Jaringan Advokasi Tambang

Chalid Muhammad, dimuat Kompas, 30 Januari 2010

Belajar dari kebobrokan tata-kelola kekayaan alam Kalimantan, Presiden mestinya segera mengambil langkah tegas mencegah meluasnya kerusakan Kalimantan dan pulau lain. Ia harus segera menyatakan moratorium penerbitan perizinan tambang serta mengevaluasi dan melakukan legal audit terhadap semua izin yang telah terbit. Pada saat yang sama, ambang toleransi tambang sesuai kebutuhan riil dalam negeri harus dihitung. Presiden sebaiknya tegas mencabut izin tambang yang sangat mengancam, dan mewajibkan pelaku industri tambang memulihkan sosial-ekologis wilayah-wilayah keruk. Tanpa langkah itu, tepatlah disebut saat ini negara tengah memimpin perusakan Ibu Pertiwi melalui kebijakan dan rezim perizinan pertambangan.

Oleh Siti Maemunah.  Dimuat di Kompas, 28 Januari 2010

Krisis Pulau Kalimantan sangat nyata di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Potret alokasi ruang provinsi ini jauh dari akal sehat. Jika dijumlah, luas konsesi pengelolaan hutan, kebun sawit skala besar, dan pertambangan mencapai 21,7 juta hektar (ha), melebihi luas daratannya. Saat ini, ada 33 perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) dan 1.212 kuasa pertambangan (KP) diterbitkan pemerintah. Demi memenuhi batu bara negara lain, Kaltim mengabaikan rencana pencadangan lahan pertanian tanaman pangan dan hortikultura seluas 2,49 juta ha (RPJPD provinsi 2005-2025). Justru, 3,12 juta ha lahannya diperuntukkan dan dialih fungsi serta menjadi konsesi tambang.