Jaringan Advokasi Tambang

PT Weda Bay Nickel salah satu perusahaan yang meloby para petinggi Indonesia untuk mengamandemen UU No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang melarang pertambangan terbuka di hutan lindung. Perusahaan menandatangani Kontrak Karya 19 Februari 1998, dengan luasan konsesi 120 ribu ha di Halmahera Tengah dan Halmahera Timur provinsi Maluku Utara. Sekitar 56,5% persen saham perusahaan dimiliki Strand Mineral PTE, Ltd (Eramet Perancis), 33,4% milik Mitsubishi dan 10%  sisanya milik  PT Aneka Tambang (Antam). Proyeknya tambang dan pengolahanya didukung oleh lembaga-lembaga keuangan dunia seperti MIGA dan JBIC.

 

Tiap tahun, perusahaan akan menggali 17 juta ton batuan, mengolah 5 juta ton bijih yang akan menghasilkan 60 ribu ton Nikel dan 4 ribu ton Cobalt per tahun. Mereka akan mengolah limbahnya dengan sistem paling berbahaya dan ketinggalan jaman - heap leaching, menumpahkan  larutan asam sulfat keatas tumpukan bijih nikel. Perusahaan akan membangun pabrik asam sulfat yang membutuhkan 1 juta ton asam sulfur tiap tahunnya.

 

Dan yang sangat membahayakan, tambang yang rakus lahan, air dan energi ini akan membuang tailingnya ke laut Teluk Weda. Porsi inilah akan memperparah Teluk Weda sebagai kesatuan ekosistem yang menopang kehidupan masyarakat lokal.

 

Kolaborasi MIGA Bank Dunia, Eramet, Mitsubishi dan Antam akan menjadi ancaman mematikan bagi warga penghuni pulau Halmahera, Maluku Utara.

 

Selama sepuluh hari, Frank Lysy (Director and chief Economist), Paul Barbour (Senior Risk Officer), Judith Pearce (lead operation Officer), Deniz Baharoglu (sector leader) – berkunjung ke Indonesia untuk uji kelayakan pemberian asuransi resiko politik bagi pembangunan tambang. Jaminan resiko politik MIGA ini akan menjadi jaminan lembaga pendanaan internasional mengucurkan pinjamannya kepada PT Weda Bay Nickel.

 

Kami mengecam keterlibatan MIGA dalam memberi jaminan dan pendanaan proyek kotor dan merusak lingkungan, seperti yang akan dilakukan PT Weda Bay Nickel.

 

Kami menolak segala keterlibatan lembaga-lembaga keuangan multilateral dalam membiayai dan menjamin proyek industri ekstraktif di Indonesia. MIGA Bank Dunia harus segera membatalkan rencana memberikan jaminan resiko politik bagi proyek yang berbahaya ini. Tak hanya karena proyek tambangnya yang berbahaya bagi keselamatan warga dan ekosistem pulau Halmahera, salah satu pemegang sahamnya  – PT Antam dikenal memiliki catatan buruk, baik perusakan lingkungan dan pelanggaran HAM.

 

PT. Antam, memiliki tambang Nikel di Pulau Gebe,  Halmahera Tengah, yang dioperasikan 25 tahun lalu, dan tutup pada 2004. Perusahaan tidak hanya meninggalkan kerusakan lingkungan yang luar biasa, tapi juga menghancurkan perekonomian masyarakat Pulau Gebe yang sebagian besar nelayan dan petani. Pada 23-27 Pebruari 2010, warga dan mahasiswa setempat melakukan aksi damai menuntut PT Antam menutup tambangnya secara bertanggung jawab. Tapi, aksi ini disambut kekerasan dan penembakan oleh satuan Brimob Kepolisian Halmahera Tengah.

 

Pada Januari - Februari 2004, PT Nusa Halmahera Mineral – tambang PT Antam dan Newcrest/ Australia di Halmahera utara melakukan pembabatan hutan lindung Toguraci. Tindakan ini protes warga yang berujung kekerasan. Satu orang tewas ditembus peluru Brimob, ratusan ditangkap, akhirnya 7 orang ditahan tanpa prosedur hukum. Kasus penembakan ini tak pernah diproses secara adil oleh pemerintah dan Kepolisian RI.

 

Kami akan mengalang seruan aksi untuk menuntut pembatalan proyek dan penolakan terhadap rencana pendanaan dan pemberian jaminan resiko Politik MIGA Bank Dunia, maupun lembaga keuangan manapun.

 

 

Kontak Media:

Luluk Uliyah, Jaringan Advokasi Tambang, 08159480246

Berry Nahdian Furqon, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia,08125110979

Riza Damanik, Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan, 0818773515

Dani Setiawan, Koalisi Anti Utang, 08129671744