Jaringan Advokasi Tambang

Forum JATAM

Monday, 04 August 2008

Empat tahun terakhir, kabinet Indonesia Bersatu sudah 3 kali menaikkan harga BBM dengan alasan sama : harga minyak dunia naik, subsidi yang melambung harus ditanggung pemerintah. Tapi sepanjang waktu itu, tak ada tindakan genting dilakukan SBY untuk lepas dari ketergantungan BBM dan berdaulat atas sumber energinya. Yang terakhir terjadi lagi krisis listrik. Celakanya, batubara dan gas – energi alternatif tak terbarukan, malah sebagian besar dijual ke pihak asing. Siapa yang dilayani kabinet SBY sebenarnya? Sampaikan pendapat anda ke Forum JATAM

HOME

PT. Bahari Cakrawala Sebuku

Jenis Galian	Batubara
Tahap	Produksi
Lokasi	Pulau Sebuku, Kotabaru Kalimantan Selatan
Saham	Strait Sebuku Pte Ltd. 80% dan PT. Reyka Wahana Digjaya INA 20%

Peta

PT. BCS menambang kawasan hutan suaka alam di pulau kecil Sebuku. Ini melanggar peraturan Kehutanan. Sejak beroperasi 1994, desa Kanibungan dan Sekapung krisis air. Ini karena sungai Kanibungan dan Sarakaman tercemar air pencucian batubara. Hasil tangkapan ikan terutama benur (bibit bandeng) dan nener (bibit udang) berkurag akibat pencemaran hingga ke laut. Ceceran batubara dan tumpahan minyak serta oli saat pengapalan batubara berakibat turunnya hasil tangkap ikan. Nener dan Benur yang terus berkurang karena hutan bakau (mangrove) di selat Sebuku rusak Biasanya, dalam 3 hingga 4 jam sehari, warga bisa menangkap dan menjualnya hingga Rp. 200 ribu/hari, kini dibutuhkan 1 hingga 2 hari untuk medapat jumlah yang sama.

Sejak tambang masuk, produksi kebun karet warga turun. Tiga buah sungai -Matangkarang, Kanibungan dan Daeng Setuju dirubah alur sungainya. Bahkan kuburan dan pelabuhan Speedboat digusur untuk digali batubaranya, tahun 2003.

<<Ke List Kasus

< Prev		Next >

INFO KILAT

Kejahatan dibalik RUU Minerba

RUU Minerba menghapus hak warga negara menentukan pilihan ekonominya, memanipulasi harga mineral dan orientasinya untuk penuhi kebutuhan bangsa lain.

Login Form

AGENDA

Pojok Lamin

Ribuan Hektare Lahan KPC Belum Berizin

sekitar 8.000 hektare lahan pertambangan batu bara yang digarap PT Kaltim Prima Coal (KPC) di Kutai Timur belum memenuhi perizinan sesuai dengan ketentuan daerah.