Jaringan Advokasi Tambang

Lumpur Lapindo telah menghancurkan basis ekonomi warga yang dulunya hidup dari pertanian, tambak dan industri di sekitarnya. Sementara penanganan sebatas ganti rugi - yang tak juga selesai. Anak anak korban diabaikan, pemerintah tak menyediakan upaya khusus pendidikan mereka. Sementara biaya sekolah tetap tinggi, sedang beban ekonomi keluarga meningkat. Kami mencatat penghasilan penduduk dibawah Rp  0 - 500 ribu perbulan meningkat 2 hingga 3 kali lipat pada beberapa desa korban Lapindo. Ratusan anak-anak putus sekolah.

Tiap bulan, pelajar SD dan SMP membutuhkan  biaya pendidikan  (SPP, buku, seragam dan uang ujian) setidaknya Rp 67 ribu per bulan, sementara pelajar SMA membutuhkan sekitar 166 ribu per bulan. Mereka butuh dukungan anda, agar pendidikan mereka tak putus di tengah jalan.

Munculnya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Sipil dan Politik biasanya berawal dari pelanggaran hak ekonomi sosial dan budaya. Namun, justru diabaikan dan tidak digubris sama sekali.