Jaringan Advokasi Tambang

Di Sidoarjo, lebih 10 ribu rumah tak bisa dihuni akibat semburan lumpur Lapindo,  lumpur yang menggenangi luasan 614 ha, meluas 800 ha. Apa saja sebenarnya yang dilakukan pemerintah SBY-JK terkait kasus Lapindo? Kenapa kasus ini makin parah, tak tertangani hingga 3 tahun kemudian.

Pertanyaan itu akan anda dapatkan jawabnya jika mengikuti Diskusi Interaktif KBR 68H di hotel Nikko, 29 Mei pagi jam 10-11.30 Wib. Judul diskusinya, Evaluasi 3 Tahun Semburan lumpur Lapindo. Diskusi akan disiarkan langsung ke jaringan KBR 68H di seluruh Indonesia. Anda yang di Jakarta, bisa langsung datang ke hotel Nikko, Jl Thamrin – Jakarta Pusat.

Ada empat narasumber yang akan mengulas penanganan kasus Lapindo. Zainal abidin dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, yang akan membahas soal penegakan hukum dan tanggung jawab sebagai korporasi. Lantas, ada Nur Kholis – Wakil ketua  Tim Ad hoc Komnas HAM membahas kasus pelanggaran HAM dan pemulihan hak-hak korban Lapindo. Ada juga Wardah Hafidz yang akan menyampaikan bagaimana penanganan korban. Dan tentu saja, Mutjaba Hamdi, koordinator Posko Porong.
 

Average user rating

   (0 vote)