Pemprov Kaltara Enggan Umumkan Jejak Busuk Perusahaan Tambang
Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kalimantan Utara menyoroti tujuh (7) Surat Keputusan (SK) yang berisi pengakhiran sejumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP) serta pengumuman Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Nomor: 540/270/ESDM-II/III/2018 yang menyatakan akan mencabut 3 Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kalimantan Utara. Totalnya, akan ada...
PT Indominco Mandiri Tak Cukup Hanya Didenda 2 Miliar
Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) mendesak Pemerintah dan Pengadilan Negeri Tenggarong tidak hanya menjatuhkan pidana lingkungan hidup berupa denda atas PT Indominco Mandiri, namun juga menjatuhkan hukuman pidana penjara dan pencabutan izin tambang agar perusahaan batubara ini hengkang dari Indonesia.
Putusan pidana lingkungan hidup atas...
Sengatan Kerugian Proyek PLTU-PLTU Batubara yang Merugikan Uang Rakyat
- Koalisi Break Free From Coal Indonesia meluncurkan analisis singkat potensi kerugian ekonomi negara yang akan sangat besar apabila proyek-proyek raksasa PLTU batubara di pulau Jawa dan Bali tetap dilanjutkan dan mulai beroperasi.
Menilik kembali RUPTL 2017- 2026, total kapasitas PLTU batubara yang tercatat...
Upaya Pengaktifan Kembali Tambang di Pulau Bangka, Bukti Pemerintah Tidak Taat Hukum
- Upaya Kemenko Perekonomian untuk mengaktifkan kembali tambang bijih besi PT Mikgro Metal Perdana (MMP) di Pulau Bangka, Sulawesi Utara, merupakan bentuk pembangkangan Pemerintah atas putusan pengadilan yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap (inkracht). Hal ini terbukti dengan diadakannya pertemuan hari ini di Kantor...
Praperadilan: Jalan untuk Menemukan Keadilan bagi Petani Kendeng
Joko prianto (red- print) merupakan seorang petani kendeng yang sedang berjuang untuk kelestarian pegunungan kendeng. Dirinya dilaporkan oleh Yudi Taqdir Burhan selaku Kuasa Direksi PT Semen Indonesia atas dugaan tindak pidana 263 ayat (1) dan (2) KUHP terkait pemalsuan tanda tangan warga rembang tolak...
Temuan Pencemaran Sungai Malinau Tak Diekspose, JATAM Kaltara Gugat ESDM
– Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kalimantan Utara akhirnya mengajukan gugatan informasi pada Komisi Informasi Pusat (KIP) Jakarta pada 22 November 2017. Gugatan ini terkait sikap Pemerintah Daerah Kalimantan Utara yang tak kunjung menbuka ke publik data hasil temuan lapangan atas pencemaran yang dilakukan...
Pengumpulan Batu Bara di Sungai: Potret Krisis Sosial Ekologis
“Kalau bukan untuk mencukupi kebutuhan, masyarakat desa itu gak mungkin mau kerja mengumpulkan batu bara, nyawa taruhannya” tuturan Nurbaiti (48 th), salah satu perempuan yang melakoni pekerjaan mengumpulkan material batu bara di sungai Susup, desa Kota Niur, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Tengah.
Sekira sepuluh tahun...
Tambang Batu Bara Sokongan Jepang Menghancurkan Lingkungan Hidup di Malinau
PT Mitrabara Adiperdana (PT MA) adalah perusahaan tambang di Malinau Selatan, Kalimantan Utara yang berada di bawah Baramulti Group. Perusahaan ini melakukan peningkatan produksi dari 500.000 ton per tahun menjadi 4.000.000 ton per tahun di area seluas 1.930 Ha. Mitra dari PT MA adalah...
Presiden Jokowi, Stop dan Cabut Izin Tambang di Pulau Kecil Indonesia
Kami adalah perwakilan warga dari pulau-pulau kecil di Indonesia, yang hidup tak terpisahkan dengan laut.
Beberapa hari lalu kami berkumpul di Manado untuk rayakan keberhasilan penyelamatan Pulau Bangka di Sulawesi Utara dari ekploitasi tambang. Bangga rasanya melihat perjuangan warga Bangka berbuah manis.
Baca: Upaya Pengaktifan Kembali Tambang...
Daftar Anak-anak Korban Meninggal di Lubang Tambang Batu Bara Kaltim
Sejak Januari 2011 hingga Juni 2017, JATAM mencatat sudah 27 anak-anak yang tewas tenggelam di lubang tambang beracun batu bara Kalimantan Timur.
Dari seluruh korban meninggal itu, hanya ada satu kasus yang ditindaklanjuti Pemerintah Daerah kalimantan Timur, yakni kaus tewasnya korban atasnama Emaliya Raya Dinata...