Beranda Kampanye Halaman 3

Kampanye

IUP Dihentikan Sementara, Koalisi Masyarakat Sipil Desak Cabut dan Hentikan Pendanaan JBIC

- Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) dan Friends of the Earth Japan (FoE Jepang)  mendesak Pemerintah Indonesia untuk tidak hanya sekedar memberikan sanksi administratif dan penghentian sementara kepada empat perusahaan tambang batu bara yang ditemukan melanggar dan mencemari Sungai Malinau di Kalimantan Utara, namun...

Stop Tipu-Tipu, Tolak Pabrik Semen

- Pemerintah Provinsi KalimantanTimur kembali melakukan negosiasi untuk menghadirkan Pabrik Semen dan Tambang Karst di Provinsi Kalimantan Timur, pelaksanaan presentasi KA Andal yang dilaksanakan di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur menjadi kabar buruk terhadap sumber daya alam  di Pegunungan Sangkulirang Mangkalihat. Pemberian...

Kementerian ESDM dan BKPM Jangan Permainkan Hukum

PT Mikgro Metal Perdana (MMP), sebuah Perusahaan Tambang Biji Besi dari Tiongkok, diduga kembali melakukan ‘manuver’ dengan mendatangi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk melakukan lobby, memuluskan niat jahat menambang biji besi di Pulau Bangka, Kabupaten...

Masyarakat Donggala Tuntut Pemerintah Hentikan Tambang di DAS Labuan

Puluhan masyarakat dan aktivis lingkungan yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Lingkungan dan Hak Azasi Manusia (FORMAL-HAM) menggelar aksi damai di Kantor DPRD Donggala, Selasa (8/8/2017). Massa aksi yang sebagian besar merupakan masyarakat terdampak tambang di Kecamatan Labuan ini mendesak pemerintah setempat untuk menghentikan...

Polisi Harus Hentikan Kriminalisasi Terhadap Warga Tolak Tambang

Meluasnya industri ekstraktif di pesisir selatan Jawa Timur belakangan ini, terus memicu laju krisis sosial-ekologis semakin meningkat tajam dalam bentuk yang kompleks dan rumit. Hal ini salah satunya dapat kita temui dalam kasus pertambangan Tumpang Pitu-Banyuwangi. Sejak beroperasinya kegiatan industri pertambangan di bukit Tumpang Pitu,...

Daftar Perusahaan Tambang yang Dihentikan Sementara di Kalimantan Utara

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia memberikan sanksi kepada 102 perusahaan batu bara di Kalimantan Utara. Sanksi berupa penghentian sementara kegiatan itu berlaku selama sembilan puluh hari kalender seperti ditegaskan dalam Surat Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Yakni surat Nomor : 1186/30/DJB/2017...

Sembunyikan Data Penerimaan Daerah dari Tambang, JATAM Sulteng Gugat Badan Pendapatan Daerah

Jaringan Advokasi Tambang Sulawesi Tengah (JATAM Sulteng) menggugat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Komisi Informasi Publik Sulteng pada Kamis, (20/7/2017). Gugatan dengan nomor register sengketa Nomor :023/A-REG/PSI/KI-SLTG/VII/2017 ini dilakukan menyusul permintaan Dokumen Penerimaan Negara Bukan Pajak  (PNBP) dari sektor pertambangan yang dilakukan...

Tanggul Limbah Jebol, Tambang Batubara Sokongan Jepang Cemari Sungai di Malinau

 - Empat perusahaan tambang batubara di Malinau, Kalimantan Utara, PT. Kayan Putra Utama Coal (KPUC), PT. Baradinamika Muda Sukses (BDMS), PT. Mitrabara Adiperdana (MA), dan PT. Artha Marth Naha Kramo (AMNK), terbukti mencemari dua sungai utama di Kabupaten Malinau. Puncaknya,  pada 4 juli 2017 lalu,...

Gubernur Alex Noerdin Tidak Layak jadi Nominator Nirwasita Tantra

Selain Gubernur Kalimantan Timur, Awang Faroek Ishak, menjadi salah satu Nominator Nirwasita Tantra 2017, Gubernur Sumatera Selatan, Alex Noerdin, juga termasuk salah satu Kepala Daerah yang masuk nominasi untuk penghargaan lingkungan yang sama dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Masuknya nama Gubernur Alex Noerdin menjadi...

Surat Terbuka Masyarakat Sipil Kalimantan Timur untuk Menteri Siti Nurbaya

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KHLK) berencana memberikan penghargaan lingkungan hidup Nirwasita Tantra kepada sejumlah Kepala Daerah di Indonesia. Nirwasita Tantra merupakan penghargaan dari Pemerintah yang diberikan kepada Kepala Daerah atas kepemimpinannya dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan, dan/atau program kerja sesuai prinsip metodologi pembangunan berkelanjutan...