Forum JATAM
Monday, 04 August 2008

Empat tahun terakhir, kabinet Indonesia Bersatu sudah 3 kali menaikkan harga BBM dengan alasan sama : harga minyak dunia naik, subsidi yang melambung harus ditanggung pemerintah.  Tapi sepanjang waktu itu, tak ada tindakan genting dilakukan SBY untuk lepas dari ketergantungan BBM dan berdaulat atas sumber energinya. Yang terakhir terjadi lagi krisis listrik. Celakanya, batubara dan gas – energi alternatif tak terbarukan, malah sebagian besar dijual ke pihak asing. Siapa yang dilayani kabinet SBY sebenarnya? Sampaikan pendapat anda ke Forum JATAM

HOME
PT. INCO PDF Print
Jenis Galian   Nickel 
Tahap   Produksi 
Lokasi   
Saham   CVRD/Inco - Brazil, INCO Limited dan Sumitomo 

Peta

PT Inco beroperasi lebih 30 tahun, sebagian besar kawasan tambang ada di hutan lindung. Ia menyerobot hutan damar dan rotan milik masyarakat adat. Ketika membangun “kota kecil” di Soroako, PT. INCO menghargai tanah petani 2 penny/m2. Kasus ini belum selesai bersama banyak kasus lainnya, termasuk pembangunan PLTA Larona dan PLTA Balambano. Penyelesaian juga disertai kekerasan militer dan preman.

Sawah warga Dongi dirubah jadi lapangan golf. Warga terpaksa membangun rumah di atas limbah batuan. Sebagian warga Soroako dipaksa meninggalkan danau Towuti yang berlumpur dengan kadar E-coli menjadi 2.400 ppm –normal 200 ppm. Janji layanan pendidikan, kesehatan, listrik, atau air bersih --banyak tidak dipenuhi. Asap hitam-coklat-putih dari pabrik membuat berdebu Soroako dan sekitarnya, membuktikan kebohongan operasi PT Inco ramah lingkungan. Berbeda dengan asap putih keluaran pabrik mereka di Sudbury, Kanada. Kerusakan ini tidak sebanding dengan royalti sekecil 0,015% /kg nikel kepada pemerintah Indonesia, dengan sewa lahan hanya US$1,5/ha per tahun. Pun PT Inco hanya mempekerjakan 5% penduduk lokal yang kebanyakan menjadi pekerja kasar. 

 

<<Ke List Kasus 

 
< Prev   Next >
Advertisement

INFO KILAT

RUU Minerba menghapus hak warga negara menentukan pilihan ekonominya, memanipulasi harga mineral dan orientasinya untuk penuhi kebutuhan bangsa lain. 

Login Form

AGENDA









Pojok Lamin

Lebih dari 100 warga Desa Balong, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, berunjuk rasa di halaman gedung DPRD Kabupaten Jepara, Senin (25/8). Mereka menolak penambangan pasir besi oleh PT Pasir Rantai Emas di wilayah mereka karena dinilai merusak lingkungan.

RSS dan IKJ

JATAM RSS  - Umpan RSS

atau Daftar Info Kilat Jatam:

Lihat Tampilan

Jaring Pendapat

Setujukah anda jika tambang-tambang emas baru dibuka?
 

Photo Show

Photo Galeri
 

Pemirsa Online

Loading Loading...

Dampingan Teknis


gimbal03


Video Galeri