Jaringan Advokasi Tambang

Oleh Mujtaba Hamdi

Isu perempuan dan anak-anak dalam kasus luapan lumpur Lapindo, Sidoarjo, nyaris tak muncul di permukaan, tak ada yang menggubris. Sepanjang tiga tahun tragedi ini berlangsung, perjuangan hak-hak warga korban melulu dipenuhi urusan ‘ganti rugi’ atau, persisnya, jual beli aset tanah dan bangunan. Ini konsekuensi langsung kebijakan penanganan Pemerintah, yakni Peraturan Presiden No 14/2007 dan revisinya melalui Peraturan Presiden No 48/2008. Kebijakan yang sama sekali tak menyentuh masalah-masalah yang dihadapi 35 ribu perempuan, separuh korban Lapindo.

Sejumlah penderitaan korban Lapindo, luput dari amatan Perpres dan sejumlah kebijakan pemerintah maupun perusahaan selama tiga tahun terakhir.  Apalagi hingga memasuki masa kampanye Capres, tak satupun mereka memiliki misi yang  jelas dan berpihak pada korban Lapindo. Penanganan Kasus Lapindo tiga tahun lalu, dan ke depan harusnya menjadi ukuran publik, menakar kesungguhan dan kelayakan Capres 2009 – 2014. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mestinya menjadikan kasus ini materi debat Capres. Dengan cara itu, publik akan menjadi pemilih cerdas. Dan, para Capres, tak bisa lagi memakai kasus Lapindo sebagai mainan di masa kampanye.   

Darmani baru lulus SMA PGRI 1  Gedangan Sidoarjo, tahun lalu. Tapi, remaja perempuan 19 tahun ini sadar, ia tak mungkin melanjutkan pendidikannya ke Perguruan Tinggi manapun. Sejak rumahnya di RT 2 desa Reno Kenongo ditengelamkan lumpur Lapindo, ia tahu bangku kuliah hanyalah mimpi. Dan kini, ia makin khawatir dengan masa depannya kelak. Sudah tiga tahun lumpur Lapindo menyembur dan  kondisi keluarganya makin susah, demikian juga teman-temannya.

Sungguh sesat melakukan pembedaan kawasan terdampak dan tidak terdampak dalam kasus Lapindo, seperti tercantum dalam Perpres No 14/2007 dan Perpres 48/2008. Cerita horor dari derita akibat lumpur Lapindo sesungguhnya dapat dirasakan (bahkan) dari titik terjauh semburan, desa Permisan.