Arsip 2008
UU Minerba: Partai Berkuasa Langgengkan Rezim Keruk Cepat Jual Murah PDF Print
on Thursday, 18 December 2008

Views : 5392    


Siaran Pers JATAM, WALHI, HuMA, ICEL, KIARA, KAU, SPI - 18 Desember 2008

Seperti ular berganti kulit, UU Minerba akan melanggengkan rejim keruk cepat dan jual murah masa Orde Baru hingga pemerintahan SBY. Undang-Undang ini dibungkus asas dan tujuan yang tampaknya lebih baik, manusiawi dan peduli terhadap lingkungan, dengan memuat asas seperti keadilan, partisipatif, transparansi, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Tapi kenyataannya, pasal-pasalnya beresiko membahayakan keselamatan warga negara dan lingkungan sekitarnya.


User comments Quote this article in website Send to friend Save this to del.icio.us Read more...
 
Australia Harus Bertanggungjawab atas Kejahatan Korporasinya di Indonesia PDF Print
on Monday, 15 December 2008

Views : 4145    


Siaran Pers WALHI, JATAM, KAU, KIARA, SAWIT WATCH, SHI, IHCS - 15 Desember 2008

Industri ekstraktif, terutama pertambangan, banyak merugikan masyarakat. Hak asasi manusia di sekitar kawasan tambang sering diabaikan perusahaan-perusahaan asing transnasional, mulai Exxon Mobil di Aceh hingga PT Freeport/ Rio Tinto di Papua. Penduduk lokal dipaksa menerima kehadiran industri tambang, sepaket dengan daya rusak yang ditimbulkan korporasi lintas batas dari Amerika Serikat, Australia, Inggris, China. Meski di negara asalnya aturan lingkungan sangat ketat, mereka tidak menerapkannya di sini.


User comments Quote this article in website Send to friend Save this to del.icio.us Read more...
 
Kesepakatan SBY_Lapindo & Tim 16 Perumtas Menyisakan Persoalan PDF Print
on Friday, 05 December 2008

Views : 4007    


Siaran Pers Gerakan Menuntut Keadilan Korban Lapindo, 5 Desember 2008

Pemerintahan SBY JK sungguh mengecewakan. Tim 16 Perumtas yang semula menuntut pembayaran tunai "Cash and Carry", terpaksa menerima pembayaran cicilan yang diusulkan PT Lapindo dan para menteri Kabinet SBY, sebelum akhirnya bertemu SBY, Rabu lalu (3/12).  Bagai menjilat ludah sendiri, Presiden SBY melanggar Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2007 dan mengingkari pernyataan-pernyatannya sendiri. Peraturan itu mewajibkan pembayaran tunai jual beli tanah dan bangunan warga korban Lapindo.

 


User comments Quote this article in website Send to friend Save this to del.icio.us Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 1 - 5 of 63

INFO KILAT

Kampanye memperjuangkan penyelamatan Kalimantan dari eksploitasi dan ekstraksi aset-aset alam yang membabi buta dan mengancam keselamatan Warga Kalimantan dalam jangka panjang.

Login Form

AGENDA









logo_saung_125x125.gif

Photo Show

Photo Galeri
 

Pemirsa Online

Loading Loading...

Buku JATAM

Dampingan Teknis


pesona_pagiku


Dapatkan Buku Terbaru JATAM

Sejak industri ekstraktif menjadi dewa penggerak ekonomi, ketahanan pangan dan energi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan porak poranda. Batu bara membuat pengurus provinsi lupa daratan. Bukan kemakmuran dan kesejahteraan yang dinikmati warga, justru derita berkelanjutan yang mengarah kepada kebangkrutan sosial-ekologik-ekonomik.

 

Anda ingin mendapatkan buku ini?