Jaringan Advokasi Tambang

Perubahan sistem Kontrak Karya Pertambangan (KKP) menjadi sistem perijinan pada RUU Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), menuai protes perusahaan tambang asing  yang tergabung dalam Asosiasi Pertambangan Indonesia (IMA). Desakan IMA agar Indonesia tetap menggunakan sistem KKP ternyata didukung oleh Partai Golkar. Partai paling berkuasa ini hanya mengubah nama KKP menjadi Perijinan Usaha Pertambangan (PUP). Desakan tersebut merupakan tindakan tidak bermoral, mengingat KKP  telah menimbulkan banyak masalah. Mulai masalah sosial, ekonomi hingga lingkungan, berujung kerugian penduduk lokal dan negara.