Jaringan Advokasi Tambang

Koalisi Ornop : Hadapi Ancaman Arbitrase demi Rakyat dan Lingkungan

Pada hari Kamis tanggal 15 Juli ini, DPR akan bersidang dan memutuskan apakah akan mengesahkan atau tidak Perpu No. 1 Tahun 2004. Di kalangan banyak anggota DPR muncul ketakutan akan tuntutan arbitrase internasional apabila pemerintah tidak memberikan pengecualian hukum (exeptional law) bagi pertambangan di kawasan lindung tersebut.  Kasus kekalahan Indonesia atas tuntutan KBC (Karaha Bodas Company) yang bersifat kasuistik nampaknya telah menjadi momok atau dijadikan pembenaran akan kekuatiran ancaman tersebut.

"Padahal apabila pemerintah belajar dan melakukan kajian secara komprehensif dan obyektif terhadap kekalahan tersebut, dia dapat dijadikan pengalaman berharga untuk menghadapi ancaman arbitrase internasional tersebut", ujar Longgena Ginting, Direktur Eksekutif Nasional WALHI.

Koalisi Ornop Tolak Tambang di Kawasan Lindung, sebuah jaringan 12 ornop yang sejak awal melakukan advokasi penolakan alih fungsi ini sangat kuatir bahwa DPR pada akhirnya akan menyerah pada ancaman ini dan memilih untuk kompromi atas kerusakan dan dampak atas keputusan ini.

"DPR kita sedang diuji apakah akan mengkompromikan masa depan rakyat dan lingkungan di atas kepentingan korporasi internasional ini", tambah Ginting.

Koalisi ini bagaimana pun berharap agar DPR bisa mempertahankan sikap semula dan dapat mengatasi ancaman arbitrase internasional.  Bahkan apabila hal tersebut tidak terelakkan. Koalisi ini sangat yakin bahwa sebenarnya tidak ada resiko atas arbitrase internasional ini, karena pemerintah dan DPR sedang menjalankan kebijakan yang melindungi kepentingan publiknya.

Disamping itu, Kontrak Karya pertambangan memuat sebuah klausul yang mengatakan bahwa perusahaan harus tunduk semua hukum Indonesia yang melindungi lingkungan dari waktu ke waktu.

"Pemihakan terhadap rakyat dan lingkungan jauh lebih penting daripada tunduk pada ancaman arbitrase tersebut" demikian Longgena Ginting, mewakili koalisi ini kepada pers.  "Untuk melindungi kawasan lindungan tersebut, Undang-undang Kehutanan No. 41/1999, tidak mengambil apa pun yang dimiliki oleh perusahaan (expropriation of investment), maka perusahaan tesrebut sebenarnya tidak dapat menuntut ganti rugi dari pemerintah" tambah Ginting

Koalisi ini juga memandang bahwa ancaman perginya investasi tambang dari Indonesia adalah ancaman yang mengada-ada.  "Negeri ini tokh akan merugi hingga Rp. 70 triliunan apabila pertambangan tersebut dilakukan" kata Longgena Ginting.  "Jadi apa pentingnya memberikan ijin tambang di kawasan lindung kalau tokh pada akhirnya akan merugikan negara", tambahnya.

Pakar arbitrase internasional, Todung Mulya Lubis juga menjelaskan kepada koalisi ini bahwa UU Kehutanan No. 41/1999 memiliki hukum yang lebih tinggi daripada Kontrak Karya Pertambangan tersebut.   "Jadi tidak tidak masuk akal apabila perusahaan akan melakukan arbitrase internasional hanya berdasarkan Kontrak Karya mereka", demikian dijelaskannya. (selesai)


Dikeluarkan oleh:

Koalisi Ornop Tolak Tambang Di Kawasan Hutan Lindung  

Kontak person:
Longgena Ginting (0811-92-7038) atau Siti Maimunah (0811-92-0462)

Perpu I/2004 Keberpihakan DPR Terhadap Rakyat dan Lingkungan Sedang Diuji