Jaringan Advokasi Tambang

Gabungan lemahnya kebijakan Minyak dan Gas  - yang ditetapkan Presiden Megawati dan lemahnya kepemimpinan SBY-JK, membuat kasus Lapindo tak ada ujung. Puluhan ribu warga harus menanggung kelakuan buruk para pemimpin masa reformasi ini, mereka kehilangan hak atas perumahan, kesehatan, pendidikan, lingkungan yang sehat dan lainnya.

Kasus Lumpur Lapindo terjadi 3 tahun lalu, sampai ujung masa jabatannya, SBY-JK tak mampu memulihkan HAM korban lumpur Lapindo. SBY-JK tak mau tegas pada menterinya, Abu Rizal bakrie - pemilik utama PT Lapindo Brantas. Hingga pemilihan Presiden  di depan mata, tak satu pun Capres mengagendakan penyelesaian kasus Lapindo. Padahal, mereka berutang pada korban Lapindo. Merekalah dibalik pengesahan UU Migas No 22 tahun 2001, dibalik keluarya Perpres 14/2007 hingga mandegnya penegakan HAM dan  hukum kasus Lapindo di Kepolisian.

Bisakah para Capres  Pemilu 2009 ini memulihkan HAM  korban Lapindo? Sampaikan pendapat anda di Forum JATAM.