Jaringan Advokasi Tambang

Oleh Aliansi Manado

Setelah komitmen Indonesia akan menetapkan 20 juta ha kawasan konservasi laut hingga 2020. Kegiatan konservasi bak sebuah industri dan komoditas baru yang terus meluaskan jangkauannya. Untuk pencapaian target itu, Indonesia  terlibat dalam inisiatif segitiga karang atau Coral Triangle Initiatives (CTI), yang mengikutkan 89,15% perairan Indonesia. Lantas, bagaimana nasib nelayan tradisional terkait proyek CTI?

***

Setelah komitmen Indonesia menetapkan 20 juta ha kawasan konservasi laut hingga 2020. Kegiatan konservasi bak sebuah industri dan komoditas baru yang terus meluaskan jangkauannya. Untuk pencapaian target itu, Indonesia  terlibat dalam inisiatif segitiga karang atau CTI, yang mengikutkan 89,15% perairan Indonesia.

Pembangunan kawasan konservasi kini, terkesan mengejar kuantias, bukan lagi kualitas. Oleh karenya, program ini cenderung dipaksakan, bahkan mengabaikan relasi sosio-ekologis nelayan, sumberdaya ikan dan laut sekitarnya. Tak heran, banyak kasus klaim sepihak dalam penetapan Kawasan Konservasi Laut.

Terkini, demi mengejar momentum dan agenda  WOC, bersama tiga LSM Konservasi internasional, yaitu Conservation International, World Wildlife Fund, The Nature Conservacy, pemerintah menetapkan lebih 3 juta hektar Kawasan Konservasi Laut di Laut Sawu, Nusa Tenggara Timur. Nelayan setempat telah menolak tegas. Mereka menyebutkan tidak ada proses konsultasi dalam penentapannya, serta mengancam sosio-kultural kegiatan perikanan tradisional setempat.

Hal serupa terjadi kawasan konservasi laut lainnya, seperti Taman Nasional Komodo di Nusa Tenggara Timur, Taman Nasional Taka Bonerate di Sulawesi Selatan, Taman Nasional Togean di Sulawesi Tengah, Taman Nasional Bunaken di Sulawesi Utara dan Taman Nasional  Wakatobi di Sulawesi Tenggara.

Jika upaya konservasi identik dengan penggusuran nelayan, berbeda halnya perlakuan mereka terhadap industri pariwisata. Dalam National Plan of Action CTI, industri pariwisata justru tujuan sejak awal. Proyek ini menyebutkan sebagai pembangunan ekonomi melalui cagar laut, yang diterapkan dengan dua pendekatan: pertama,  sistem tarif masuk di kawasan Raja Ampat, Kaimana; kedua, promosi pariwisata bahari bekerjasama dengan sektor swasta. Jauh hari sebelumnya, ekspansi industri pariwisata mudah ditemukan dihampir seluruh kawasan konservasi laut. Di Taman Nasional Komodo, TNC kabarnya memiliki 60 persen saham PT Putri Naga Komodo, pengelola wisata satu-satunya di pulau Komodo.

Dengan "menguasai" terumbu karang sekitar 89 persen kawasan CTI, industri pariwisata akan menjamur di kawasan konservasi. Dalam banyak pengalaman, pengelolaan kawasan konservasi dan bisnis wisata di Indonesia, setali tiga uang meningkatnya upaya privatisasi kawasan perairan pesisir. Payung kebijakannya pun sudah tersedia, UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (PWP-PPK). Undang-undang ini memperkenalkan Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3), di mana salah satunya untuk kegiatan pariwisata.

Mudah diramalkan. Target ambisius penetapan Kawasan Konservasi Laut sepihak dan ekspansi industri kepariwisataan didalamnya, membuat wilayah kelola nelayan makin mengerut. Alih-alih menjadi sumber penghidupan nelayan tradisional,  laut bergeser menjadi komoditas untuk masyarakat dunia (global goods). 


Tak hanya itu, proyek CTI beresiko memperparah kondisi perikanan kawasan CT-6, dengan alpanya upaya bersama regional menghentikan praktek pencurian ikan dikawasan itu, merevisi produksi dan jumlah ekspor perikanan serta prioritas pemenuhan konsumsi domestik.

Sebab, semua aksi akan diarahkan untuk meningkatkan produksi perikanan di kawasan coral triangle, sepaket meluaskan kerjasama perdagangan. Indonesia bermaksud meningkatkan produksi perikanan tangkap rata-rata 10 persen per tahun, hingga 2014. Upaya itu didukung oleh regulasi sektoral, seperti Undang Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (PWP-PPK) dan Undang Undang  No. 31/2004 tentang Perikanan untuk pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut, pengembangan sertifikasi produk perikanan dan permodalan; melakukan eksploitasi atas tuna; serta perdagangan ikan karang dan hiasan dari karang.

Ke depan untuk melayani kebutuhan ikan negara-negara industri, disiapkan Port State Measures di pelabuhan-pelabuhan perikanan nasional, guna memperluas jangkauan pasar ekspor, melalui kerjasama perdagangan bilateral maupun multilateral. Dua yang sudah disepakati Indonesia, yaitu AANZ bersama ASEAN, Australia, New Zealand, juga Australia-Indonesia, Indonesia-Jepang  melalui IJEPA, singkatan dari Indonesia Japan Economic Partnership Agreement.

Bisa ditebak, kesepakatan CTI justru akan mengabaikan kasus-kasus perampokan sumber ikan itu. Tapi justru meneruskan penangkapan berlebihan, over fishing dan over exploitation. Pemenuhan konsumsi domestik akan makin gigit jari. Upaya eksploitasi dibarengi peningkatan kapasitas pengambilan ikan dengan memperbanyak kapal motor di atas 5 GT, menambah armada pelabuhan, memaksimalkan pemasaran dengan dalih peningkatan pendapatan nelayan. 

Aliansi Manado, www.jatam.org/aliansi-manado

WALHI/ FoE, JATAM, KIARA, Perkumpulan KELOLA, YSN, AMMALTA, Institut Hijau Indonesia, KPNNI, SINAR, PKP2M, SEAFish, COMMIT dan KAU
Kontak media Luluk uliyah 08159480246

Average user rating

   (1 vote)

Display 1 of 1 comments