Empat tahun terakhir, kabinet Indonesia Bersatu sudah 3 kali menaikkan harga BBM dengan alasan sama : harga minyak dunia naik, subsidi yang melambung harus ditanggung pemerintah. Tapi sepanjang waktu itu, tak ada tindakan genting dilakukan SBY untuk lepas dari ketergantungan BBM dan berdaulat atas sumber energinya. Yang terakhir terjadi lagi krisis listrik. Celakanya, batubara dan gas – energi alternatif tak terbarukan, malah sebagian besar dijual ke pihak asing. Siapa yang dilayani kabinet SBY sebenarnya? Sampaikan pendapat anda ke Forum JATAM
HOME
NTB Larang Kegiatan Penambangan
on Wednesday, 16 July 2008
Views : 225
PemProv NTB melarang kegiatan penambangan
di Lombok. Hal itu tertuang dalam Perda tentang RTRW Nomor 11 Tahun 2006. Meski tidak ada izin penambangan, masyarakat toh tetap melakukan eksploitasi galian C. Jadi, larangan penambangan itu
untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan
Hasil penelitian Prof Richard Davies dari Universitas Durham - Inggris membuktikan bahwa lumpur Lapindo terjadi karena adanya pengeboran yang dilakukan oleh PT Lapindo Brantas, bukan karena gempa bumi di Jogjakarta
Petani dari Desa Balong, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, yang tergabung dalam Masyarakat Tani Maju, kemarin unjuk rasa lagi. Mereka mendatangi gedung DPRD Jepara berdemonstrasi menolak penambangan pasir besi di daerah tersebut, khususnya di pesisir pantai. Penambangan pasir besi itu mengakibatkan abrasi,