Siring Barat merupakan salah satu daerah yang telah dinyatakan berbahaya dan tidak layak huni oleh pemerintah melalui Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS)--selain Mindi dan Jatirejo Barat--melalui Peraturan Presiden No. 48 Tahun 2009. Dan semenjak Perpres yang terbit September 2009 tersebut diberlakukan, ketiga wilayah ini harus sesegera mungkin dikosongkan. Untuk itu pemerintah telah memberikan bantuan berupa uang kontrak selama dua tahun sebesar Rp 2.500.000, biaya evakuasi Rp 500.000 dan jaminan hidup Rp 300.000 setiap bulan per kepala selama 6 bulan.
Oleh: Firdaus Cahyadi. Dimuat di Koran TEMPO, 3 Maret 2010
Dinamika politik di Sidoarjo semakin mengkuatirkan. Bagaimana tidak, tiga orang yang selama ini dikenal sebagai ‘orang’ Lapindo kini mencalonkan diri sebagai bakal calon Bupati Sidoarjo. Setelah berhasil ‘menguasai’ tanah Sidoarjo melalui pembelokan persoalan ganti rugi menjadi sekedar jual beli asset, bukan tidak mungkin sebentar lagi Sidoarjo secara politik jatuh ke tangan Lapindo secara total.
Oleh Ansel Deri, Putra Lembata, tinggal di Jakarta. Dimuat di Harian Pos Kupang
Sejumlah dugaan korupsi di Kabupaten Lembata, NTT terus terkuak belakangan ini. Tak terkecuali berita yang dilansir harian Pos Kupang dua pekan terakhir. Kasus-kasus itu terjadi sejak Lembata menjadi daerah otonom dan terus berlangsung hingga kini. Kasus teranyar yakni korupsi di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Lembata dan sejumlah proyek lain seperti pabrik es senilai Rp 877.214.791 yang berbuntut terbunuhnya Kepala Bidang Pengawasan Laut dan Pantai Yohakim Laka Loi Langoday secara sistematis.
Munculnya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Sipil dan Politik
biasanya berawal dari pelanggaran hak ekonomi sosial dan budaya. Namun,
justru diabaikan dan tidak digubris sama sekali.
Oleh : Dwitho Frasetiandy, WALHI Kalsel. Dimuat di Radar Banjarmasin tanggal 5 Februari 2010
Dengan 23 buah PKP2B dan 380 Kuasa Pertambangan (KP) yang mengkapling sekitar 1,8 Juta Hektare lahan di Kalimantan Selatan (sepertiga luas kalsel yang mencapai 3,7 Juta Hektare) tentunya akan menjadi sebuah permasalahan yang sangat serius jika ini tidak dibenahi, terutama menyangkut aspek ingkungannya. Apalagi Kalimantan Selatan menghasilkan batubara 78 juta ton/tahun, yang ternyata 70% batubara itu diekspor ke luar negeri, 29% dikirim ke pulau Jawa dan Bali.
Buku ini menceritakan serpihan-serpihan ingatan, agar cerita tak turut karam. Bukan sebagai kado ulang tahun. Bukan sebagai pemberian kepada yang bergembira. Bukan sebagai perayaan. Melainkan sebagai tanda melawan pelupaan. Grup Bakrie, raksasa bisnis yang menjadi induk PT Lapindo Brantas memiliki kekuatan besar serta punya daya luar biasa memassalkan pembungkaman. Pembungkaman juga terjadi di lembaga negara yang terlanjur di beri label "penegak hukum".
Loading...
Buku ini menceritakan serpihan-serpihan ingatan, agar cerita tak turut karam. Bukan sebagai kado ulang tahun. Bukan sebagai pemberian kepada yang bergembira. Bukan sebagai perayaan. Melainkan sebagai tanda melawan pelupaan. Grup Bakrie, raksasa bisnis yang menjadi induk PT Lapindo Brantas memiliki kekuatan besar serta punya daya luar biasa memassalkan pembungkaman. Pembungkaman juga terjadi di lembaga negara yang terlanjur di beri label "penegak hukum".