Jaringan Advokasi Tambang

HOME

KAMPANYE

Siaran Pers

Quote this article on your site

Archipelago Beroperasi Tanpa AMDAL dan Persetujuan Warga

To create link towards this article on your website,
copy and paste the text below in your page.

Preview :

Archipelago Beroperasi Tanpa AMDAL dan Persetujuan Warga
Jaringan Advokasi Tambang - Saturday, 30 August 2008

2008 © Jaringan Advokasi Tambang

» Go back to the article

mXcomment 1.0.2 © 2007-2008 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved

INFO KILAT

Perpres Lumpur Lapindo Langgar HAM

Perpres No.14/2007 yang mendasari penyelesaian kasus lumpur Lapindo terbukti melanggar HAM karena mengabaikan hak para korban. Lapindo hanya bertanggung jawab pada 5 desa terdampak, padahal lumpur sudah menggenangi & mengancam 16 desa

Login Form

AGENDA

Photo Show

Pemirsa Online

Dampingan Teknis

Video Galeri

Pilihan Pemirsa

Daftar Kasus Pertambangan
PT. Lapindo Brantas Inc.
PT. Meares Soputan Mining
PT. Freeport McMoran Indonesia
EMPAT DEKADE INDUSTRI PERTAMBANGAN INDONESIA, 10 Juli 2007
MERAIH BERKAT, MENGUSIR LAKNAT:
PENYEMPURNAAN UU MIGAS No.22/ 2001 YANG BERPIHAK KEPADA KEPENTINGAN RAKYAT
LISTRIK DI JAWA, DEBU DI CILACAP - 26 Juli 2007
BERANIKAH KANADA MEREGULASI PERUSAHAAN TAMBANGNYA DILUAR NEGERI?
Pencemaran Pulau Seribu

Jaringan Advokasi Tambang

Menyelamatkan Kelistrikan Nasional

Tangguhnya BP, Rapuhnya Bintuni

Indonesia: Kemunduran Sebuah Rejim Karbon

Ketahanan Energi Nasional Rapuh