(Jatam, 01/06/07) Sepuluh tahun yang lalu, keluarga-keluarga di kampung Sirise, desa Satar Punda – kecamatan Lamba leda, Manggarai Nusa Tenggara Timur, berharap masuknya PT Arumbai Mangan Bekti (AMB) diwilayah mereka akan mensejahterakan kehidupannya. Sayangnya harapan tersebut berbuah derita. 

Pernyataan Sikap BEM FISIP, BEM FKIP, Himakes, Himahi, Himadita, Hima Histra, Himasos Universitas Jember
 
Kasus semburan lumpur Lapindo sudah berjalan selama satu tahun (29 Mei 2006-29 Mei 2007) namun penanganannya masih belum jelas. 24 ribu lebih warga kehilangan rumah, puluhan ribu anak kehilangan masa depan, dan ratusan hektar lahan di radius 3 kilometer dari semburan lumpur telah berubah menjadi kolam lumpur yang akan terus meluas. Menurut catatan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo terdapat semburan kecil berjumlah 60 titik yang tersebar di wilayah di luar wilayah luapan. Anehnya Peraturan Presiden No. 14/2007 justru membatasi tanggung jawab Lapindo dalam memberikan ganti rugi berpedoman pada peta wilayah korban hingga 22 Maret 2007. Artinya daya rusak yang ditimbulkan setelah tanggal itu tidak dihitung sebagai tanggungjawan Lapindo. Lebih tragis lagi rakyat melalui negara harus menanggung beban untuk ‘membantu Lapindo’ melalui alokasi dana APBN tuk penanganan lumpur Lapindo.