Jaringan Advokasi Tambang

Sejak Juni lalu,  suara-suara penolakan terhadap tambang emas di hutan Tolandadu menguat. Mereka khawatir penambangan yang akan dilakukan di kawasan perbukitan tersebut, bisa merusak bendungan Tolandadu yang berada di bawahnya. Bendungan ini dibangun pada tahun 2005 untuk mengairi ribuan hektar sawah dan kebun warga. Air dari bendungan itu juga digunakan untuk keperluan sehari-hari.

Bahkan di bulan Agustus  sekitar seribu pengunjuk rasa mendatangi DPRD Bolang Mangondow dan Bupati meminta mereka menghentikan pertambangan tersebut. Sayangnya suara warga ini dianggap angin lalu. Bahkan pejabat pemerintah dan wakil rakyat tersebut tidak bersedia menemui warga.

Wargapun geram. Sejak Jum’at lalu  sekitar 250 warga kembali melakukan unjuk rasa dengan memblokir jalan yang digunakan perusahaan untuk mengangkut alat eksplorasi. Mereka duduk berjejer menutup jalan, sebagian besar mereka adalah para perempuan.

Aparat Brimob yang didatangkan pemda dan perusahaan tiba-tiba datang, melepaskan tembakan ke udara, lalu memukul, menendang dan menyeret warga. Warga sendiri tidak melakukan perlawanan. Warga bertahan dengan memeluk tanaman yang ada disekitar mereka.

Sungguh ironis, Pemda dan DPRD Bolmong  membela  PT. MM, yang belum  memiliki AMDAL bahkan ijin pinjam pakai dibanding memperhatikan kekhawatiran warganya. Jelas PT MM tidak layak beroperasi, tapi dilapang perusahaan sudah mulai menebang hutan dan membuka jalan.
 
JATAM memprotes keras tindakan represif aparat Brimob terhadap warga yang menolak tambang PT MM.  Tugas polisi mestinya melindungi rakyat bukan sebaliknya, menjadi tameng perusahaan.

JATAM mendesak Kapolri  segera mengambil tindakan dan menindak tegas seluruh personil yang terlibat praktek kekerasan terhadap warga Tolandadu. Aparat harus mengedepankan pendekatan damai dan persuasif, bukan kekerasan.

Tambang PT MM beresiko terhadap keselamatan dan produktivitas warga kedepan. Depertemen Kehutanan harusnya tidak mengijinkan pinjam pakai kawasan hutan Tolandadu untuk tambang.  Untuk menghindari  konflik yang berlanjut, Gubenur Sulut harus segera mememerintahkan perusahaan berhenti beroperasi.

Kontak Media :     Luluk Uliyah (Jaringan Advokasi Tambang) 08159480246
                                Novani Pakiding (Walhi Sulawesi Utara) 0431 860151