Jaringan Advokasi Tambang

Saldo Donasi Seribu Rupiah Sampai saat ini dana yang terkumpul sebesar Rp. 60.248.475. Terima Kasih atas dukungannya.

HOME

KAMPANYE

Arsip Siaran Pers

Arsip 2004

“Partisipasi Publik Tidak Terjamin dalam RUU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”

on Tuesday, 02 February 2010

Siaran Pers Koalisi Kebijakan Partisipatif

Media Center, 4 Maret 2004

Komisi II DPR pada tanggal 3 Maret 2004 menyepakati untuk menunda pembahasan Rancangan Undang-undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (RUU PPP). Di samping masalah hierarki perundang-undangan dan muatan perundang-undangan yang dianggap beberapa kalangan merusak sistem ketatanegaraan dan perundang-undangan Indonesia, RUU ini masih menyimpan masalah besar yaitu persoalan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

Putusan Pengadilan Tersangka Pencemaran Teluk Buyat, Menginjak-injak Martabat Hukum

on Friday, 24 December 2004

Siaran Pers, 24 Desember 2004
Koalisi Anti Korupsi dalam Penegakan Hukum Lingkungan [1]

Jakarta - Putusan pra peradilan PN Jakarta Selatan yang diajukan para tersangka dalam kasus Pencemaran Teluk Buyat oleh PT Newmont Minahasa Raya (PT NMR), yang dibacakan pada tanggal 23 Desember 2004, telah memenangkan sebagian permohonan. Putusan pengadilan ini terbukti berlawanan dengan asas-asas hukum yang berlaku. Putusan ini kembali menunjukkan upaya pemutarbalikkan fakta mengenai pencemaran di Teluk Buyat oleh PT NMR atau setidak-tidaknya mengganggu proses penyidikan pidana lingkungan yang dilakukan oleh PT NMR.

SP3 Kasus Pencemaran Pulau Seribu: Potret Kegagalan Polisi dalam Menegakkan Hukum Lingkungan

on Tuesday, 07 December 2004

Siaran Pers Bersama: 7 Desember 2004
Koalisi Peduli Kepulauan Seribu

Jakarta- 7 Desember 2004, daftar panjang gagalnya penegakan hukum pada kasus pencemaran kembali bertambah. Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus pencemaran minyak di Kepulauan Seribu yang dikeluarkan Polda Metro Jaya akhir November 2004 lalu, menjadi buktinya. Artinya, rakyat dan lingkungan kembali dikorbankan.

Hasil Penelitian Tim Teknis Penanganan Kasus Buyat : Teluk Buyat Tercemar

on Wednesday, 10 November 2004

Siaran Pers Bersama, 10 November 2004
WALHI, JATAM, ELSAM, TAPAL, ICEL
Jakarta, 10 November 2004 — Beberapa Ornop menyambut baik hasil Tim Teknis penanganan Kasus Buyat yang menyimpulkan bahwa Teluk Buyat telah tercemar. Temuan ini telah menjawab spekulasi dan polemik berkepanjangan tentang ada atau tidaknya pencemaran di Teluk Buyat selama ini.

Menjelang laporan Tim Terpadu Buyat, para ahli bicara soal laporan CSIRO dan WHO

on Sunday, 31 October 2004

Lembar Info Media: Minggu, 31 Oktober 2004

WALHI-Friends of the Earth Indonesia
Jaringan Advokasi Tambang (JATAM)
Jakarta, 31 Oktober 2004 – WALHI-Friends of the Earth Indonesia dan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) hari ini menyambut baik kabar bahwa Tim Terpadu yang dibentuk Kementrian Lingkungan Hidup akan segera mengeluarkan laporannya [1]. Laporan Tim Terpadu ini bertujuan mengakhiri semua kebingungan tentang dugaan pencemaran Teluk Buyat oleh perusahaan tambang raksasa Amerika Serikat, Newmont.

More...

<< Start < Prev 1 2 3 Next > End >>

Results 1 - 9 of 23

INFO KILAT

Siapa Menanggung Gaya Hidup Mu?

Harga perhiasan tidak hanya yang tertera di toko saja. Karena itu belum termasuk penggusuran warga, pembabatan hutan lindung, perusakan kawasan produktif, pembuangan limbah berjumlah besar ke alam, yang menyertai pengerukan emas, nikel, tembaga hingga batubara untuk listrik.

Solidaritas 29 Mei

Login Form

AGENDA

Photo Show

Pemirsa Online

Loading...

Buku JATAM

Dampingan Teknis

Dapatkan Buku Terbaru JATAM

Buku ini menceritakan serpihan-serpihan ingatan, agar cerita tak turut karam. Bukan sebagai kado ulang tahun. Bukan sebagai pemberian kepada yang bergembira. Bukan sebagai perayaan. Melainkan sebagai tanda melawan pelupaan. Grup Bakrie, raksasa bisnis yang menjadi induk PT Lapindo Brantas memiliki kekuatan besar serta punya daya luar biasa memassalkan pembungkaman. Pembungkaman juga terjadi di lembaga negara yang terlanjur di beri label "penegak hukum".

Anda ingin mendapatkan buku ini? Klik disini