Makna sebuah safari yang dilakukan pada saat bulan ramadhan umumnya untuk menjalin dan mempererat hubungan atau tali silaturahmi diantara sesama umat manusia. Itu pula yang disadari betul oleh Koalisi Masyarkat Indonesia (KMI) melakukan Safari Ramadhan ke lokasi Lumpur Lapindo. Biasanya suasana silaturahmi selalu dalam keadaan menyenangkan dan menghibur. Namun, pada kesempatan ini rombongan safari, betul-betul disuguhkan kehidupan yang hanya menunggu “klik” kematian karena berada di zona kematian. Tidak hanya karena resiko akibat semburan lumpur Lapindo, tapi karena kondisi warga tidak membuka mata hati nurani pemimpin bangsa ini yang telah mati.
**
Dengan menaiki kereta malam, Jumat 27 Agustus 2010, Kami 14 orang (WALHI 2 orang, JATAM 3 orang, KIARA 2 orang dan IHI, Lingkar Madani, Sawitwacth serta JKPP masing-masing 1 orang) dalam rombongan safari ramadhan Lapindo mengusung tema “Selamat Tinggal Pemimpin Citra. Selamat Datang Pemimpin Sejati”. Tema ini diusung mengingat pemerintah SBY yang semakin abai terhadap rakyat dan lebih mendahulukan citranya. Harga-harga naik, TDL naik, teror kompor hingga kasus yang tak kunjung selesai juga seperti kasus lumpur Lapindo.
Firoz Gaffar, Dosen Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Pemerhati Hukum dan Etika
Dimuat di Koran Tempo, Edisi Rabu, 25 Agustus 2010
Tepat pada 15 Juli 2010, BP (d/h British Petroleum) mengklaim sukses uji-coba containment cup memerangkap kepala sumur, sehingga minyak yang muncrat di dasar laut Teluk Meksiko terhenti. Tapi, pada 4 Agustus 2010, BP menyatakan static kill berhasil memaksa minyak turun dengan cara memompakan lumpur ke sumur. Ini tahap penting sebelum pada akhirnya mengubur sumur selamanya dengan semen, sehingga musibah selesai.
Oleh: Merah Johansyah Ismail, Div. Hukum dan Advokasi JATAM Kaltim
Shell, Canoco Phillips dan Osaka gas adalah tiga pemegang saham mayoritas terhadap operasi ladang minyak dan gas alam di ladang Sunrise, di Timor Leste. Bagai berebut sepotong surga, kini pemerintah Australia berencana membuat pipa panjang gas dari Darwin menuju JPDA yang berpotensi mempreteli pendapatan migas yang kini sudah sangat tidak berpihak pada Timor Leste, apalagi ketika rencana pemipaan tersebut tetap diwujudkan.
Meskipun banyak jurnalis kritis dan idealis yang menjunjung tinggi integritas profesi jurnalis, namun para jurnalis ini tidak bisa berkutik jika ada intervensi kapital melalui mekanisme iklan. Untuk kasus Lapindo, kelompok Bakrie (bukan Lapindo) menyediakan dana sebesar 1 milyar rupiah untuk satu media. Dana itu digunakan hanya untuk pendekatan komersial untuk masuk ke media massa. Kartel biro iklan memudahkan kelompok Bakrie (atau korporat mana pun) untuk masuk ke media massa melalui mekanisme iklan. Okupansi terhadap media massa, kasus Surabaya Post, juga menambah problematika peran media masa yang sudah di luar batas kendali para jurnalis.
Oleh : Dwitho Frasetiandy, WALHI Kalimantan Selatan
“Ulun (saya - dalam bahasa Banjar) lebih khawatir saat Adaro sudah tidak ada di sini, bagaimana nasib para pekerja yang asli dari daerah ini, Adaro mungkin enak saja tinggal angkat koper dari sini sedangkan kami mau dikemanakan apalagi kalau misalnya kebun karet kami pun sudah habis mereka jadikan areal pertambangannya“
Buku ini menceritakan serpihan-serpihan ingatan, agar cerita tak turut karam. Bukan sebagai kado ulang tahun. Bukan sebagai pemberian kepada yang bergembira. Bukan sebagai perayaan. Melainkan sebagai tanda melawan pelupaan. Grup Bakrie, raksasa bisnis yang menjadi induk PT Lapindo Brantas memiliki kekuatan besar serta punya daya luar biasa memassalkan pembungkaman. Pembungkaman juga terjadi di lembaga negara yang terlanjur di beri label "penegak hukum".
Loading...
Buku ini menceritakan serpihan-serpihan ingatan, agar cerita tak turut karam. Bukan sebagai kado ulang tahun. Bukan sebagai pemberian kepada yang bergembira. Bukan sebagai perayaan. Melainkan sebagai tanda melawan pelupaan. Grup Bakrie, raksasa bisnis yang menjadi induk PT Lapindo Brantas memiliki kekuatan besar serta punya daya luar biasa memassalkan pembungkaman. Pembungkaman juga terjadi di lembaga negara yang terlanjur di beri label "penegak hukum".