Jaringan Advokasi Tambang

PT Meares Soputan Mining mendapat sorotan tajam karena rencana pembuangan tailing ke laut-nya. Hingga kini perusahaan yang tengah melakukan konstruksi masih terkendala dokumen Analisis Mutu dan Dampak Lingkungan (AMDAL). AMDAL yang dibuat oleh PT MSM tahun 1998 telah dinyatakan kadaluarsa oleh Kementerian Lingkungan Hidup berdasarkan surat No.B-6345/Dep.1/LH/12/2005, sehingga harus diperbaharui.

Meski telah ada permintaan tertulis dari KLH kepada departemen ESDM untuk menghentikan kegiatan MSM. Namun perusahaan tetap melakukan operasinya. Hal ini terjadi akibat dukungan kuat Departemen ESDM Sementara itu, protes yang muncul di daerah makin meluas dari kalangan nelayan, pekerja pariwisata, hingga Gubernur Sulawesi Utara yang juga mengirim surat kepada departemen ESDM menuntut penghentian operasi MSM.

Rencana kegiatan PT. MSM juga bertentangan dengan Tata Ruang Wilayah (RTRW) sehingga tidak dapat diproses. Anehnya, AMDAL PT MSM tetap diproses, disosialisasikan, dan tampak "dipaksakan" oleh Departemen ESDM dan Kementerian Negara Lingkungan Hidup agar diterima oleh masyarakat Sulawesi Utara 

Kehadiran PT MSM memicu keresahan warga Kabupaten Minahasa Utara dan  Kota Bitung dengan rencananya membuang limbah (tailing) ke teluk Rinondoran. Jika rencana itu dijalankan maka kehidupan puluhan ribu nelayan Sulut hancur sekaligus mengancam PAD Sulut dari sektor perikanan yang jumlahnya berkisar Rp 500 miliar - Rp 900 miliar pertahun. Kondisi ini juga akan mengancam kelangsungan 50 perusahaan yang berinvestasi di sektor pariwisata yang tentu saja akan mengancam mata pencaharian puluhan ribu buruh perusahan perikanan dan pariwisata.

 

<<Kembali ke List Kasus