Jaringan Advokasi Tambang

(JATAM, 15/09/07). Bagai anak ayam kehilangan induknya, mungkin kata yang tepat buat pengungsi korban Lapindo. Setelah 15 bulan belum juga ada kabar baik, sejak 30 Agustus lalu, wakil pengungsi Lapindo kembali datang ke Jakarta. 

Mereka berasal dari desa Desa Renokenongo, Besuki, Permisan, Jatirejo, Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera I Sidoarjo dan Siring. Komnas HAM kembali mereka kunjungi, juga anggota DPR RI hingga bertemu muka dengan perwakilan PBB untuk , UNOCHA. Berharap mereka mau peduli, setelah pemerintah tak juga memberi perhatian penuh pada korban Lapindo.

Kepada Komnas HAM, mereka meminta agar kasus semburan lumpur Lapindo ini ditetapkan sebagai pelanggaran kemanusiaan berat. Sudah lima belas bulan berlalu,  puluhan ribu jiwa hidup dalam keadaan serba terbatas dan ketidakpastian hidup. Bagai warga negara yang tak punya pemerintahan. 

Salah seorang  komisioner Komnas HAM, M Ridha Saleh merencanakan memanggil Aburizal Bakrie dan jajaran Direksi PT Lapindo Brantas untuk mempertanggungjawabkan tragedi lumpur Lapindo. 

Warga juga diterima anggota Komisi III DPR RI tanggal 3 September 2007 lalu, mereka mendesak  agar Peraturan Presiden 14/2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo dicabut. Perpres tersebut menurut mereka diskriminatif dan tidak mengakomodasi kepentingan para korban. Bahkan masih banyak desa-desa yang terancam terkena lumpur Lapindo, melebihi desa-desa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah yang terkena dampak lumpur Lapindo. Ada dua belas desa lagi yang menjadi korban Lapindo. Salah satunya desa Glagah Arum, yang sudah mulai terancam tenggelam lumpur.

Yang memprihatinkan, Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Kemanusiaan (UNOCHA) yang didatangi perwakilan korban Lapindo dua hari berikutnya, menyatakan tidak bisa turun tangan menangani pengungsi sebelum diminta pemerintah Indonesia. Mereka beralasan, sebagai lembaga kemanusiaan internasional mereka terikat aturan birokrasi yang mensyaratkan permintaan terlebih dahulu dari pemerintah Indonesia. 

Bagai anak ayam kehilangan induknya, mungkin pepatah yang tepat bagi korban lumpur Lapindo. Mereka bagai tinggal di sebuah negara yang tak memiliki pemerintahan. Jikapun ada, pemerintahnya lemah tak berdaya, tak memliki keberanian dan bersikap tegas menghadapi kuasa modal dan kuasa politik, sang pemilik Lapindo. Dilapang, petanggungjawaban sosial tersendat dan semakin tak jelas, sementara penegakan hukum macet.

Pemilik utama Lapindo adalah keluarga Bakrie, pengusaha pemilik Bakrie Telecom dan Bakrie Communication yang menguasai jaringan telekomunikasi Esia dan Wimode - jaringan internet terbaru. Juga jaringan media ANTV dan Lativi, serta portal online baru berinisial INN. 

Bakrie juga mengelola apartemen mewah Rasuna dan pusat perbelanjaan Pasar serta Rasuna Episentrum yang terletak di kawasan Rasuna Said, Jakarta. Di Makasar, Sulawesi Selatan Bakrie juga mengelola Sport Center Mall KOR Kudiang.

Bakrie adalah pendukung utama lembaga think thank kanan terkemuka, Freedom Institute, yang mempelopori pengurangan subsidi BBM. Bersama Yayasan Ahmad Bakrie, lembaga ini sejak tahun 2003 memberikan penghargaan Ahmad Bakrie Award di bidang kesusastraan, pemikiran sosial, kedokteran, sains dan teknologi. Diantara yang menerima pehargaan tersebut adalah Putu Wijaya, Sapardi Djoko Damono, Goenawan Mohamad, Budi Darma, Rendra, Ignas Kleden, Nurcholish Madjid, Sartono Kartodirdjo dan Arief Budiman.

Bisnis-bisnis keluarga Bakrie menggurita. Pembangunan tol, industri logam dan pipa, kelapa sawit hingga industri otomotif dan pertambangan tak luput dari kuasa Bakrie. Sebut saja di sektor pertambangan, Bakrie memiliki saham perusahaan minyak dan gas  Energi Mega Persada, Lapindo Brantas dan Kalila. Sementara untuk tambang batubara, ada Kaltim Prima Coal dan  Bumi Resources. 

Kelompok Bakrie, juga menguasai jasa konstruksi bagi pembangunan infrastruktur mulai pembangunan tol, instalasi pipa hingga pengolahan merkuri perusahaan tambang, melalui perusahaan Bakrie Construction, Bakrie Pipe Industry, South East Asia Pipe Industry, Seamless Pipe Indonesia Jaya, Bakrie Corrugated Metal Industry, Bakrie Building Industry dan Bakrie Tosanjaya. Saat ini Bakrie sedang mengerjakan pembangunan jaringan tol Cirebon -Pemalang.

Bidang perkebunan skala besarpun tak ketinggalan dirambah Bakrie, ada kebun kelapa sawit Bakrie Sumatera Plantations di Sumatera utara.

Yang paling utama, keluarga Bakrie merupakan salah satu pendukung utama partai Golkar, partai mayoritas yang menguasai negara ini lebih 4 dekade lalu. Partai ini memenangkan suara mayoritas pada Pemilu perwakilan rakyat  April 2004. Ketua partai Golkar saat ini menjadi wakil presiden mendampingi presiden SBY. Sementara anak sulung Bakrie, Aburizal Bakrie - duduk menjadi Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat. (JL)

Average user rating

   (0 vote)