Jaringan Advokasi Tambang

Jargon feed the hungry world perusahaan transnasional mungkin akan berubah menjadi feed cars not people. Mereka segera bergeser dari bertani untuk pangan menjadi bertani untuk energi.

Alasannya, dunia sedang krisis energi. Apalagi banyak subsidi akan mengalir untuk pengembangan energi nabati di berbagai negara, salah satunya Amerika Serikat (AS).

Paling rakus energi

Kongres AS sedang menyelesaikan RUU Pertanian. Melalui RUU ini, perusahaan Monsanto, Cargill, dan lainnya akan mendapat subsidi besar untuk mengembangkan industri energi nabati.

Itu cermin kekhawatiran AS terhadap berkurangnya cadangan minyak dunia. Dengan jumlah penduduk yang hanya empat persen populasi dunia, AS merupakan negara paling rakus, menggunakan 35 persen lebih energi dunia. Tiap warga AS menghabiskan energi delapan kali lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk negara berkembang.

Dalam setahun, warga AS menghabiskan sekitar 530 miliar liter bahan bakar minyak dan 19 miliar liter bahan bakar etanol. Apa hasilnya? AS menjadi pemasok emisi gas rumah kaca (GRK) tertinggi di dunia, mencapai empat hingga lima kali emisi rata-rata dunia. GRK inilah penyebab utama pemanasan global dan perubahan iklim.

Ironisnya, AS tak mau mengurangi konsumsi energinya, dan lebih suka melakukan ekspansi, dengan mengirim pasukan perang dan pengusaha minyaknya menguasai negara-negara kaya minyak, macam Irak.

Pemerintah dan pengusaha AS justru melihat krisis ini sebagai peluang bisnis baru, melalui diversifikasi energi lewat industrialisasi bahan bakar pertanian, agrofuel, khususnya etanol. Sejak dua tahun lalu, kebijakan energi AS telah menetapkan akan memproduksi 45,4 miliar liter etanol pada tahun 2012.

Tak heran, AS mengundurkan diri dari negosiasi Protokol Kyoto, enam tahun lalu, dengan alasan ekonomi negaranya akan terganggu jika harus mengurangi emisi. Protokol Kyoto menyepakati negara-negara industri harus mengurangi emisi GRK-nya hingga rata-rata 5,2 persen dari tingkat emisi tahun 1990 pada periode tahun 2008-2012.

Industrialisasi "agrofuel"

RUU Pertanian AS akan mengucurkan kredit pajak 13,5 sen dari setiap liter bahan bakar minyak untuk mendanai pembangunan pipa pengangkutan agrofuel dan infrastruktur proyek lain. Sekitar 600 juta dollar AS per tahun juga disediakan Highway Funds untuk keperluan itu.

Hal ini mendorong produksi jagung—bahan etanol—naik pesat. Setiap jengkal lahan dimanfaatkan untuk menanam jagung. Pengusaha AS sedang aktif melobi pemerintah federal agar mengizinkan mereka menggunakan kawasan konservasi yang dilindungi program cagar konservasi dan cagar lahan basah.

Dalam laporan The False Promise of Biofuels—terbit bulan lalu—Jack Santa Barbara mengajak publik AS dan dunia memikirkan kembali rencana membuat industrialisasi agrofuel.

Tahun 2006, produksi etanol jagung AS naik 50 persen. Di sana telah dibangun 110 pabrik etanol dan terus bertambah. Ada 273 lain dalam perencanaan dan konstruksi.

Laporan itu mengingatkan, selain membutuhkan lahan luas, etanol jagung haus air. Satu galon atau 3,7 liter etanol membutuhkan 6.345 liter air segar, baik untuk produksi jagung dan fermentasi maupun destilasinya. Air limbah etanol masalah tersendiri. Tiap galon etanol menghasilkan 37,85 liter air limbah. Pengolahan limbah membutuhkan energi dan berisiko merusak lingkungan.

Bisa dibayangkan jika produksi etanol dilakukan besar-besaran. Pasti ceritanya sama dengan bahan bakar fosil. Pasokan bahan bakar fosil negara-negara industri, selama ini digali dari tambang minyak, batu bara, dan gas di negara-negara Selatan, Indonesia, Nigeria, dan lainnya.

Batu bara dari Kalimantan Selatan, misalnya, lebih dari 70 persen diekspor, melayani 14 negara. Penduduk lokal di sekitar kawasan keruk harus berhadapan dengan daya rusak tambang.

Cerita itu akan berulang. Negara-negara rakus energi membutuhkan lahan luas dan prasyarat tumbuh lain untuk industri agrofuel. Lahan-lahan negara Selatan kembali menjadi sapi perah melalui industrialisasi pertanian dengan komoditas jagung, kelapa sawit, tebu, dan lainnya.

Ketidakadilan energi

Cerita selanjutnya, pembukaan hutan untuk kebun kelapa sawit meningkat pesat, penanaman monokultur mengancam pangan petani dan kebutuhan domestik diabaikan.

Demi melayani permintaan minyak sawit mentah (CPO) Eropa yang terus naik, Indonesia mengabaikan pasokan domestiknya. Tahun lalu, 53 persen CPO diekspor ke Eropa. Akibatnya, minyak goreng langka dan harga di dalam negeri melonjak. Potret itu wujud ketidakadilan di tingkat negara hingga petani.

Jauh panggang dari api, menjawab krisis energi dan perubahan iklim tanpa melihat masalah mendasar, yaitu ketidakadilan energi. Tak bisa dijawab dengan sekadar menaikkan produksi minyak atau mencari energi alternatif, seperti bahan bakar nabati atau lainnya. Tak ada artinya jika negara-negara Selatan tak memperkarakan ketidakadilan itu. Atau negara industri maju seperti AS tak rela mengubah gaya hidup dengan mengurangi konsumsi energinya.

Salah satu medan perang yang bisa digunakan negara-negara Selatan untuk menagih ketidakadilan itu digelar akhir tahun ini di Bali, yaitu Konferensi Ke-13 Negara Pihak dari Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang perubahan Iklim atau COP Ke-13 UNFCCC. [ ]

Average user rating

   (0 vote)