| on Tuesday, 16 October 2007
|
Views : 967  |
Perusahaan-perusahaan Kanada sering menjadi perusahaan “nakal” di berbagai operasi tambangnya di luar negeri.
The Ottawa Citizen, 29 Mei 2007
Beberapa tokoh Gereja paling berpengaruh menuntut pemerintah Kanada mengambil tindakan guna memastikan perusahaan-perusahaan tambang dan minyak Kanada beretika dalam kegiatan operasinya di luar negeri.
“Ini masalah yang sangat mendasar”, kutip Roger Ebacher, uskup agung Gatineau.
“Hak-hak asasi manusia, dimanapun tak bisa ditawar” Ucap Ebacher, berbicara atas nama Keuskupan Agung Gereja-Gereja Katolik Kanada, yang mewakili seluruh gereja-gereja katolik di Kanada.
Ebacher menyampaikan tuntutan resmi tersebut kepada pemerintah dalam sebuah gelar media di parlemen hari ini.
Uskup Agung Sue Moxley, atas nama Gereja Anglican juga akan bergabung dengannya, dan beberapa delegasi dari Kairos, sebuah organisasi payung di Toronto yang mewakili delapan persekutuan gereja terbesar di Kanada.
Perwakilan masyarakat yang terkena dampak perusahaan tambang asal Kanada, yang baru saja menyelesaikan tur mereka di Kanada, juga akan datang. Perusahaan tambang dan minyak Kanada telah beberapa kali menghadapi tuntutan karena pelanggaran HAM dan kerusakan lingkungan yang berhubungan dengan tambang di lebih dari selusin negara berkembang.
Uskup Ebacher berkata, “kami tidak ingin hal-hal seperti ini terjadi di luar negeri atas nama Kanada”. Ia menyatakan telah menerima banyak permintaan bantuan dari pemuka-pemuka Katolik di seluruh dunia, termasuk dari Kardinal Rodriguez Maradiaga di Honduras, Konferensi Keuskupan Agung Guatemala, dan lima uskup agung di Philipina.
“Kami pikir perusahaan-perusahaan Kanada adalah perusahaan-perusahaan yang baik,” kata Uskup Moxley. “Namun bila bicara pertambangan, dibanyak kasus, kami lah yang jahat.”
Masalah ini diangkat setelah dia mengunjungi proyek tambang Kanada di Meksiko dua tahun silam.
“Disitu, untuk pertama kalinya saya melihat tulisan, ‘Orang Kanada pulang sana’ tertulis di dinding,” berikut kenangnya.
Uskup Ebacher meneruskan, “Kita memiliki tanggung jawab sebagai negara maju untuk menyediakan dana dan dukungan untuk kegiatan-kegiatan seperti ini dan berperan memimpin untuk memastikan akuntabilitas perusahaan.”
Dia kembali menambahkan bahwa anggota-anggota industri harus “menunjukkan keterbukaannya terhadap kemajuan.”
Pada bulan Maret, pemimpin-pemimpin dunia usaha seperti asosiasi pertambangan Kanada, dalam kerjasamanya dengan kelompok-kelompok HAM dan lingkungan, menghasilkan sebuah rencana guna memastikan perusahaan Kanada tmempertahankan standar-standarnya di luar negeri.
Hasilnya? Sebuah laporan yang mendesak pemerintah Kanada mengadopsi dan menegakkan sebuah kerangka kerja etis bagai perusahaan-perusahaan Kanada di luar negeri, dan menunjuk sebuah tim resmi – ombudsman, guna menginvestigasi pengaduan yang diajukan.
Sangatlah mendesak bagi pemerintah pusat menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi tersebut, kutip Ebacher, ketika berdebat bahwa standar-standar sukarela yang selama ini diikuti banyak perusahaan Kanada tidaklah cukup.
Beberapa kelompok agama terkemuka di Kanada juga telah menyuarakan hal yang sama.
Di bulan Maret perkumpulan Notre-Dame yang bermarkas di Montreal mendesak pemerintah untuk memastikan perusahaan tambang Kanada mengikuti nilai-nilai yang berlaku di Kanada, ketika beroperasi di negara yang peraturan dan penegakannya tergolong lemah.
Perkumpulan Notre-Dame didirikan oleh Marguerit Bourgeoys lebih dari 300 tahun lalu. Kelompok yang sangat berpengaruh ini adalah salah satu dari institusi keagamaan pertama di Kanada dan memiliki 1300 suster, dibantu 1700 simpatisan diantara anggota-anggotanya.
Kelompok ini aktif di sembilan negara, pertama kali mereka peduli terhadap permasalahan ini setelah menerima surat-surat tuntutan dari Guatemala.
“Kami dihubungi suster-suster kami di Guatemala dan kami harus bertindak karena ini adalah perbuatan negara kami,” dimikian ungkap Suster Pierrette Boisse.
penterjemah : Tracy Glynn, Canada
|