Jaringan Advokasi Tambang

Siaran Pers Koalisi Tolak HP3

Sejumlah 6 ribu pulau di Indonesia terancam diprivatisasi pasca di sahkannya Undang-undang No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWP3K). Bahkan, sekitar 3 juta nelayan tersisa dimungkinkan musnah, sejalan dengan semakin sulitnya akses terhadap sumberdaya pesisir dan laut. Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3) akan menjual kedaulatan, menghancurkan budaya bahari. Hari ini, 13/01, Nelayan, Petambak dan  masyarakat sipil meminta Mahkamah Konstitusi melakukan pembatalan atas 8 pasal dalam UU No.27/2007 karena bertentangan dengan konstitusi UUD 1945.