Jejak rencana waduk Jipang menyontek Kedung Ombo, yang menyedot dana utang sebesar US 156 juta dolar dari Bank Dunia dan US 25,2 juta dolar dari Bank Exim Jepang. Waduk Jipang yang diperkirakan selesai 15 tahun ini juga rakus utang, bahkan dana utang untuk pembangunan mencapai Rp 10 triliun. Sekitar Rp 6,5 triliun untuk pembebasan lahan dan Rp 3,5 triliun untuk bangun waduk. Seperti halnya proyek pembangunan infrastruktur hidrolik di Bengawan Solo hilir lainnya, besar kemungkinan pembangunan Waduk Jipang akan berhutang pula ke JBIC. Dengan utang tersebut, maka utang Indonesia akan makin membengkak.
Oleh Firdaus Cahyadi, dimuat di Koran Tempo, 16 Desember 2009
Di Indonesia, 26,6 juta hektare lahan pun telah direncanakan akan diperdagangkan dalam proyek carbon offset. Uang yang beredar dalam proyek ini diperkirakan mencapai Rp 63 triliun. Melihat banyaknya uang yang beredar dalam proyek carbon offset itu, tak mengherankan bila Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ingin Indonesia menjadi pemimpin dalam hal penurunan emisi GRK ini. Bahkan SBY mematok target ikut menurunkan emisi GRK sebesar 26 persen pada 2020.
Oleh Khalisah Khalid, dimuat di Kompas, 17 Desember 2009
Dalam studi lapangan di Desa Ilir, Indramayu, Jawa Barat, terungkap, sebagai buruh tani, Ibu Wati hanya bisa membawa pulang upah Rp 700.000 dalam 25 hari kerja saat masa panen dari pemilik lahan. Beberapa tahun belakangan, masa panen hanya bisa dinikmati satu tahun sekali dari semula dua kali akibat banjir dan kekeringan yang datang bergantian. Padahal, itulah penghasilan yang bisa didapat karena pendapatan suami sebagai nelayan tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari.
Jika proses jual beli asset korban lumpur Lapindo telah selesai, pada akhirnya Minarak Lapindo Jaya akan memiliki tanah yang sangat luas. Lantas bagaimana proses penyerahan tanah tersebut kepada negara agar Minarak terhindar dari UU Agraria? Apakah negara harus membelinya?
Booming emas pernah melanda Tanah Papua, terutama saat krisis ekonomi sekitar 1998 lalu. Masyarakat Papua ramai -ramai mendulang emas. Warga Topo di Kabupaten Nabire dan warga Wasegi Indah di Kabupaten Manokwari. Tak ketinggalan warga mendulang emas di sungai Agas Yapis Dok V Kota Jayapura, sepanjang pantai pelabuhanpun ramai. Bukit Vanggasbu di depan Pelabuhan Laut Kota Jayapura ternyata juga mengandung emas, warga mengguling karung berisi Tanah yang diduga emas. Selanjutnya karung karung itu di bawa ke tepi laut dan di dalam wajan warga mendulang emas dengan bantuan air laut. Akibat dulangan itu, laut di sepanjang pelabuhan berwarna coklat.
1 gram emas didapatkan dengan membuang 2.100 kg limbah batuan dan tailing, dihasilkan 5,8 kg emisi beracun logam berat, timbal, Arsen, Merkuri dan Sianida
Sejak industri ekstraktif menjadi dewa penggerak ekonomi, ketahanan pangan dan energi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan porak poranda. Batu bara membuat pengurus provinsi lupa daratan. Bukan kemakmuran dan kesejahteraan yang dinikmati warga, justru derita berkelanjutan yang mengarah kepada kebangkrutan sosial-ekologik-ekonomik.