Jaringan Advokasi Tambang

Pemberdayaan rakyat menghadapi gegap gempita Pembangunan di “pinggang” Sulawesi. 

Oleh: George Junus Aditjondro (2)

Ia tonna dolona tae’pa tu disanga Sulawesi. Ia tu den tasik manna umparitangnga da’dua lebukan. Ia tu da’dua lebukan silappo’. Susimoto anna dadi lebukan Sulawesi. Na ia tu awakna membuntu-buntu, buda salu sia buda bassi, buda bulaan. 

[Pada mulanya belum ada Sulawesi. Yang ada hanyalah laut di antara dua pulau. Lalu kedua pulau itu bertabrakan. Maka jadilah pulau Sulawesi. Itu sebabnya pinggangnya bergunung-gunung, banyak sungai, dan banyak besi, banyak emas]

SUSIMO tu pakada tomatua.

Begitulah kata-kata orang tua. Atau tepatnya, kata Profesor John A. Katili, ahli geologi Indonesia yang merumuskan geomorfologi Pulau Sulawesi. Teori Katili berbeda dengan mitologi Toraja, yang menggambarkan bahwa “baju” penutup bumi dulunya terlalu kecil, sehingga para dewata mengurut-urut bola bumi, supaya bajunya pas. Tahu-tahu, kebesaran, sehingga terjadilah kerut-kerut dan lipatan-lipatan yang merupakan asal usul gunung-gunung. Begitu menurut ceritera teman saya, Pdt. Suleman Manguling. Tapi untuk menjelaskan asal usul sebuah pulau dengan bentuk dan topografi yang khas, seperti Sulawesi ini, lebih baik kita memakai geologi, bukan mitologi.

Akibat tabrakan dua pulau (Sulawesi bagian Timur dan Sulawesi bagian Barat) antara 19 sampai 13 juta tahun yang lalu, terdorong oleh tabrakan antara lempeng benua yang merupakan fundasi ‘pulau’ Sulawesi Timur bersama Pulau-Pulau Banggai dan Sula, yang pada gilirannya merupakan bagian dari lempeng Australia, dengan ‘pulau’ Sulawesi Barat yang selempeng dengan pulau-pulau Kalimantan, Jawa dan Sumatra, Sulawesi menjadi salah satu wilayah geologis paling rumit di dunia (Whitten, Henderson & Mustafa 2002: 4). 

Dengan sangat dipersederhana boleh dikata bahwa busur Sulawesi Barat lebih vulkanis, dengan banyak gunung berapi aktif di Sulawesi Utara dan vulkan mati di Sulawesi Selatan. Sedangkan busur Sulawesi Timur, tidak ada sisa-sisa vulkanisme, tapi lebih kaya mineral. Sumber-sumber minyak dan gas bumi dari zaman Tertiary tersebar di kedua busur itu, terutama di Teluk Tomini, Teluk Tolo, Teluk Bone, serta di Selat Makassar. Sumur minyak pertama dibor tahun 1902 dekat muara Sungai Lariang di Pasangkayu, ibukota Kabupaten Mamuju Utara, provinsi Sulawesi Barat (lihat Whitten, Henderson & Mustafa 2002: 11).

Perbedaan geomorfologi kedua pulau yang bertabrakan secara dahsyat itu menciptakan topografi yang bergulung-gulung, di mana satu barisan gunung segera diikuti barisan gunung lain, yang tiba-tiba dipotong secara hampir tegak lurus oleh barisan gunung lain. Kurang lebih seperti kalau taplak meja disorong dari beberapa sudut dan arah sekaligus. Makanya jarang kita bisa mendapatkan pemandangan seperti di Jawa, Sumatera, atau Kalimantan, di mana gunung-gunung seperti kerucut dikelilingi areal persawahan atau hutan sejauh mata memandang. Kecuali di Sulawesi Selatan (itupun di selatan Kabupaten Enrekang), kita sulit menemukan hamparan tanah pertanian yang rata. Secara dipersederhana lagi, Sulawesi adalah pulau “gunung, lembah, dan danau”, sementara dataran yang subur, umumnya terdapat di sekeliling danau-danau yang bertaburan di keempat lengan pulau Sulawesi. Ekologi yang demikian ikut menimbulkan begitu banyak kelompok etno-linguistik. Setiap kali satu kelompok menyempal dari kelompok induknya dan berpindah menempati sebuah lembah atau dataran tinggi di seputar danau, kelompok itu terpisah oleh suatu “benteng alam”  dari kelompok induknya, dan lewat waktu puluhan atau ratusan tahun, mengembangkan bahasa sendiri.Geomorfologi yang khas ini menyebabkan “pinggang” Sulawesi – Tana Luwu dan Tana Toraja di provinsi Sulawesi Selatan, bagian selatan Kabupaten Morowali, Poso, dan Donggala di provinsi Sulawesi Tengah, dan bagian pegunungan provinsi Sulawesi Barat – sangat kaya dengan berbagai jenis bahan galian. Batubara terdapat di sekitar Enrekang, Makale, dan Sungai Karama (Whitten, Henderson & Mustafa 2002: 11). Juga di Sulawesi Barat sebelah utara, di mana terdapat konsesi tambang batubara kelompok Bosowa milik Aksa Mahmud, adik ipar Wakil Presiden Jusuf Kalla (Aditjondro 2006)Banyak jenis logam tersebar di berbagai pelosok “pinggang” Sulawesi. Tembaga dan nikel terdapat di sekitar Danau-Danau Matano, Mahalona dan Towuti (Whitten, Henderson & Mustafa 2002: 11-4). Bijih besi bercampur nikel, yang diduga berasal dari meteor, memungkinkan lahirnya pandai besi di lembah-lembah Rampi, Seko dan Rompong di hulu Sungai Kalaena (Luwu Utara) dan di Ussu, dekat Malili (Luwu Timur), yang ilmunya ditularkan ke pandai besi asal Toraja, yang selanjutnya menularkannya ke pandai besi Bugis. Guratan besi-nikel itu dikenal sebagai “pamor Luwu” atau “pamor Bugis” oleh empu penempa keris di Jawa, dan membuat Kerajaan Luwu’ kuno dikenal sebagai pengekspor “besi Luwu”. Di masa kini, salah satu pusat konsentrasi pandai besi Toraja letaknya di lereng Sesean, gunung tertinggi di Tana Toraja (Zerner 1981: 89, 95-7; Pelras 2006: 296-7). Bijih emas pun banyak terdapat di “pinggang” Sulawesi, karena biasanya mengikuti keberadaan bijih tembaga (Whitten, Henderson & Mustafa 2002: 12-3). Menurut Pelras, sebagian besar emas didulang dari sungai-sungai di pedalaman Toraja, di mana pandai emas masih bekerja hingga kini (Pelras 2006: 301). Ini mengingatkan saya pada ceritera-ceritera orang Seko yang dulu mengungsi ke Kalumpang (Sulawesi Barat), untuk menghindarkan diri dari pasukan Kahar Muzakkar, bahwa di Kalumpang mereka mendulang emas di sungai untuk bertahan hidup. Kalau kulit bumi merupakan sumber berbagai jenis bahan tambang, maka air sungai dengan jurang dalam dapat menggerakkan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dan pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLT Mikro Hidro). Namun pemerintah lebih memprioritaskan pemasokan tenaga listrik untuk kepentingan industri besar, dengan membangun PLTA-PLTA. Padahal, untuk mengembangkan industri rumah tangga serta industri kecil di pedesaan, ribuan PLT Mikro Hidro dapat dibangun di “pinggang” Sulawesi. Desentralisasi pembangkitan tenaga listrik melalui PLT Mikro Hidro punya tambahan keuntungan. Yakni: tidak perlu membangun ratusan kilometer saluran udara tegangan tinggi (SUTT) dan saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET), yang dapat mengganggu kesehatan manusia yang tinggal di bawahnya (Anies 2006). 

a. Arus Penanaman Modal dari luar Sulawesi:

Ada gula, ada semut. Ekspansi modal dari Jakarta dan mancanegara untuk mengeksploitasi sumber-sumber daya alam di Sulawesi, paling tampak di sektor pertambangan. Di bidang pertambangan mineral, mulai dari nikel s/d emas, kita bisa melihat dominasi maskapai-maskapai tambang dari Amerika Utara, yakni Inco di pertambangan nikel serta Newmont di pertambangan emas, serta Rio Tinto, maskapai tambang raksasa yang bermodal Australia dan Inggris. Wilayah kontrak karya PT Inco Indonesia seluas 6,6 juta hektar meliputi tiga provinsi yang meliputi busur timur Pulau Sulawesi, yakni Sulawesi Tengah (16,76%), Sulawesi Selatan (54,17%), dan Sulawesi Tenggara (29.06%) (Sangaji 2002: 136).

Kenyataan bahwa PT Inco sedang bersiap-siap untuk membangun PLTA Karebbe di Desa Laskap, Kecamatan Malili, Luwu Timur, yang memerlukan izin pemerintah pusat untuk pelepasan kawasan hutan lindung (Investor Indonesia, 5 Juli 2006), dan juga sedang menanti pasokan listrik dari PLTA Poso (Aditjondro 2005), dapat menjadi indikator bahwa perusahaan tambang bermodal Kanada itu segera mau membuka Blok Bahudopi di Sulawesi Tengah dan Blok Pomala’a di Sulawesi Tenggara. Namun perlu dicatat bahwa penyerobotan lahan penduduk seputar Soroako di awal Orde Baru (Sangaji 2002: 146-50) masih terus ditentang oleh rakyat setempat, dengan dukungan buruh dan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Solidaritas Untuk Korban Masyarakat Tambang (FSKMT). Mereka berdemonstrasi di gedung DPRD Sulawesi Selatan, 15 September tahun lalu (Radar Sulteng,  16 Sept. 2005). 

Dibandingkan dengan perhatian kaum terpelajar pada dampak PT Inco, yang kurang diperhatikan orang adalah kemungkinan masuknya perusahaan-perusahaan tambang raksasa di pegunungan antara Polewali dan Mamasa, di mana pertikaian soal tapal batas kedua kabupaten hasil pemekaran tampaknya sedang reda, untuk menambang bijih emas di sana. Dua perusahaan yang banyak disebut-sebut adalah Rio Tinto, yang bermodal Inggris dan Australia, serta Newmont yang bermodal AS. Menurut informan kunci saya di Mamasa, Bupati Mamasa telah memberikan izin prinsip bagi Newmont. Sedangkan Rio Tinto membekingi salah seorang calon Gubernur Sulawesi Barat. Sementara itu, satu perusahaan Jepang sedang melakukan survei di Kecamatan Aralle, di daerah sengketa antara Polewali dan Mamasa. 

Tidak jelas, perusahaan mana yang akan dapat konsesi tambang di daerah itu. Tapi yang jelas, semua kegiatan pertempuran maupun eksplorasi kekayaan alam daerah itu semakin memporakporandakan daerah pegunungan yang dulu terkenal dengan federasi ‘tujuh hulu sungai’ (pitu ulunna salu), yang pernah menjadi sekutu dagang dari federasi ‘tujuh muara sungai’ (pitu ba’bana binanga) dari kerajaan-kerajaan Mandar di pesisir Sulawesi Barat (George 1996: 26-30). Di samping itu, pertambangan di hulu sungai pasti akan punya dampak sampai ke muara, seperti terbukti dari tambang PT Freeport Indonesia di Papua Barat.

b. Politisi Kapitalis Sulawesi Yang Paling Handal:

Melihat kencangnya arus modal dari luar Sulawesi, korporasi-korporasi milik pebisnis asal Sulawesi tidak tinggal diam, khususnya keluarga besar Jusuf Kalla. Ini terlihat paling jelas di sektor infrastruktur, khususnya lagi dalam pembangunan proyek-proyek pembangkitan listrik tenaga air (PLTA) berikut saluran udara tegangan tinggi dan ekstra tinggi (SUTT /SUTET). Sejak Jusuf Kalla dilantik sebagai Wakil Presiden RI tanggal 20 Oktober 2004 dan terpilih sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar, dua bulan kemudian, kelompok Bukaka milik Jusuf Kalla dan adik-adiknya mulai kebanjiran order membangun PLTA di Sulawesi. Di Sulawesi Selatan, Bukaka mendapat order pembangunan PLTA di Ussu, bekas pusat kerajaan Luwu’ di Kabupaten Luwu’ Timur, berkapasitas 620 MW; sebuah PLTA senilai Rp 1,44 trilyun di Pinrang; sebuah PLTA  kecil berkapasitas 1 MW di Desa Mappung, Tompobutu, di perbatasan Kabupaten Gowa dan Sinjai; sebuah PLTA berskala menengah berkapasitas 8 MW di Bantaeng; serta sebuah PLTA kecil di Salu Anoa di Mungkutana, Kabupaten Luwu’ Utara. Saat ini, Bukaka sedang membangun PLTA dengan tiga turbin di Sungai Poso, Sulawesi Tengah, yang akan berkapasitas total 780 MW. Di Kolaka, Sulawesi Tenggara, Bukaka mendapat order pembangunan PLTA berkapasitas 25 MW (Aditjondro 2006). 

Menurut rencana, Bukaka juga akan membangun PLTA berkapasitas 200 MW dengan investasi sebesar US$ 300 juta di Sungai Saddang, sekitar 4 Km dari Makale, ibukota Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan, yang diharapkan bisa rampung pada tahun 2010. Untuk itu, tanggal 6 Februari 2004 Pemprov Sulawesi Selatan telah menandatangani nota kesepakatan dengan konsultan rekayasa Jepang, Nippon Koei. Konsultan itu berharap agar Pemprov Sulsel dan Pemkab Tana Toraja dapat mendukung pembebasan tanah di lokasi proyek yang dikenal dengan nama “PLTA Malea”, yang meliputi Kelurahan Awa Tiromanda serta  dua lembang (Randanbatu dan Talion) di Kecamatan Makale Selatan dan Kecamatan Saloputti. Selain berdampak terhadap perladangan-hutan campuran kayu, kopi, kemiri, coklat, enau, bambu, sengon, dan vanili milik penduduk, pembendungan Sungai Saddang juga punya efek sosio-psikologis. Di badan sungai di Lembang Randanbatu terdapat tempat yang dalam legenda orang Toraja diyakini sebagai tempat munculnya putri Sandabilik, isteri Datu Pamula Tana. 

Seperti di Indonesia bagian Barat, pembangunan proyek-proyek PLTA besar di Sulawesi sering menghadapi resistensi masyarakat petani yang tergusur atau terancam lingkungan hidupnya. Di Sulawesi Selatan dikenal konflik antara petani di tepi Danau Towuti dengan PLTA Larona yang dibangun oleh PT Inco, serta perlawanan petani terhadap pencabutan hak-hak atas tanah mereka untuk pembangunan PLTA Bakaru dan bendungan Bili-bili (Aditjondro 2001). Sedangkan di Sulawesi Tengah dikenal perlawanan petani di tepi Danau Lindu terhadap pembangunan PLTA Lore Lindu (Sangaji 2000), serta kini perlawanan rakyat di hulu Sungai Poso terhadap pembangunan PLTA Poso. Perlawanan ini disusul perlawanan terhadap pembangunan menara-menara SUTET dari Sungai Poso ke Soroako (Sulawesi Selatan) dan Pomala’a (Sulawesi Tenggara), yang dikoordinasi Front Advokasi PLTA & SUTET (FAPS). 

c. Keragaman etno-linguistik di Sulawesi & potensi konflik horizontal yang tinggi:

Resistensi rakyat setempat terhadap berbagai proyek ‘pembangunan’ yang padat-lahan ikut dipengaruhi oleh keragaman etno-linguistik di Sulawesi, di mana masing-masing kelompok etno-linguistik menuntut dihormati hak ulayatnya. Keragaman etno-linguistik itu seringkali tumpang tindih dengan keragaman agama, di mana warga suku tertentu cenderung beragama Islam dan yang lain Kristen, tergantung dari sejarah perjumpaannya dengan agama-agama Samawi tersebut. Akibatnya, konflik kelas di kantong-kantong masyarakat petani dan peladang di Sulawesi Tengah dan Barat mudah dibelokkan menjadi konflik horizontal yang berdarah-darah, akibat tumpang tindihnya kategori “kelas”, “etnisitas” dan “agama” tadi. 

Selain ketumpangtindihan kelas, etnisitas dan agama, satu permasalahan bagi masyarakat petani di Tana Luwu dan Tana Poso adalah penjualan, atau tepatnya, “pengobralan” tanah. Proses pelepasan tanah di kedua daerah ini telah berjalan dengan gencar selama dua dasawarsa terakhir, akibat ‘penjeblosan’ masyakatnya ke dalam ekonomi uang, yang merupakan ‘paspor’ ke banyak bidang lain. Buat yang beragama Islam, penjualan tanah dilakukan menjelang musim haji, agar mereka dapat menunaikan ibadah haji. Sedangkan secara lintas agama, penjualan tanah dilakukan untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka. Lalu, setelah anak-anak itu mencapai jenjang pendidikan tertentu, tanah orang tua dijual lagi untuk membayar sogokan untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

Di Kabupaten Poso dan Kabupaten Morowali (hasil pemekaran Kabupaten Poso), pelepasan tanah adat ketiga suku asli di sana - To Pamona, To Lore, dan To Mori -- berjalan paling gencar dengan dampak marjinalisasi penduduk asli pegunungan yang paling parah di seantero Pulau Sulawesi, dibandingkan dengan orang Toraja dan Minahasa. Ada tujuh faktor penyebab marjinalisasi tersebut. Pertama, melunturnya ketaatan pada hukum adat menyangkut tanah menyebabkan banyak tanah komunitas pribumi beralih ke tangan para pendatang. Kedua, pergeseran orientasi dari petani ke pegawai negeri atau pegawai gereja mendorong para orang tua menjual tanah keluarga untuk membiayai pendidikan anak mereka, serta selanjutnya, setelah anak mereka lulus S-1, menyogok para petugas penerimaan PNS baru. Ketiga, tanah juga dijual untuk membiayai pesta pernikahan di kalangan orang Pamona, di mana gengsi keluarga besar dianggap semakin terangkat kalau dapat menjamu sebanyak mungkin tamu. Keempat, masyarakat di daerah terpencil yang dulu harus berjalan kaki puluhan kilometer ke pasar, mudah dibujuk untuk melepaskan tanah secara cuma-cuma, karena sangat mendambakan pembangunan jalan yang dapat meringankan perjalanan ke pasar dan sekolah terdekat. Kelima, pembangunan Jalan Trans Sulawesi yang melintasi Kabupaten Poso serta jalan koridor PT Kebun Sari yang menghubungkan Lembah Napu dengan jalan Palu-Poso juga menyebabkan penduduk di sepanjang jalan itu kehilangan tanah mereka. Keenam, subsuku Onda’e di Kecamatan Pamona Timur banyak melepas tanah mereka untuk pemukiman kembali korban gusuran PT Inco dari Bungku Tengah dan Bungku Selatan. Ironisnya, ratusan hektar tanah di sana kemudian dikuasai oleh keluarga-keluarga pejabat Kabupaten Poso, yang dulu meliputi Morowali. Ironi ketujuh adalah bahwa tanah orang Mori yang dilepas secara cuma-cuma, dijual oleh para pejabat asal Morowali kepada PTP untuk perkebunan kelapa sawit (Aditjondro 2006). 

d. Peranan militer dalam menunjang eskalasi konflik-konflik horizontal:

Keragaman etno-linguistik yang tumpang tindih dengan kelas dan agama  tadi sangat berpotensi menjadi konflik terbuka, keras, dan berdarah, apabila diarahkan ke situ. Ada indikasi bahwa penempatan pasukan-pasukan ‘pengamanan’ di Sulawesi Tengah, memang mengarah ke sana. Dengan berbagai cara, pertikaian-pertikaian lokal di antara berbagai komunitas diarahkan untuk dikembangkan ke sana. Dari penelitian saya di Kabupaten Poso, bersama kawan-kawan dari Yayasan Tanah Merdeka dan para pengungsi Poso di perantauan, ada beberapa cara yang ditempuh oleh berbagai satuan bersenjata untuk mempertajam konflik di antara berbagai kelompok masyarakat, yakni (a) pembiaran agar kedua kelompok saling curiga dan berjaga-jaga, (b) dilanjutkan dengan pembiaran terhadap latihan merakit bom dan senapan, setelah maket pembuatan SS-1 dari PT Pindad tiba-tiba beredar di Poso, lalu (c) pembiaran terhadap peredaran senjata secara gelap, dilanjutkan dengan (d) penjualan atau pembagian senjata dan amunisi, lalu (e) pelatihan terhadap kelompok-kelompok milisi setempat, sampai dengan (f) menjadi eksekutor terhadap tokoh-tokoh dari kedua komunitas, sehingga curiga dan dendam meledak sampai ke ubun-ubun. 

Pecahnya konflik berdarah di antara berbagai komunitas menjadi dalih untuk penempatan pasukan militer maupun polisi. Pasukan-pasukan non-organik itu betah berlama-lama bertugas di daerah konflik, sebab ada pendapatan tambahan yang dapat diperoleh. Sementara para atasan menyunat uang operasi para bawahan di lapangan, para bawahan – dengan restu atasan -- mengembangkan 14 jenis ‘bisnis kelabu’ yang telah saya amati di Sulawesi Tengah, yakni (a). pemerasan secara langsung; (b). perlindungan bagi prostitusi terselubung, khususnya di perbatasan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah; (c). perlindungan bagi sabung ayam; (d). bisnis satpam; (e). perburuan dan penyelundupan fauna dan flora langka, seperti kayu hitam dari kawasan Poso Pesisir dan ikan sogili dari Danau Poso; (f). perdagangan hasil hutan hasil illegal logging; (g). pengangkutan barang dan penumpang dengan kendaraan dinas; (h). bisnis pengawalan; (i). penyewaan mobil milik perwira-perwira polisi yang masih bertugas aktif; (j). penyewaan senjata dan ‘jasa’ menteror orang-orang yang menghalangi korupsi dana bantuan pengungsi, atau untuk memelihara iklim ketakutan secara umum di Poso dan Palu; (k) pungutan di pos-pos penjagaan; (l). proteksi properti milik pengusaha dan eks-pejabat yang sudah jadi pengusaha; (m). bisnis proteksi korporasi, sampai dengan (n). perdagangan ilegal senjata dan amunisi (Aditjondro 2006). 

Bisnis kelabu aparat keamanan sudah menular dari Sulawesi Tengah ke Sulawesi Barat. Pengutipan pungutan liar di pos-pos penjagaan telah terjadi pula di di daerah konflik Mambi-Aralle-Tabulahan, di mana rakyat mengeluh karena hewan peliharaan mereka sering diambil paksa oleh anggota-anggota Brimob yang bertugas di sana. Bisnis kelabu itu menyertai bisnis terang, karena belakangan ini, Zipur Kodam Wirabuana mendapat borongan membangun jalan poros yang menghubungkan Mambi, Aralle dan Tabulahan (Aditjondro 2006a).

e. Korporasi-korporasi yang diuntungkan dari eskalasi konflik-konflik horizontal:

Sementara rakyat Poso sangat dirugikan oleh gangguan keamanan yang tidak kunjung reda, segelintir korporasi besar telah menancapkan kaki di Kabupaten Poso serta kabupaten-kabupaten lain di sebelah timurnya, di bawah perlindungan dua batalyon: Yoninf 711/Raksatama dan Yonif 714/Sintuwu Maroso. Soalnya, kalau tadinya di seluruh Sulawesi Tengah hanya ada satu batalyon TNI/AD, yakni Yoninf 711/Raksatama, maka sejak kerusuhan Poso batalyon itu sudah dimekarkan menjadi dua. Batalyon yang lama bertugas memelihara keamanan para pemodal besar di wilayah Sulteng bagian Barat, dari Toli-toli s/d Donggala, batalyon yang baru, Yoninf 714/Sintuwu Maroso yang berbasis di kota Poso, menjaga keamanan para pemodal besar dari Kabupaten Poso s/d Kabupaten Banggai Kepulauan.

Empat kelompok bisnis yang diuntungkan oleh pemekaran Batalyon itu adalah kelompok CCM (Central Cipta Murdaya) milik suami isteri Murdaya Widyawimarta (d/h Poo Tjie Gwan) dan Siti Hartati Tjakra Murdaya (d/h Chow Lie Ing); kelompok Medco milik keluarga Arifin Panigoro; kelompok Artha Graha yang dipimpin oleh Tomy Winata dan melibatkan Yayasan Kartika Eka Paksi milik TNI/AD, yang sedang menyiapkan tambang marmer dan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Morowali; serta kelompok Bukaka milik keluarga Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang sedang membangun PLTA berkapasitas 780 Mega Watt di Sungai Poso (Aditjondro 2005, 2006). 

Adakah korelasi antara pemekaran batalyon dengan pengamanan konglomerat-konglomerat tersebut? Ada, dan dapat dilihat contohnya dari kelompok Bukaka, yang sangat menikmati perlindungan militer di Kabupaten Poso. Kalau tadinya militer yang secara organik berkedudukan di Kabupaten Poso hanya meliputi personil Markas Batalyon 714/Sintuwu Maroso di pinggiran kota Poso dan satu kompi di Pendolo, setelah bom Tentena satu kompi tambahan ditempatkan di Desa Saojo, dekat lokasi proyek PLTA Poso-1 dan Poso-2. Personil kompi itu siap membantu 15 pos penjagaan militer, polisi, dan satpam di lokasi proyek PLTA Poso-2 di Sulewana (Aditjondro 2005: 11-2). 

Hubungan yang mesra antara modal dan militer semakin tampak setelah 650 orang anggota FAPS (Front Advokasi PLTA & SUTET) dari sebelas desa di sepanjang Sungai Poso melakukan aksi di Desa Sulewana, Selasa, 18 April lalu. Mereka menuntut pembangunan PLTA itu dihentikan, sampai PT Bukaka Teknik Utama menyelesaikan masalah ganti rugi tanah. Bukaka meminta waktu dua minggu, untuk membahas tuntutan FAPS.  Namun tentara tidak menunggu lama untuk memberikan reaksi. Hari Kamis, 20 April 2006, Yoninf 714/Sintuwu Maroso menggelar latihan perang-perangan di dekat pusat pemukiman pengungsi Poso di ex lapangan terbang MAF di kota Tentena. Sejak Rabu malam, 19 April lalu, pasukan-pasukan sudah didrop di Tentena, ibukota Kecamatan Pamona Utara, dengan menggunakan mobil PT Bukaka. Malam itu juga diumumkan dengan corong dari mobil yang keliling kota Tentena, agar masyarakat jangan kaget jika mendengar bunyi letusan senjata api, karena TNI sedang latihan perang-perangan (Aditjondro 2006).Lalu, baru-baru ini, dengan ketakutan yang berlebihan dari penguasa akan dampak eksekusi Fabianus Tibo, Marinus Riwu, dan Dominggus da Silva,  proyek PLTA Poso II milik kelompok Bukaka di Desa Sulewana, mendapatkan pengawalan ekstra dari Brimob, sewaktu dulu hanya TNI/AD. Begitu informasi yang telah saya terima dari nara sumber saya di Tentena, hari Selasa, 3 Oktober yang lalu.

f. So what?

Lalu, apa yang dapat dilakukan oleh para gembala beserta majelis jemaat, untuk menyiapkan masyarakat basis di “pinggang” Sulawesi, menghadapi serbuan modal dengan perlindungan aparat keamanan yang begitu mesra?  Pertama-tama, bersama para aktivis pro-demokrasi lainnya, para pemimpin gereja harus mulai membongkar mitos tentang akar-akar penyebab ketidakamanan di Sulawesi yang bersifat sektarian, dengan fokus khusus ke Sulawesi Tengah dan Barat. Sebab berbagai mitos tentang ketidakrukunan di antara komunitas agama, yang tersebar ke Jawa lewat berbagai media, termasuk SMS, justru tidak menguntungkan penciptaan perdamaian serta penyelesaian konflik-konflik di Sulawesi sendiri. Kedua, senafas dengan apa yang disarankan oleh Theo Kobong dan Zakaria J. Ngelow (2006), semangat diakonia yang dikembangkan di tingkat sinode maupun jemaat-jemaat Gereja Toraja hendaknya menimba inspirasi dari persekutuan adat Tongkonan, suatu bentuk sosialisme purba. Dengan catatan bahwa semangat kesetiakawanan itu jangan menjadi terlalu sempit, apalagi di lingkungan orang Toraja di perantauan. Ketiga,  semangat kewiraswastaan orang-orang Toraja di perantauan hendaknya tidak membuat mereka hanya loyal pada pimpinan korporasi-korporasi besar, tanpa memperdulikan dampak lingkungan perusahaan mereka, serta kualitas higiene perusahaan dan keselamat kerja (hiperkes) rekan sekerja mereka yang kurang beruntung. Sebagai contoh dapat kita lihat PT Inco, dengan dampak lingkungan yang buruk (Sangaji 2002), di mana sejumlah buruhnya pernah meninggal seketika karena letusan salah satu tanur. Kebetulan, salah seorang komisaris PT Inco berdarah Toraja. Nah, dengan semakin banyaknya lapangan kerja industri & pertambangan yang bakal terbuka, akan semakin banyak pula kesempatan bagi pemuda/i Toraja untuk menduduki jabatan eksekutif di perusahaan-perusahaan itu. Mereka itulah yang perlu menjadi sasaran penggembalaan oleh para rohaniwan/wati, agar selalu ingat, bahwa tanggung jawab seorang Kristiani adalah pada saudara/inya yang menderita, bukan kepada para kapitalis yang sudah bergelimang harta. Keempat, sebaiknya para pemimpin jemaat dan sinode gereja-gereja di “pinggang” Sulawesi ikut terlibat dalam kampanye nasional untuk penegakan supremasi sipil, dengan tekanan pada penghapusan komando teritorial, dibarengi dengan tekanan ke arah profesionalisasi polisi sehingga lebih terlatih dalam pengendalian kerusuhan tanpa cara-cara membunuh atau melumpuhkan orang secara permanen, sudah saatnya ditingkatkan. Kelima, para aktivis jemaat maupun fungsionaris sinode dan dosen STAKN Toraja, perlu bekerjasama dengan kawan-kawan yang dekat dengan pusat-pusat informasi penanaman modal dan bisnis di Jakarta dan kota-kota lain, untuk mendapatkan bantuan informasi dan investigasi. Ini sangat perlu untuk menyiapkan kelompok-kelompok basis mereka menghadapi rencana-rencana investasi itu, termasuk persiapan untuk menggunakan hak mereka menolak proyek yang merugikan rakyat dan merusak lingkungan setempat. Keenam, perlu kampanye bersama antara kawan-kawan di kota-kota strategis di Sulawesi, dan di Jakarta, untuk melawan pembangunan bercorak neo-liberalistis yang didukung oleh rezim komprador SBY-JK. Selain membongkar sinerji antara modal, militer, dan milisi di Sulawesi, kampanye bersama itu perlu difokuskan ke arah legalisasi pendirian partai-partai lokal, atau penyiapan calon anggota DPD, yang betul-betul peka terhadap aspirasi lokal namun tahu bagaimana mendayung perahu di antara ranjau-ranjau kapitalisme nasional dan global. 

Kurre sumanga’, pole paraya. 

Makassar, 3 Oktober 2006

(1) Makalah disampaikan pada Orasi Ilmiah pada hari Wisuda Sarjana Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN) Toraja, hari Sabtu, 7 Oktober 2006 di Rantepao, Tana Toraja. 

(2)  

Referensi:

Aditjondro, George Junus (2001). Go with the flow: The fluctuating and meandering nature of Indonesia’s anti-large dam movement. Makalah untuk Lokakarya dalam rangka Jubileum KITLV dengan tema “Air sebagai Pemberi Kehidupan dan Kekuatan Yang Mematikan serta Hubungannya dengan Negara, Dulu dan Sekarang” di Leiden, Negeri Belanda. 

---------------- (2005). Setelah gemuruh wera  Sulewana dibungkam: Dampak pembangunan PLTA Poso & Jaringan SUTET di Sulawesi. Kertas Posisi Yayasan Tanah Merdeka, Palu. 

-----------------(2006). Dinamika politik dan modal di Sulawesi: Apa yang dapat dilakukan oleh para aktor pro-demokrasi? Makalah untuk Konsultasi Regional KKJD (Kelompok Kerja Jaringan Demokrasi) Sulawesi di Palu, 17-18 Juli. 

George, Kenneth M. (1996). Showing signs of violence: The cultural politics of a twentieth-century headhunting ritual. Berkeley: University of California Press. 

Katili, John A. (1977). Past and present geotectonic position of Sulawesi, Indonesia. Amsterdam: Elsevier Scientific Publishing Company. Ngelow, Zakaria J. (2006). “Ekklesiologi di Indonesia, sebuah perspektif”. Dalam Jeffrie

A.A. Lempas, Izak Y.M. Lattu, Dance I. Palit dan Yosina Wospakrik (peny.). Format rekonstruksi kekristenan: Menggagas teologi, misiologi, dan ekklesiologi kontekstual di Indonesia.  Jakarta & Salatiga: Pustaka Sinar Harapan & Yayasan Bina Darma, hal. 27-42. 

Pelras, Christian (2006). Manusia Bugis.  Jakarta:Nalar, Forum Jakarta-Paris & EFEO. 

Sangaji, Arianto (2000).  PLTA Lore Lindu: Orang Lindu menolak pindah. Yogyakarta & Palu: Pustaka Pelajar, bekerjasama dengan Yayasan Tanah Merdeka & WALHI Sulawesi Tengah.

------------- (2002). Buruk Inco, rakyat digusur: Ekonomi politik pertambangan Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 

Whitten, Tony, Greg S. Henderson & Muslimin Mustafa (2002). The ecology of Sulawesi. Hong Kong: Periplus. 

Zerner, Charles (1981). “Signs of the spirits, signature of the smith: Iron forging in Tana Toraja.” Indonesia. No. 31, April, hal. 88-112. 

George Junus Aditjondro, Meraih gelar Ph.D. dari Cornell University, Ithaca, N.Y.,  Telah menulis ratusan artikel, buku, bab, kata pengantar, prolog dan epilog tentang Timor Leste, Papua Barat, Aceh, Sumatera, Kalimantan, Maluku, Sulawesi, lingkungan hidup, HAM, bisnis militer, gerakan sosial baru (new social movements), gerakan kiri di Indonesia dan Amerika Latin, pendidikan radikal, ekologi politik migas, serta korupsi sistemik para Presiden RI.  

Average user rating

   (0 vote)