Nasib Tidak Tentu, Nasib Tergantung Tuhan, dan Nusa Tetap Korup. Itulah
identitas yang sering disematkan pada provinsi ini. Provinsi Nusa
Tenggara Timur memang salah satu provinsi terbelakang, dalam segala
hal. Kendati alokasi anggaran dari pusat sangat besar untuk NTT,
kemiskinan dan busung lapar tetap menjadi persoalan akut yang dialami
rakyat. Ternyata ada korelasi yang erat antara kemiskinan dan kelaparan
dengan korupsi.
Siaran Pers Bersama WALHI, JATAM, KIARA, School of Democratic Ecokomics & Institut Hijau Indonesia
(Jakarta, 25 Februari 2010) Kelompok Masyarakat sipil mengecam Special Session of The UNEP Governing Council/Global Ministerial Environment Forum (GC-UNEP) ke 11 yang berlangsung di Nusa Dua Bali pada 24-26 Februari 2010. Diplomasi perwakilan Indonesia pada Pertemuan tingkat Menteri ini dikhawatirkan akan menghasilkan kegagalan serupa COP 15 di Copenhagen, akhir tahun lalu. Hasil pertemuan bercitra hijau ini justru memperparah krisis sosio-ekologis yang saat ini berlangsung di planet bumi.
Siaran Pers JATAM, WALHI, AMAN, Solidaritas Perempuan, KIARA & ICEL – 18 Februari 2010
Kinerja DPR RI dan Pemerintahan SBY dalam menyikapi keluarnya perijinan eksploitasi sumber daya alam yang makin tak terkontrol di seluruh negeri – sangat mengecewakan. Ribuan perijinan baru pertambangan dan perkebunan sawit skala besar yang dikeluarkan membabi-buta - sama sekali tak mendapat perhatian dan tindakan yang memadai dari pemerintah. Padahal Indonesia telah memiliki UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang mestinya mampu mengerem nafsu eksploitatif pengurus negeri.
Lebih satu dekade upaya pemerintah menyelesaikan krisis kelautan, melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), tidak membuahkan hasil yang signifikan. Kini, ekonomi nelayan dan petambak semakin terpuruk, akibat lemahnya perlindungan pemerintah atas tambak-tambak dan perairan perikanan rakyat, minimnya permodalan, sulitnya mengakses bahan bakar, hingga teledor memberi berbagai kemudahan untuk pelaku usaha (termasuk asing) mengeksploitasi sumberdaya kelautan dan perikanan nasional secara tidak berkeadilan dan tidak berkelanjutan.
Pernyataan Pers Bersama Koalisi Anti Mafia Kehutanan, 4 Februari 2010
PPNS Dephut, Polisi, dan Kejaksaan terbukti gagal menangkap para dalang terorganisir (masterminds) perusakan hutan Indonesia. PPATK pun sama saja. Karenanya, KPK menjadi harapan terakhir.
Buku ini menceritakan serpihan-serpihan ingatan, agar cerita tak turut karam. Bukan sebagai kado ulang tahun. Bukan sebagai pemberian kepada yang bergembira. Bukan sebagai perayaan. Melainkan sebagai tanda melawan pelupaan. Grup Bakrie, raksasa bisnis yang menjadi induk PT Lapindo Brantas memiliki kekuatan besar serta punya daya luar biasa memassalkan pembungkaman. Pembungkaman juga terjadi di lembaga negara yang terlanjur di beri label "penegak hukum".
Loading...
Buku ini menceritakan serpihan-serpihan ingatan, agar cerita tak turut karam. Bukan sebagai kado ulang tahun. Bukan sebagai pemberian kepada yang bergembira. Bukan sebagai perayaan. Melainkan sebagai tanda melawan pelupaan. Grup Bakrie, raksasa bisnis yang menjadi induk PT Lapindo Brantas memiliki kekuatan besar serta punya daya luar biasa memassalkan pembungkaman. Pembungkaman juga terjadi di lembaga negara yang terlanjur di beri label "penegak hukum".