Jaringan Advokasi Tambang

HOME

INFO

Berita

Info Lomba Opini: Tambang di Hutan Lindung dan Peluang Korupsi

on Tuesday, 15 April 2008

Al Amin, anggota DPR RI Komisi VI, tertangkap KPK karena diduga menerima suap untuk mengalihkan hutan lindung Bintan Bunyu menjadi kawasan perkotaan (Koran Tempo, 10 April 2008).

Empat tahun lalu, dua anggota DPR, Bambang Setyo dari Fraksi Partai Bulan Bintang dan Zainul Karim dari Fraksi Reformasi, mengakui adanya indikasi suap dalam pengesahan Perpu No. 1/2004 tentang Perizinan Pertambangan di Kawasan Lindung (Koran Tempo, 23 Juli 2004).

Perubahan kawasan lindung menjadi kawasan lainnya seringkali diikuti dengan adanya indikasi suap terhadap para penyelenggara negara.

Apakah anda menemukan indikasi seperti di atas?

Sampaikan temuan anda dalam LOMBA OPINI “Hutan Lindung, PP 02/2008 & Keselamatan Rakyat”

Opini bisa dikaitkan dengan daya rusak tambang, masyarakat adat, keragaman hayati, perempuan, otonomi daerah, bencana lingkungan, good governance, perubahan iklim, pulau-pulau kecil dan krisis pangan.

Syaratnya mudah sekali. Cukup kirim opini anda sepanjang 700 - 1000 kata, sesuai tema, dan belum pernah dikirimkan ke media mana pun. Opini diterima panitia paling lambat tanggal 22 April 2008, melalui email ke This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it atau alamat surat ke Jl. Mampang Prapatan II No 30 Jakarta Selatan 12790. Ada Total Hadiah Rp. 10 juta untuk 8 opini terbaik. Info lengkap, buka www.jatam.org. Komunikasi terkait lomba dapat dilihat di Forum Online JATAM www.jatam.org/forum

Users' Comments

Average user rating

(0 vote)

Add your comment

[+] Show form

[-] Hide form

Only registered users can comment an article. Please login or register.

No comment posted

mXcomment 1.0.2 © 2007-2008 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved

< Prev		Next >

INFO KILAT

Jatah makan korban Lapindo akan dihentikan

Kirimi SBY pesan, desak PT Lapindo Jamin Kebutuhan Pangan Korban di Pasar Baru Porong. Dukung aksi warga tolak penghentian jatah makan. Presiden SBY HP, 9949 dan 0816851215, Purnomo Yusgiantoro HP 0811181750