Jaringan Advokasi Tambang

Pada 9 Oktober tahun lalu, DPRD Banyuwangi mengeluarkan surat rekomendasi yang mengijinkan PT Indo Multi Niaga (IMN) melakukan eksploitasi tambang emas di Gunung Tumpang Pitu. Surat ini dijadikan dasar oleh PT IMN untuk melanjutkan operasi tambangnya ke tahapan eklspoitasi.

Keputusan tersebut dinilai oleh Koalisi Rakyat Tolak Tambang Banyuwangi sebagai cacat hukum karena tidak prosedural dan diterbitkan secara gegabah, hanya dalam dua jam, tanpa sidang paripurna. Harusnya, sebelum mengeluarkan surat rekomendasi, DPRD melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang nantinya akan terkena dampak tambang. Tidak hanya keuntungan, tetapi juga daya rusaknya terhadap lingkungan dan sosial. Apalagi, tambang emas ini akan membuang tailingnya ke laut, yang akanmengancam pesisir selatan Banyuwangi. [JL]