Forum JATAM
Monday, 04 August 2008

Empat tahun terakhir, kabinet Indonesia Bersatu sudah 3 kali menaikkan harga BBM dengan alasan sama : harga minyak dunia naik, subsidi yang melambung harus ditanggung pemerintah.  Tapi sepanjang waktu itu, tak ada tindakan genting dilakukan SBY untuk lepas dari ketergantungan BBM dan berdaulat atas sumber energinya. Yang terakhir terjadi lagi krisis listrik. Celakanya, batubara dan gas – energi alternatif tak terbarukan, malah sebagian besar dijual ke pihak asing. Siapa yang dilayani kabinet SBY sebenarnya? Sampaikan pendapat anda ke Forum JATAM

HOME
Quote this article on your site

PP 02/2008 dan Realita di Masyarakat

To create link towards this article on your website,
copy and paste the text below in your page.




Preview :

PP 02/2008 dan Realita di Masyarakat
Jaringan Advokasi Tambang - Friday, 22 August 2008

»  Go back to the article


mXcomment 1.0.2 © 2007-2008 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
Advertisement

INFO KILAT

Perpres No.14/2007 yang mendasari penyelesaian kasus lumpur Lapindo terbukti melanggar HAM karena mengabaikan hak para korban. Lapindo hanya bertanggung jawab pada 5 desa terdampak, padahal lumpur sudah menggenangi & mengancam 16 desa 

Login Form

AGENDA









Pojok Lamin

Upaya pemadaman semburan gas yang terbakar di titik 88, di Jalan Flamboyan, RT 3 RW 1 Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (19/8) sekitar pukul 05.30, ditolak warga. Mereka ingin agar desanya dimasukkan ke dalam peta terdampak lumpur Lapindo. 

RSS dan IKJ

JATAM RSS  - Umpan RSS

atau Daftar Info Kilat Jatam:

Lihat Tampilan

Jaring Pendapat

Setujukah anda jika tambang-tambang emas baru dibuka?
 

Photo Show

Photo Galeri
 

Pemirsa Online

Loading Loading...

Dampingan Teknis


gimbal03


Video Galeri