Jaringan Advokasi Tambang

Oleh: Kwik Kian Gie

Ada tekanan luar biasa besar dari pemerintah Amerika Serikat di samping dari Exxon. Ceritanya begini. Dubes AS ketika itu, Ralph Boyce, sudah membuat janji melakukan kunjungan kehormatan kepada kepala Bappenas, karena protokolnya begitu. Tetapi, ketika sang Dubes tersebut mendengarkan pidato sang kepala Bappenas di Pre-CGI meeting yang sikap,isinya pidato, dan nadanya bukan seorang inlander, janjinya dibatalkan.

Oleh Subagyo, SH - Pengacara tinggal di Surabaya

Jika hukum HAM internasional dikaitkan dengan kasus semburan lumpur Lapindo, maka bos Grup Bakrie dan pemerintah dalam pengusahaan Blok Brantas tersebut dapat diadili di Pengadilan HAM. Tapi bisakah - dalam praktiknya - hukum HAM berjalan tanpa intervensi politik? Itulah masalah besar praktik penegakan hukum kita selama ini. Reformasi jatuh tersandung di soal itu.

*** 

Oleh Subagyo, SH - Pengacara tinggal di Surabaya

Para ekonom & teknokrat harus mulai berpikir nilai guna ekonomi barang juga menyangkut nilai ekologis. Mengapa mereka tak menghitung nilai kerugian yang harus ditanggung rakyat dan negara akibat perusakan lingkungan hidup? Tahun ini, ada sekitar Rp. 60 triliun dibutuhkan untuk biaya perbaikan infrastruktur akibat banjir seantero Nusantara. Belum lagi, APBN serta APBD Jawa Timur menanggung beban biaya semburan lumpur Lapindo, selama itu belum berhenti. 

Jika begitu, itu bukan membangun, tapi merusak. Negara mentoleransi penguasa lumpur yang merusak hidup rakyat. Lalu apa guna negara bagi rakyat?

Kata Luis Manuel Claps, ada dua hal dalam budaya Argentina yang membuat gairah dan semangat penduduknya cepat naik: sepak bola dan perempuan. Tahun lalu Argentina Mining Chamber, semacam Perhimpunan perusahaan Tambang, memutuskan menggunakan gairah Argentina itu untuk memperbaiki “masalah komunikasi” mereka.