Jaringan Advokasi Tambang

Kami, Pergerakan Kaum Muda Indonesia, sangat prihatin terhadap penggunaan kekerasan oleh aparatur negara dalam meredam aksi-aksi penolakan kenaikan harga BBM yang dilakukan mahasiswa dan organisasi masyarakat sipil lainnya. Kami juga menyesalkan kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM yang membuat derita rakyat semakin berat. 

Pemerintah mengabaikan beragam usulan yang dapat ditempuh agar tidak perlu menaikkan harga BBM. Tapi keputusan yang salah itu tetap dibuat, sehingga kini Indonesia memasuki krisis energi karena sepenuhnya bergantung kepada energi fosil yang tak dapat diperbarui. Sumber energi yang terbarukan tidak pernah ditangani dengan optimal. Izin eksploitasi baru terus dikeluarkan bagi perusahaan transnasional untuk mengeruk batubara dan gas, padahal 70 persen produksi batu bara dan lebih dari separuh produksi gas dijual ke luar negeri. Dengan pengurusan seperti ini, dalam sepuluh tahun Indonesia akan mengalami kelangkaan sumber energi fosil dan memasuki krisis energi yang lebih besar. 

Provinsi dan kabupaten sekarang menjadi ladang eksploitasi sumber daya alam baru. Kalimantan Selatan sekarang menjadi pemasok batubara terbesar kedua di Indonesia dengan produksi yang terus meningkat. Namun ironisnya, pada saat bersamaan sektor listrik di daerah itu, yang sangat bergantung pada batubara, juga tidak dapat diandalkan. Kondisi lingkungan hidup pun semakin merosot karena tidak ada proses pemulihan, dan pelanggaran hak asasi manusia dalam eksploitasi energi fosil juga sudah diketahui luas. Singkatnya, tidak ada manfaat yang dapat dirasakan dari strategi pemerintah untuk menjual isi bumi Indonesia dengan mudah, murah dan cepat ini. 

Melihat kondisi ini, kami mendesak pemerintah agar

1.    Segera melakukan koreksi mendasar terhadap kebijakan energi, dengan mengutamakan kedaulatan negara atas sumber daya alam dan pengelolaan yang berkelanjutan demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

2.    Segera mengoptimalkan pengelolaan sumber energi terbarukan.

3.    Menghentikan praktek kekerasan dalam menghadapi gelombang protes menentang kenaikan harga BBM. Praktek itu akan membawa Indonesia kembali ke masa kediktatoran. 

Kami juga mendesak DPR-RI agar menggunakan hak angket untuk mengarah pada perubahan kebijakan energi yang mendasar, dan agar menghindari praktek “politik dagang sapi” yang tercela dalam menggunakan hak tersebut. 

Jakarta, 30 Juni 2008

Chalid Muhammad

Usman Hamid

Yudi Latif

Siti Maimunah

Ray Rangkuti

Budiman Sudjatmiko

Hilmar Farid

Agung Putri

Dani Setiawan

Riza Damanik

Fadjroel Rahman

Romo Benny

Saiful Tavip

Edwin Partogi

Azwar Zulkarnaen

Azman Fajar

Boni Hargens