Jaringan Advokasi Tambang

Presiden Ekuador, akhir Oktober lalu menyatakan perusahaan tambang yang tidak melakukan konsultasi, dan tak meminta persetujuan warga sekitar sebelum kegiatan tambang berjalan, maka tambang tersebut dianggap  "unconstitutional”, atau melanggar Undang-undang. 

Warga sekitarlah yang akan memutuskan, apakah mereka menginginkan tambang bekerja pada kawasan yang diberikan.

Ekuador baru saja memilih sebuah badan yang akan mengkaji ulang seluruh konsesi pertambangan dan mengajukan Undang-undang pertambangan baru. 

Sumber: Business News Americas, October 31, 2007  

Average user rating

   (0 vote)