Jaringan Advokasi Tambang

Oleh Siti Maemunah

Jangan percaya slogan Manado kota Konferensi, apalagi kota turis, saat ajang internasional World Ocean Conference – Coral Triangle Initiatives (WOC-CTI)  berlangsung. Aparat pemerintah dan keamanan Manado sama sekali tak ramah. Angin demokrasi seolah mandek bersama datangnya WOC-CTI. Nelayan-nelayan tradisional di teluk Manado was-was karena dilarang melaut dan dirazia KTP nya.

Bahkan untuk berkumpul dan berpendapat, harus berhadapan dengan aparat keamanan, yang tak henti-hentinya mengganggu pertemuan. Itu dirasakan peserta Forum keadilan Kelautan dan Perikanan (FKKP), yang mengadakan acara di Hotel Kolongan Beach Indah Manado, yang letaknya persis di seberang pantai Malalayang.

WOC-CTI  memang ajang pertemuan wakil pemerintah, peneliti, LSM konservasi internasional, lembaga keuangan internasioal dan pebisnis yang membicarakan masalah kelautan dan perubahan iklim. Seolah, tak boleh ada pertemuan lain yang membicarakan hal serupa, apalagi mengkoreksi subtansi yang dibicarakan di Grand Kawanua – tempat WOC CTI berlangsung, seperti yang digagas FKKP.

Demokrasi dihambat. Pertemuan FKKP diganggu, dihalang halangi, jika perlu dibikin tak berjalan dengan baik. Dua peserta  pertemuan FKKP ditangkap Poltabes Sulawesi Utara. Dan 16 peserta dari Philipina diusir paksa keluar dari Sulawesi Utara.

Masalahnya, ada kesalahan besar, dan tak terampuni diajang WOC-CTI. Mereka membicarakan masalah keluatan dan perubahan iklim, tapi tak menyertakan korban utama krisis kelautan perubahan iklim, yaitu nelayan tradisional dan warga pesisir. Bagaimana  kita membicarakan nasib seseorang tanpa mengajak orang dimaksud berbicara dan didengar pendapatnya.

Bagaimana mungkin menjawab krisis kelautan dan dampak perubahan iklim, tapi menolak membicarakan pencurian ikan di laut Indonesia, pemenuhan pangan domestik, pengurangan polusi laut oleh industri tambang hingga hak-hak nelayan tradisional. Sungguh, WOC-CTi adalah pertemuan diawang-awang. Bagai pertemuan para penguasa langit. Sulit diharap menjawab masalah laut yang ada di bumi.

Tapi perintah adalah perintah. Kabarnya pelarangan terhadap kegiatan FKKP datang dari Jakarta. Perintah langsung Presiden SBY. Lucunya, koran-koran hari ini membuat jawaban Menteri Keluatan dan Perikanan, Freddy Numberi, yang seolah tak tahu apa yang terjadi. Dan jawaban mereka satu: semua sudah diurus oleh Polisi.

Polisi memang telah mengurus segalanya, termasuk membongkar tenda dan memaksa FKKP membatalkan kegiatannya dari lahan Manado Square, yang telah dibayar lunas sewanya oleh panitia. Itu terjadi tanggal 9 Mei 2009. Itu semua terjadi, meskipun panitia sudah melakukan pemberitahuan pada pihak kepolisian dan mereka mengeluarkan surat perijinan. Tanpa alasan jelas, dua hari sebelum acara, ijin tersebut di batalkan.

Akhirnya acara dipindah ke hotel Kolongan Beach, tempat FKKP menginap. Tanggal 10 Mei 2009, lebih dari sepuluh Polisi berpakaian sipil mendatangi hotel, berganti ganti. Mereka  mengaku dari Polsek, Polres hingga Mabes Polri. Mereka duduk di ruang pertemuan, membawa kamera, membawa handycam dan mengarahkan berkali-kali pada para peserta, seolah mereka adalah pencuri yang harus diawasi. Polisi terus datang berkunjung, pulang pergi, bergantian hingga malam larut. Dengan cara memaksa mereka meminta daftar peserta pertemuan.

Hari pembukaan WOC-CTI di Grand Kawanua. Di pantai Malalayang, depan hotel Kolongan Beach, Polisi melakukan pelanggaran HAM. Saat itu, FKKP menyambut kedatangan  ratusan perahu nelayan yang datang menuju pantai Malalayang bergabung menyatakan solidaritas. Mereka membacakan deklarasi solidaritas, dan memperingatkan forum WOC tak menghasilkan keputusan-keputusan yang merugikan nelayan tradisional.

Sekitar dua ratusan nelayan bergabung di pantai. Banyak lagi yang tertahan karena tak diijinkan oleh kapal-kapal Polairud yang mencegat mereka di tengah laut. Mereka dihalang-halangi merapat ke pantai, dan setelah merapatpun, dikepung polisi. Mereka dilarang menyanyi, dilarang berpidato dan membacakan deklarasi. Tapi para nelayan itu, meneruskan nyanyian dan membacakan deklarasinya.

Akhirnya, dua aktivis FKKP ditangkap, salah satunya adalah Direktur Walhi, organisasi lingkungan terbesar di Indonesia.

Siangnya Giliran petugas imigrasi yang datang, menanyakan data peserta dan paspor peserta dari luar Indonesia. Malam harinya sekitar 16 aktivis Piliphina dikarantina oleh petugas imigrasi Sulawesi Utara. Kabarnya, mereka akan di deportasi keesokan harinya.

Di dalam kantor imigrasi Sulut mereka diperlakkukan dengan buruk. Tak bisa dikunjungi wartawan, juga tak diberi makan. Mereka bahkan hampir dimintai uang untuk membayar penginapan, meskipun belakangan hal itu dibatalkan.

Sekitar Subuh, 12 Mei 2009, saat sebagian besar peserta terlelap di hotel. Tiba-tiba terdengar derap sepatu dan teriakan- teriakan dalam bahasa Inggris. Hurry... Hurry... Hurry ...., terdengar berkali-kali. Beberapa orang terbangun dan keluar kamar. Rupanya, para aktivis Philipina itu hanya diberi waktu singkat utuk berkemas dan segera diangkut ke  Bandara.

Sulit mengatakan mereka di deportasi. Hingga keluar dari Sulawesi Utara, mereka sama sekali tak mendapatkan surat resmi yang menyatakan mereka bersalah dan harus dideportasi. “Kami bingung, karena petugas imigrasi ini tak bisa menyebutkan apa kesalahan kami dan mengapa kami dideportasi. Kami juga tak jelas nasibnya karena tak ada surat deportasi resmi yang dikeluarkan pemerintah Indonesia. Mereka malah mengambil tiket dan mereschedule jadual kepulangan kami. Deportasi ini tak punya alasan kuat. Kami menyatakan protes terhadap sikap pemerintah Indonesia’, ujar Ted Jasinto dari dalam kantor imigrasi, malam itu.

Mereka yang diusir paksa dari Sulut ini tergabung dalam SEAFISH, jaringan utama masyarakat sipil yang paling kencang menyuarakan ketidakadilan terhadap nelayan tradisional Asia Tenggara, yang alpa dibicarakan forum WOC-CTI.

SEAFISH mendukung nelayan-nelayan yang memperjuangkan wilayah kelola dan akses terhadap sumberdaya laut dan pesisir. Mereka mempromosikan CBCRM  atau Community Based Coastal Resources Management, sebuah bentuk pengelolaan sumber daya pesisir dan laut yang menempatkan nelayan tradisional sebagai subjek pengelola, produksi dan pemasaran dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Model yang dipandang lebih efektif menyelamatkan nelayan tradisional dari dampak perubahan iklim, dibanding menambah dan memperluas kawasan konservasi, yang berujung penggusuran nelayan.

Sepanjang Selasa itu, polisi masih datang silih berganti ke hotel Kolongan Beach. Jumlahnya berkurang, tapi kini ditambah unsur keamanan lain berdatangan. “Saya dari TNI mbak”, ujar salah seorang yang memasuki kantor pemilik hotel. Memang, sejak tanggal 10 Mei 2009, Polisi seolah punya meja tetap di ruang pemilik hotel. Tapi dua hari setelahnya, ada dua hingga tiga orang intel tentara yang datang, tiap hari.

Tak heran jika pemilik Hotel pun ikut-ikutan menekan peserta pertemuan FKKP. Ada 20 kamar yang disewa panitia FKKP di Hotel ini. Satu kamar bisa berisi 2 hingga 3 orang. Mestinya sebagai penyewa terbesar kamar hotel peserta pertemuan FKKP mendapat layanan lebih. Apalagi sewa hotel sudah dibayar lunas dimuka. Tapi yang terjadi sebaliknya.

Tanggal 11 Mei 2009, pemilik Hotel mendesak peserta FKKP tak boleh menggunakan areal restoran untuk berkumpul dan berdiskusi, jika memaksa akan dikenai biaya sewa Rp 1 juta perhari. Pemilik hotel juga meminta seluruh atribut FKKP  yang ada di halaman hotel dicopot bersih. Permintaan pemilik hotel dituruti panitia FKKP.

Hari berikutnya, pemilik hotel datang dengan peraturan baru. Tak boleh berkegiatan di ruang restoran, yang berubah menjadi ruang pertemuan lebih dari jam 5 sore. Jika tidak maka lampu akan dimatikan. Bahkan tak boleh disana meskipun untuk keperluan makan malam. Jika memaksa, akan dikenai denda Rp 100 ribu per jam. Bayar-membayar seperti  ini tak pernah ada kesepakatan dengan  pihak hotel sebelumnya. Kali ini juga dituruti panitia FKKP.

Sorenya, pemilik Hotel kembali mengganggu tamunya. Para peserta FKKP yang selama ini tidur bertiga dalam satu kamar, tak bisa pindah ke kamar yang baru saja ditinggalkan penghuninya. Kali ini mereka bilang, kamar yang ditinggalkan oleh aktivis Philipina – yang dipaksa keluar Sulawesi Utara, dianggap hangus karena mereka dideportasi.

Yang ini keterlaluan dan jelas mengada-ada. Setelah perdebatan panjang diselingi ancaman akan dibawa ke pengadilan, barulah siang esok harinya, kamar tersebut boleh dipakai kembali.

Paginya, tanggal 13 Mei 2009, pemilik hotel keluar peraturan baru lagi. Pertama, penggunaan ruang pertemuan diatas jam 5 sore harus  bayar  Rp 100 ribu per jam dan dibatasi penggunaan hingga 5 jam. Kedua, untuk tanggal 14 Mei  - 18 Mei 2009, ruang restoran yang biasanya dipakai untuk ruang pertemuan tidak boleh lagi dipakai dan tidak disewakan untuk kegiatan apapun dan dengan alasan apapun, Ketiga, Halaman parkir tak diperkenankan untuk kegiatan apapun.

Suasana tak menyenangkan itu terus berlangsung hingga WOC-CTI berakhir. 

Sungguh, Jangan percaya slogan Manado kota Konferensi, apalagi kota turis, saat WOC-CTI berlangsung.
 

Average user rating

   (0 vote)