Jaringan Advokasi Tambang

Siaran Pers JATAM, 18 Juni 2008

Ditengah kekecewaan publik terhadap perilaku pemerintah dewasa ini, keberanian Badan Pengelola Dampak Lingkungan (Bapedalda) Kabupaten Hulu Sungai Tengah, menolak melanjutkan proses penyusunan AMDAL PT. Mantimin Coal Mining (MCM) patut didukung. Bapedalda HST mengkhawatirkan kawasan Pegunungan Meratus terganggu jika tambang diteruskan.

Siapa yang tak kenal kawasan Pegunungan Meratus? Ini kawasan hutan tropis tersisa di Kalimantan Selatan. Tak cuma kaya keragaman hayati, ia juga rumah terakhir dari sedikitnya 115 kelompok masyarakat Adat Dayak Meratus. Hidup mereka bergantung pada keselamatan Meratus. Hutan Meratus juga hulu sungai-sungai utama disana, pasokan air dan alat transportasi kota-kota di hilir Kalimantan  Selatan. Mulai sungai Amandi, Sungai Barabai, Sungai Batang Alai, dan Sungai Sampanahan serta Sungai Balangan.

Saat ini, industri pertambangan menjadi mesin penghancur utama lingkungan di Kalimantan Selatan. Dan Bapedalda HST mengkhawatirkan pegunungan Meratus akan rusak seperti tapak tambang batubara lainnya. Akhirnya, mereka menolak proses rekomendasi KA-ANDAL dan tidak melanjutkan proses AMDAL.

Tambang batubara ini akan merusak sungai Hintuan, Sungai Tain, Sungai Miulang yang bermuara ke Sungai Batang Alai. Sungai-sungai yang mengalir sepanjang tahun ini adalah pemasok air bendungan dan saluran irigasi utama pertanian di HST. Sekitar 80% warga kabupaten HST adalah petani. Bendungan sungai Alai mendukung produksi pertanian pada 6 kecamatan, yang sedikitnya bernilai  Rp 144 milyar pertahunnya.

Bendungan Sungai Batang Alai juga sumber air utama PDAM Barabai. Ia mengalirkan 180 ribu liter air perjam, yang memenuhi kebutuhan  10 ribu keluarga di  enam kecamatan, mulai Batang Alai Selatan, Batang Alai Utara, Limpasu, Barabai, Pandawan dan Labuan Amas Utara. Jika tambang diteruskan, kawasan tersebut akan dilanda krisis air.

Tindakan Bapedalda patut didukung. Pada tanggal 17 Juni 2008, Walhi Kalimantan Selatan melayangkan surat dukungan terhadap BPLH HST tersebut. Menurut mereka, tambang PT.MCM, yang hanya akan berlangsung delapan tahun akan menghancurkan sumber air dan perekonomian 6 kecamatan di kabupaten HST dalam jangka panjang.

JATAM mendukung upaya pemerintah HST melindungi sumber-sumber air dan ekonomi jangka panjangnya. ”Sudah terlalu lama Kalimantan Selatan menelantarkan sumber-sumber ekonomi berkelanjutan. Dan terus menghancurkan tanah airnya demi batubara, yang sebagian besar memasok kebutuhan asing,” ujar Siti Maemunah Koordinator nasional JATAM.

JATAM menyerukan publik mendukung upaya-upaya pemerintah daerah dimanapun yang memilih ekonomi berkelanjutan, dibanding sektor pertambangan – yang tidak terbarukan, berumur pendek dan sebagian besar untuk memenuhi kebutuhan asing. Sementara kerusakannya ditanggung Pemerintah daerah dan penduduk lokal  dalam jangka panjang.

Kontak media : Luluk Uliyah  08159480246

Average user rating

   (0 vote)