

Burma, misalnya, kekayaan alamnya berupa emas dan permata mengantarkan mereka pada kesengsaraan berkepanjangan karena masyarakat yang melawan lantaran lahannya dirampas akan mengalami kriminalisasi bahkan pembunuhan. Begitu juga yang terjadi di Thailand, tambang emas tidak mengantarkan masyarakatnya menuju kesejahteraan, tapia justru petaka.

Mendengar pengalaman teman-teman dari Burma berbagi pengalaman tentang advokasi terhadap masyarakat adat yang mengalami kriminalisasi hingga pembunuhan membuat saya teringat film Blood Diamond yang bercerita tentang petaka yang dialami masyarakat Afrika yang buminya mempunyai kekayaan alam yang sama. Militer kemudian menjadi alat kapital untuk mematahkan upaya-upaya perlawanan di berbagai negara dengan pola yang serupa.

Pengalaman kuasa oleh kapital yang merampas ruang hidup di Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia merupakan potret kolusi negara dan kapital yang dilegalkan melalui regulasi. Meninggalnya 26 anak dan dua orang dewasa di lubang bekas tambang batu bara tidak membuka mata pemerintah untuk berpihak kepada masyarakat. Bahkan ibu-ibu yang berjuang karena kehilangan anak-anaknya tersebut mengalami kriminalisasi oleh pemerintah melalu alat negara.

Setelah mendengarkan refleksi perjuangan masing-masing peserta dari negara berbeda diharapkan pada hari terakhir dapat dirumuskan strategi bersama baik di tingkat lokal, nasional, dan regional dengan mendorong masuknya isu-isu konflik agraria ini dalam pertemuan-pertemuan negara-negara ASEAN yang berlangsung seperti bersamaan dengan dialog ini digelar di Manila pada tahun ini dan tahun-tahun mendatang.


Penulis: Raihal Fajri | Direktur Katahati Institute, Aceh | Salah satu Peserta Resister Dialogue on Land, Life, and Rights mewakili JATAM dan TKPT di Filipina, 7-9 November 2017

Tulisan ini sebelumnya sudah dimuat di Tribun Aceh

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here