Sebuah Catatan Konggres Pejuang HAM 17-20 Maret 2009
Oleh: Em. Lukman Hakim (JATAM)
Konggres Pejuang HAM bertajuk “Merebut Ruang Politik Pemajuan HAM” digelar sejak 17-20 Maret 2009, di Wisma Makara Universitas Indonesia. Pertemuan itu begitu semarak, seramai aksesoris dari sejumlah kasus pelanggaran HAM yang ditata sedemikian rupa oleh panitia yang disebut “Lorong Perjuangan” atau “Ruang Memorialisasi”.
Pesan Damai dari Konggres Pejuang Ham 17-20 Maret 2009
Oleh: Em. Lukman Hakim (JATAM)
Malam itu suasana kolam renang Wisma Makara Universitas Indonesia Depok, berbeda dari biasanya. Sentuhan artistik tangan-tangan terampil Teater Sahid UIN Syarif Hidayatullah, membuat sauasana begitu mempesona. Baliho berukuran dua kaki orang dewasa bertuliskan sejumlah slogan perjuangan HAM tertata rancak, memanjang disudut sebelah kanan, seiring dengan lampu warna-warni menyiram redup, menambah kesahduhan malam itu.
Disudut kiri nampak sejumlah wajah korban pelanggaran HAM terpahat di atas topeng putih pualam, hanya gurat ‘khas’ mimik wajah yang membedakan. Menggelayut di kawat-kawat kecil, membentuk kerangka tak beraturan, namun tetap estetik. Sementara di atasnya, seragam kebesaran Hakim Pengadilan, lengkap dengan palu sidang warna merah, berdiri dengan pongah.
Oleh : Khalisah Khalid, Dewan Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia 2008-2012; Biro Politik dan Ekonomi Sarekat Hijau Indonesia.
JUDUL di atas tiba-tiba menggelitik saya, ketika melihat siaran di sebuah stasiun televisi (3 Desember 2008) di mana Menteri Perindustrian menjadi salah satu pembicaranya. Isu yang dibahas seputar fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang haram merokok dan dampak ikutannya. Saya tidak hendak ikut-ikutan setuju atau tidak dengan fatwa MUI, tetapi saya mencoba melihat sisi lain yang mungkin luput dari pandangan kita.
Oleh Dwitho Frasetiandy, Manager Kampanye WALHI Kalsel/Pengkampanye Tambang WALHI Region Kalimantan
Carut marut pengelolaan sumber daya alam tambang batubara di Kalimatnan Selatan sudah begitu sangat kompleks dan terlihat sangat sulit untuk diperbaiki. Diperlukan political will pemerintah untuk melakukan sebuah terobosan yang tegas dan berani dengan melakukan moratorium atau penghentian sementara (penertiban dan tata ulang) aktivitas pertambangan “yang disesuaikan”, bukan saja batubara tetapi juga sumbser daya tambang lainnya.
Oleh Dwitho Frasetiandy, Manager Kampanye WALHI Kalsel/Pengkampanye Tambang WALHI Region Kalimantan
Carut marut pengelolaan sumber daya alam tambang batubara di Kalimatnan Selatan sudah begitu sangat kompleks dan terlihat sangat sulit untuk diperbaiki. Diperlukan political will pemerintah untuk melakukan sebuah terobosan yang tegas dan berani dengan melakukan moratorium atau penghentian sementara (penertiban dan tata ulang) aktivitas pertambangan “yang disesuaikan”, bukan saja batubara tetapi juga sumber daya tambang lainnya
Buku ini menceritakan serpihan-serpihan ingatan, agar cerita tak turut karam. Bukan sebagai kado ulang tahun. Bukan sebagai pemberian kepada yang bergembira. Bukan sebagai perayaan. Melainkan sebagai tanda melawan pelupaan. Grup Bakrie, raksasa bisnis yang menjadi induk PT Lapindo Brantas memiliki kekuatan besar serta punya daya luar biasa memassalkan pembungkaman. Pembungkaman juga terjadi di lembaga negara yang terlanjur di beri label "penegak hukum".
Loading...
Buku ini menceritakan serpihan-serpihan ingatan, agar cerita tak turut karam. Bukan sebagai kado ulang tahun. Bukan sebagai pemberian kepada yang bergembira. Bukan sebagai perayaan. Melainkan sebagai tanda melawan pelupaan. Grup Bakrie, raksasa bisnis yang menjadi induk PT Lapindo Brantas memiliki kekuatan besar serta punya daya luar biasa memassalkan pembungkaman. Pembungkaman juga terjadi di lembaga negara yang terlanjur di beri label "penegak hukum".