Rahmat Witoelar, Menteri Lingkungan Hidup mengakui keteledorannya
terhadap masalah lingkungan, yang telah meluas menjadi masalah-masalah
sosial dan kesehatan pada kasus luapan lumpur Lapindo. Itu disampaikannya
didepan puluhan korban lumpur Lapindo siang kemaren (14/07) di kantor
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
Ini kedatangan korban Lapindo kesekian kalinya untuk melaporkan pengurus negara, yang membiarkan, bahkan melakukan pelanggaran HAM terhadap mereka. Disana mereka bertemu Menteri LH yang sedang memenuhi panggilan Komnas HAM terkait kasus Lapindo.
Bagai pucuk dicinta ulam tiba, perwakilan warga sontak melaporkan masalah-masalahnya kepada sang Menteri. Diantaranya adalah lumpur yang mengandung logam berat diatas ambang batas dan dibuang tanpa perlakuan apapun. Juga senyawa hidrokarbon yang kandungannya juga ratusan kali diatas ambang batas yang diperkenankan Peraturan Indonesia. Menteri Lingkungan Hidup adalah salah satu pengawas Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), badan bentukan pemerintah dan Lapindo. Ia berjanji membawa masalah warga ini kepada BPLS.
“Sudah dua tahun lebih pak, kami terus-terusan diberi janji” ujar Pak Hari, salah satu warga korban Lapindo menanggapi hasil petemuan tersebut. (JM)
Ini kumpulan kasus-kasus pertambangan, minyak dan gas sepanjang tahun 2001 hingga 2003. Buku ini berisi 99 artikel yang merekam kasus dan isu, mulai ExxonMobile di Aceh hingga tambang Freeport di Papua Barat.
PUSINGGGGG
By: BonE (Registered) on 06-08-2008 10:48