Jaringan Advokasi Tambang

Forum JATAM

Monday, 04 August 2008

Empat tahun terakhir, kabinet Indonesia Bersatu sudah 3 kali menaikkan harga BBM dengan alasan sama : harga minyak dunia naik, subsidi yang melambung harus ditanggung pemerintah. Tapi sepanjang waktu itu, tak ada tindakan genting dilakukan SBY untuk lepas dari ketergantungan BBM dan berdaulat atas sumber energinya. Yang terakhir terjadi lagi krisis listrik. Celakanya, batubara dan gas – energi alternatif tak terbarukan, malah sebagian besar dijual ke pihak asing. Siapa yang dilayani kabinet SBY sebenarnya? Sampaikan pendapat anda ke Forum JATAM

HOME

PT. Arutmin Indonesia

Jenis Galian	Batubara
Tahap	Produksi
Lokasi
Saham	Bumi Resouces Tbk. 100% (Sebelumnya BHP Biliton 80% dan Bakrie & Brother Tbk. 20%)

Peta

Tambang PT. AI, sebagian berada di hutan lindung pegunungan Borneo. Pengangkutan batubara dengan tongkang sejak 1999, menurunkan membuat air sungai keruh dan bercampur BBM. sebelumnya nelayan Muara Sungai Satui. mampu memperoleh 50 ribu hingga 200 ribu rupiah. Sekarang hanya mampu Rp. 30.000-100.000 per hari.

PT. AI juga membuat sungai Salajuan yang menjadi kering dan berwarna hitam. Warga menuntut perusahaan mengganti rugi serta menyediakan sumur bor, dan disanggupi perusahaan sebesar 3 milyar rupiah, meski sebelumnya menolak bertanggung jawab. Pengangkutan melalui darat pun membuat kehidupan warga di Simapang Empat Sumpol, Kab. Tanah Bumbu, tidak nyaman lagi. Suara bising dan debu setiap hari membuat warga menderita batuk, sesak napas, dan sakit mata.

<< Ke List Kasus

< Prev		Next >

INFO KILAT

Perpres Lumpur Lapindo Langgar HAM

Perpres No.14/2007 yang mendasari penyelesaian kasus lumpur Lapindo terbukti melanggar HAM karena mengabaikan hak para korban. Lapindo hanya bertanggung jawab pada 5 desa terdampak, padahal lumpur sudah menggenangi & mengancam 16 desa

Login Form

AGENDA

Pojok Lamin

Petani Jepara Tolak Tambang Pasir

Petani dari Desa Balong, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, yang tergabung dalam Masyarakat Tani Maju, kemarin unjuk rasa lagi. Mereka mendatangi gedung DPRD Jepara berdemonstrasi menolak penambangan pasir besi di daerah tersebut, khususnya di pesisir pantai. Penambangan pasir besi itu mengakibatkan abrasi,