Jaringan Advokasi Tambang

Oleh Budi Kurniawan, aktivis Journalist and Writer Forum of Borneo.

Dengan hak pengelolaan hingga tahun 2022, pengerukan batubara PT Adaro pastilah berdampak luar biasa bagi masyarakat Kalsel, baik yang berada di sekitar lpenambangan maupun tidak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berbagai konflik antara masyarakat dan Adaro terjadi berulang-ulang dengan pola yang tak jauh berbeda. Sayang, cerita ini jauh dari hiruk pikuk rencana penawaran saham perdana dan hak angket yang diajukan DPR Senayan.

****
Sedianya Initial Public Offering (IPO) PT Adaro Energy akan berlangsung pada 24-27 Juni 2008 ini. Namun penawaran saham perdana itu dipastikan batal dilakukan.

Penawaran saham perdana dengan nilai emisi yang ditargetkan sebesar Rp 12,3 triliun itu akan menjadi rekor baru hasil IPO terbesar di pasar modal Indonesia . Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) belum bisa memutuskan apakan akan memberikan pernyataan efektif terhadap Adaro atau tidak. Bapepam-LK memutuskan untuk terus mengkaji semua dokumen yang berhubungan dengan rencana IPO PT Adaro Energy.

Pengkajian ini sesungguhnya adalah hal yang wajar dilakukan pra IPO. Karena jika pada pra IPO persoalan-persoalan membelit, informasi yang diberikan dalam prospektus berkabut, dan kemungkinan adanya transfer pricing atau insider trading, maka bukan hanya otoritas pasar modal yang akan mendapat masalah, tetapi juga para investor, baik yang spekulan maupun yang berinvestasi dengan spektrum jangka panjang akan dirugikan.

Semua ini akan berujung pada kian bopengnya wajah pasar modal Indonesia di mata pasar modal dunia, dan sulitnya mengharapkan pergerakan pasar modal yang akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan ekspansi para pemodal besar di lantai bursa.

Hal ini penulis temui ketika menelusuri sebuah praktik insider trading di lantai bursa untuk sebuah rubrik ekonomi di sebuah majalah berita mingguan di Jakarta. Hasilnya sungguh mengejutkan, karena ternyata pelaku pasar modal punya segudang cara untuk mengelabui dan meniti buih berbagai instrumen perundang-undangan untuk keuntungan dirinya sendiri tanpa berpikir semua langkahnya berdampak buruk bagi perekonomian nasional.

Apalagi hingga kini di pasar modal Indonesia, hanya ada beberapa saham yang menjadi blue chips (Telkom, Aneka Tambang, Indosat, dan Sampoerna). Selain saham-saham ini, saham yang lain tak lebih dari sekadar penggembira di pasar modal.

Memang saham Adaro belum tentu akan menjadi blue chips di lantai bursa. Tetapi jika melihat performance perusahaan ini, hal itu tak mustahil terjadi. Selain porsi saham yang akan dilepas perusahaan ini melalui IPO yang mencapai 35 persen. Adaro juga perusahaan coal mine terbesar kedua di Indonesia setelah Kaltim Prima Coal yang usahanya terintegrasi dari unit usaha strategis pertambangan dan perdagangan batu bara, jasa penambangan, infrastruktur dan logistik batu bara.
Adaro Energy melalui anak perusahaannya Adaro Indonesia, juga merupakan produsen tambang batu bara tunggal terbuka terbesar di belahan dunia bagian selatan. Operasional pertambangan Adaro Energy merupakan pertambangan batu bara terbuka dari wilayah pertambangannya yang berlokasi di Kalimantan Selatan, yang hak pengelolaannya berlangsung hingga tahun 2022. Cadangan proven reserve di wilayah pertambangan Adaro Energy melalui anak perusahaannya diperkirakan sebesar 876 juta ton, dengan resource diperkirakan sebesar 2.803 juta ton.

Total luas seluruh wilayah pertambangan Adaro Energy saat ini luasnya sekitar 34.940 hektare dengan kapasitas produksi Adaro saat ini mencapai 40 juta ton per tahun. Mereka berencana meningkatkan kapasitas produksinya hingga 80 juta ton dalam jangka waktu lima tahun ke depan.
Namun semua prospek cerah itu untuk sementara harus terhenti. Karena semenjak Adaro Energy akan melakukan IPO, gugatan dari berbagai pihak bermunculan, seperti masih adanya sengketa kepemilikan saham Adaro Indonesia dengan Deutsche Bank dan Beckett Pte Ltd.

Kalangan politisi di Senayan pun mencoba menjegal IPO itu dengan mengajukan hak angket walaupun gagal. Kalangan politisi sangat beralasan untuk mengajukan hak angket, karena jika transfer pricing terjadi, maka pendapatan negara dari pajak yang dikenakan pada laba Adaro jumlahnya akan sangat kecil - hal ini dibantah Adaro.

Itu yang terjadi pada makro ekonomi dan sudut pandang Jakarta. Lalu apa dampak penundaan IPO yang menjadi hot issue di pasar modal itu bagi Kalsel yang menjadi lahan penambangan Adaro Energy melalui anak perusahaannya Adaro Indonesia?

Dengan hak pengelolaan hingga tahun 2022, aktivitas Adaro pastilah berdampak luar biasa bagi masyarakat Kalsel baik yang berada di sekitar lokasi penambangan maupun tidak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berbagai konflik antara masyarakat dan Adaro terjadi berulang-ulang dengan pola yang tak jauh berbeda. Koran ini dan Walhi Kalsel misalnya mencatat persoalan masyarakat versus Adaro itu terjadi pada soal ganti rugi lahan, limbah dan debu batu bara yang mengganggu kesehatan, tidak diberikannya lapangan pekerjaan bagi warga -jika pun ada, itu hanya sekadar pekerjaan ecek-ecek, rusaknya tatanan sosial, ekonomi tradisional masyarakat, dan perubahan pada pendewaan materi dan reklamasi.

Parahnya, otoritas daerah tak banyak melihat semua itu sebagai ancaman bagi keberlangsungan hidup di masa datang. Mereka lebih sering terlibat dalam polemik soal besar kecilnya ‘sumbangan’ Adaro pada pendapatan daerah. Dan pada umumnya mereka terkesan puas dengan ‘budi baik’ dan program corporate social respinsibility (CSR) Adaro.

Mungkin masih ada harapan jika IPO berlangsung, sehingga kepemilikan publik terhadap saham Adaro menjadi lebih besar dan berdampak pada transparansi pengelolaan dan produksi kebijakan yang berdampak pada kemaslahatan khalayak Kalsel. Tapi jika tidak bagaimana?

Dimuat Banjarmsin Pos thttp://www.banjarmasinpost.co.id/content/view/38173/309/

Average user rating

   (0 vote)