Empat tahun terakhir, kabinet Indonesia Bersatu sudah 3 kali menaikkan harga BBM dengan alasan sama : harga minyak dunia naik, subsidi yang melambung harus ditanggung pemerintah. Tapi sepanjang waktu itu, tak ada tindakan genting dilakukan SBY untuk lepas dari ketergantungan BBM dan berdaulat atas sumber energinya. Yang terakhir terjadi lagi krisis listrik. Celakanya, batubara dan gas – energi alternatif tak terbarukan, malah sebagian besar dijual ke pihak asing. Siapa yang dilayani kabinet SBY sebenarnya? Sampaikan pendapat anda ke Forum JATAM
Bangsa Indonesia telah kehilangan kemandirian nasional. Untuk dapat bangkit kembali, diperlukan pemimpin yang tegas dan berani membatasi penguasaan sumber daya alam oleh perusahaan asing.
Perpres No.14/2007 yang mendasari penyelesaian kasus lumpur Lapindo terbukti melanggar HAM karena mengabaikan hak para korban. Lapindo hanya bertanggung jawab pada 5 desa terdampak, padahal lumpur sudah menggenangi & mengancam 16 desa
sekitar 8.000 hektare lahan pertambangan batu bara yang digarap PT Kaltim Prima Coal (KPC) di Kutai Timur belum memenuhi perizinan sesuai dengan ketentuan daerah.