Jaringan Advokasi Tambang

Forum JATAM

Monday, 04 August 2008

Empat tahun terakhir, kabinet Indonesia Bersatu sudah 3 kali menaikkan harga BBM dengan alasan sama : harga minyak dunia naik, subsidi yang melambung harus ditanggung pemerintah. Tapi sepanjang waktu itu, tak ada tindakan genting dilakukan SBY untuk lepas dari ketergantungan BBM dan berdaulat atas sumber energinya. Yang terakhir terjadi lagi krisis listrik. Celakanya, batubara dan gas – energi alternatif tak terbarukan, malah sebagian besar dijual ke pihak asing. Siapa yang dilayani kabinet SBY sebenarnya? Sampaikan pendapat anda ke Forum JATAM

HOME

Gagalnya Kebijakan Energi

on Wednesday, 21 May 2008

Oleh Brian Yuliarto - Direktur Eksekutif Indeni, juga pengajar Teknik Fisika ITB

Krisis ekonomi karena kenaikan harga minyak dunia masih direspons secara hit and run dengan sebatas mengutak-atik APBN tanpa melakukan perubahan fundamental pada kebijakan energi di Indonesia. Jika ini yang masih terjadi, sebenarnya kita sedang memperbesar bom waktu bagi negeri ini.

Kisruh Harga BBM

on Wednesday, 21 May 2008

Oleh Revrisond Baswir - Peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM Yogjakarta

Kenaikkan harga minyak mentah sebenarnya tidak sepenuhnya berdampak buruk terhadap APBN. Karena pada sisi pendapatan, sebagai negara produsen minyak, pendapatan Indonesia juga naik. Lantas kenapa berita buruk saja yang disampaikan pemerintah?

More...

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 64 - 69 of 69

INFO KILAT

Perpres Lumpur Lapindo Langgar HAM

Perpres No.14/2007 yang mendasari penyelesaian kasus lumpur Lapindo terbukti melanggar HAM karena mengabaikan hak para korban. Lapindo hanya bertanggung jawab pada 5 desa terdampak, padahal lumpur sudah menggenangi & mengancam 16 desa

Login Form

AGENDA

Pojok Lamin

Warga Tolak Tambang Pasir Besi

Lebih dari 100 warga Desa Balong, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, berunjuk rasa di halaman gedung DPRD Kabupaten Jepara, Senin (25/8). Mereka menolak penambangan pasir besi oleh PT Pasir Rantai Emas di wilayah mereka karena dinilai merusak lingkungan.