Jaringan Advokasi Tambang

Tak kurang tiga ribuan warga yang tergabung dalam Komite Aspirasi Masyarakat (KAM) mengepung Kantor Bupati Cilacap mulai pukul 08.00 WIB, 22 Agustus 2007. Mereka menuntut Pemkab Cilacap menuntaskan penyelesaian kasus pencemaran udara dan akibat lainnya yang ditimbulkan oleh kehadiran PLTU Cilacap.

 

Ini aksi kedua kalinya dalam bulan yang sama dilakukan warga. Sebelumnya, Sabtu, 28 Juli 2007, sekitar dua ribu lima ratus warga berunjuk rasa di depan kompleks PLTU Cilacap, yang terletak dipinggir pantai jalan lintas Purwokerto. Mereka memperkarakan hal yang sama. 

 

Selama ini, penyelesaian kasus selalu di ulur, yang terakhir warga terpaksa  bersabar menunggu hasil kerja tim verifikasi lingkungan.

Tim verifikasi ahirnya menandatangani temuannya pada 19 Juli 2007. Tim menghasilkan  temuan diantaranya, memang terjadi sebaran debu batubara di desa Karangkandri, Menganti dan Slarang yang berasal dari PLTU. Debu batubara yang berasal dari fasilitas penimbunan (stockpile) tidak diprediksi dalam RKL/RPL. Debu pasir juga ditemukan dari timbunan pasir hasil pengerukan pelabuhan Jetty PLTU Cilacap.

Temuan lainnya berupa kerusakan infrastruktur di desa Karangkandri, akibatnya gorong-gorong ambles membuat aliran air tidak lancar. Bahkan banjir telah menggenangi sawah-sawah di dusun Menganti Kisik seluas + 5,5 ha dan di dusun Winong seluas + 6,57 ha.

Tim verifikasi juga menemukan fakta bahwa pendapatan warga terganggu karena hilangnya bahan-bahan produksinya berupa gula kelapa dan daerah tangkapan ikan yang bertambah jauh.  

Sayangnya, Bupati Cilacap, pengelola PLTU dan PT Segara Sumber Primadaya tak bergeming. Inilah yang membuat warga berang dan kembali melakukan aksi ke gedung Bupati.

Selama 1,5 jam massa aksi tersebut melakukan orasi sebelum akhirnya diterima oleh Sekdakab, dinas-dinas terkait serta perwakilan PLTU. Dalam pertemuan dengan pemerintah Cilacap dan PLTU, rombongan aksi tersebut diwakilkan oleh 15 orang dari masing-masing wilayah yang terkena dampak. Hasil pertemuan atau negosiasi antara KAM dan Pemkab serta PLTU berlangsung alot. Usai negoisasi, hasilnya dibacakan Sekdakab Cilacap Soeprihono, dihadapan massa yang melakukan aksi.

Salah satu hal yang dinegosiasikan adalah penanganan dampak lingkungan yang lebih serius akibat beroperasi PLTU Cilacap, oleh tim yang telah dibentuk melalui SK Bupati. Tim itu sendiri berjumlah 41 orang dari berbagai instansi pemerintah, pihak PLTU dan masyarakat.

Warga Karangkandri, Meganti dan Slarang tersebut, harus kembali bersabar. Mereka harus menunggu peta  politik terlebih dahulu. Pemilihan kepala daerah (Pilkada) akan berlangsung di Kabupaten Cilacap untuk memilih Bupati yang sedianya dilaksanakan pada 9 September 2007. Setengah bulan setelah Pilkada barulah akan dilakukan pertemuan antara warga dan pihak terkait.

Minggu kemaren, Probo Yulastoro, calon Bupati yang diusung PDIP kembali merebut kursi Bupati Cilacap periode 2007 – 2012.  Dia mengalahkan Siti Fatimah yang diusung oleh Golkar dan koalisi 21 partai, dengan kemenangan tipis 51% suara.

Warga korban PLTU Cilacap kecewa, Probo – mantan pengusaha jamu ini dikenal tak bersahabat dengan warga korban PLTU. Tak pernah sekalipun dia datang menemui warga meskipun kasus-kasus yang muncul akibat PLTU Cilacap telah berlangsung cukup lama.  Surat permintaan Komite Aspirasi Masyarakat untuk melakukan dialog sejak bulan Mei 2007, juga tak pernah mendapatkan jawaban.

Perjuangan masih panjang bagi warga korban PLTU Cilacap rupanya. Meskipun sang Bupati di usung oleh PDIP, partai yang mengklaim dirinya oposisi pemerintah.  Di benak warga masih tanda tanya besar, apakah Probo, pejabat lama ini berani mengambil tindakan baru yang pro rakyat. (JB)