Jaringan Advokasi Tambang

HOME

KAMPANYE

Siaran Pers

Menyelamatkan Hutan Dengan Membabat Hutan Lindung?

on Wednesday, 19 March 2008

Siaran Pers JATAM, 19 Maret 2008

- Tanpa kehadiran PP No 2 tahun 2008 ini saja, warga sekitar hutan dan pertambangan sudah menderita dan terancam tak selamat-

Perilaku tak patut lagi-lagi dipertontonkan SBY dan kabinetnya. Tuntutan publik agar Peraturan Pemerintah atau PP No 2 tahun 2008 tentang tarif penyewaan hutan lindung untuk industri pertambangan segera dicabut, dibalas pernyataan-pernyataan tak konsisten dan menghina akal sehat. Alasan-alasan kemanfaatan PP yang dikemukakannya, makin membodohi rakyat.

Meskipun isi PP menyatakan sebaliknya. SBY ngotot menyebut PP hanya terkait dengan 13 perusahaan tambang dan ini akan menyelamatkan bumi. Hanya seminggu setelahnya, otomatis ucapan itu diralat anggota Kabinetnya dengan mengumumkan rencana penerbitan Keputusan Presiden , yang memberi kesempatan perusahaan tambang lainnya membabat hutan lindung. Lebih parah minggu lalu, Menteri Kehutanan menyebutkan PP ini dikeluarkan untuk merehabilitasi kawasan hutan yang dirusak pertambangan liar oleh masyarat.

Pernyataan-pernyataan itu, bukti kabinet SBY tak punya alasan masuk akal mempertahankan PP ini. Ironi apalagi ini? Menyelamatkan hutan dengan membabat hutan lindung??

Apalagi PP ini dikeluarkan saat kerusakan hutan Indonesia diatas rata-rata negara manapun di dunia, dan gagal diatasi oleh Gerakan Nasional Rehabilitasi Lahan milik Departemen Kehutanan sekalipun. Rusaknya hutan jelas menyumbang tingginya bencana banjir dan longsor yang rutin, meluas dan makin tak tertangani dari tahun ke tahun. Lupakah SBY, banjir hampir menenggelamkan kota Bojonegoro ? Ini tak pernah terjadi pada pemerintahan sebelumnya.

Uang yang akan didapat PP ini, tak akan mampu mengurangi daya rusak pertambangan, yang terbukti mengancam keselamatan rakyat sekitarnya. Maukah terulang lagi, kasus kejahatan korporasi tambang yang dilakukan Laverton di Sumatera Selatan, Newmont di Buyat, Newcrest di Halmahera Utara hingga Freepot di Papua, yang masalahnya tak diurus tuntas, hingga hari ini.

Tanpa kehadiran PP ini saja, warga sekitar kawasan hutan dan pertambangan sudah cukup menderita dan semakin tak selamat, akibat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah hingga saat ini. Pun warga kota di kawasan bawah yang hidupnya ditopang oleh hutan lindung di atasnya.

Tak sulit membayangkan, PP ini akan memperburuk kondisi di atas. Tak perlu menggunakan hitungan matematis ataupun dalih-dalih menyelamatkan hutan. Apalagi memperdebatkannya di ruang-ruang pengadilan, melalui uji hukum . Disaat ruang-ruang pengadilan formal, terbukti tak banyak memberikan keadilan bagi warga sekitar hutan dan pertambangan.

SBY harus segera mencabut PP ini, cukup menggunakan nurani dan akal sehat.

Kontak Media Luluk Uliyah, HP. 0815 9480 246

Users' Comments

Average user rating

(1 vote)

Display 1 of 1 comments

[+] Expand comment

duh kasian bgt indonesia

By: tunggul (Registered) on 19-03-2008 23:02

[-] Collapse comment

duh kasian bgt indonesia

By: tunggul (Registered IP 202.51.230.29) on 19-03-2008 23:02

kasian indonesia udah rusak di tambah rusak lagi.. emk ndak ad aksi kongkrit yang bisa kita lakukan y?

» Report this comment to administrator

» Reply to this comment...

Display 1 of 1 comments

Add your comment

[+] Show form

[-] Hide form

Only registered users can comment an article. Please login or register.

mXcomment 1.0.2 © 2007-2008 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved

< Prev		Next >

INFO KILAT

Jatah makan korban Lapindo akan dihentikan

Kirimi SBY pesan, desak PT Lapindo Jamin Kebutuhan Pangan Korban di Pasar Baru Porong. Dukung aksi warga tolak penghentian jatah makan. Presiden SBY HP, 9949 dan 0816851215, Purnomo Yusgiantoro HP 0811181750