Pernyataan Pers Bersama Koalisi Anti Mafia Kehutanan, 4 Februari 2010
PPNS Dephut, Polisi, dan Kejaksaan terbukti gagal menangkap para dalang terorganisir (masterminds) perusakan hutan Indonesia. PPATK pun sama saja. Karenanya, KPK menjadi harapan terakhir.
Pernyataan Pers Bersama Koalisi Pemantau Mafia Kehutanan, 3 Februari 2010
Hutan Indonesia dirusak secara sistematis dan terorganisir oleh para pejabat dan investor nakal. Aksi mafia kehutanan ini terorganisir dan terjadi di seluruh Indonesia.
Siaran Pers Tim Advokasi Tolak Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3), 2 Februari 2010
Penolakan nelayan tradisional dan masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil atas HP3 (Hak Pengusahaan Perairan Pesisir) terus berlanjut. Tak hanya unjuk perspektif di ruang-ruang publik, mereka juga telah mendaftarkan gugatan uji materi atas Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWP-PPK) ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 Januari 2010 lalu.
Siaran Pres JATAM, WALHI, KIARA, ICEL dan AMMALTA, 27 Januari 2010
Warga di sekitar tambang PT. Meares Soputan Mining (MSM) dan PT. Tambang Tondano Nusajaya (TTN) sangat kecewa dengan keluarnya SK Menteri Lingkungan Hidup No. 523 dan SK No. 524 tentang kelayakan lingkungan hidup untuk kedua perusahaan itu. Kawasan mereka jelas akan terancam tambang emas skala besar yang akan membuang limbah ke lingkungan sekitar. Warga akhirnya memperkarakan Menteri Lingkungan Hidup ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hari ini sidang terbuka pertama kasus ini.
Keselamatan harus diperjuangkan, itu yang ingin disampaikan warga pesisir barat Bengkulu lewat film Di Balik Pasir, yang diputar perdana pada hari terakhir StoS Film Festival, 24 Januari 2010. Film berdurasi sekitar 29 menit ini bercerita pontang-pantingnya warga beberapa kampung pesisir Penago Kabupaten Seluma Bengkulu, sejak perusahaan tambang bijih besi masuk. Pemerintah menawarkan kesejahteraan lewat pengerukan pasir besi, tapi warga malah memilih laut, ladang dan kebun.
Sejak industri ekstraktif menjadi dewa penggerak ekonomi, ketahanan pangan dan energi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan porak poranda. Batu bara membuat pengurus provinsi lupa daratan. Bukan kemakmuran dan kesejahteraan yang dinikmati warga, justru derita berkelanjutan yang mengarah kepada kebangkrutan sosial-ekologik-ekonomik.
Loading...
Sejak industri ekstraktif menjadi dewa penggerak ekonomi, ketahanan pangan dan energi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan porak poranda. Batu bara membuat pengurus provinsi lupa daratan. Bukan kemakmuran dan kesejahteraan yang dinikmati warga, justru derita berkelanjutan yang mengarah kepada kebangkrutan sosial-ekologik-ekonomik.