Jaringan Advokasi Tambang

Sungguh sesat melakukan pembedaan kawasan terdampak dan tidak terdampak dalam kasus Lapindo, seperti tercantum dalam Perpres No 14/2007 dan Perpres 48/2008. Cerita horor dari derita akibat lumpur Lapindo sesungguhnya dapat dirasakan (bahkan) dari titik terjauh semburan, desa Permisan.

Desa Permisan tak masuk peta terdampak di Perpres. Desa yang berjarak 8 Km dari pusat semburan, sejak Lumpur menyembur pada 29 Mei 2006 sontak berubah. Udara menjadi semakin panas, hawa sejuk khas desa kini bercampur bauh (busuk) lumpur, menyengat, apalagi jika angin berhembus ke arah Timur. Mayoritas warga kini begitu akrab dengan sesak nafas dan batuk. Sekalipun belum ada korban meninggal akibat ISPA, namun batuk ‘jamaah’ yang diidap warga sulit untuk disebut wajar.

Pencemaran air menjadi masalah serius di desa ini. Sebelum Lumpur menyembur warga dengan mudahnya memanfaatkan air sumur untuk konsumsi dan kebutuhan sehari-hari. Namun pasca semburan sumur-sumur itu sudah tidak layak lagi dikonsumsi. Warga terpaksa membeli air bersih dari sumber mata air Prigen yang dijual perusahaan pengangkut air dengan harga Rp. 1500 per curigen (25 liter).

Disektor pertambakan pencemaran air menjadi masalah serius yang mengancam keberlanjutan hidup dan mata pencaharian penduduk. 98 hektar pertambakan di desa Permisan (disebut Tambak Kempul) tak lagi dapat menggunakan air sungai. Pembuangan Lumpur ke kali Porong menyebabkan sejumlah desa yang sejak dulu memanfaatkan aliran sungai porong, mulai dari desa Mindi, Jabon, Pejarakan, Besuki, Keboguyang, Permisan, Bangunsari, Tanjungsari, Tegalsari, Kali Aru, Glagah Arum, Sentul, Polo Gunting, dan Plumbon merasakan dampak pencemaran air.

Akibatnya tambak itu berubah menjadi ‘tambak tadah hujan’, karena aliran air sungai sudah tidak layak lagi digunakan. Matinya Udang dan Bandeng disejumlah tambak di desa Permisan menyebabkan para penambak tidak berani lagi menambah debit air menggunakan air sungai Porong. Sementara penggunaan air hujan berakibat pada lambannya pertumbuhan udang dan Bandeng. Jika sebelumnya para penambak dapat panen 4 bulan sekali kini berubah menjadi 1 tahun sekali. Itupun masih harus ditambah dengan pertumbuhan yang sangat lamban, akibat kurangnya pengairan. Lambannya pertumbuhan itu dapat dikenali dari 1 Kg Bandeng yang dulunya berisi 4-5 ekor kini menurun menjadi 6-7 ekor. Sementara udang Windu yang sebelumnya 1 Kg berisi 20 ekor kini harus dipenuhi hingga 30 ekor.

Akibat dari pencemaran air sungai, pemandangan tak wajar terus terpampang. Jika sebelumnya tak ada cerita ‘menyewakan’ tambak. Kini sewa-menyewa tambak menjadi menu obrolan warung kopi dengan kisaran harga sewa yang terus menurun. Awal semburan Lumpur sewa tambak dipatok dengan harga 50 juta per 4 hektar selama 2 tahun. Setelah tiga tahun masa semburan harganya merangsek turun hingga kisaran 15 juta. Itupun sulit mencari penyewa.
   
Mandeknya roda ekonomi pertambakan Kempul menyebabkan separoh warga yang saben hari menggantungkan hidupnya dari hasil dan kerja tambak kini menganggur. Penjaga tambak yang sebelumnya dapat menikmati gaji Rp. 3 juta per 4 bulan (sekali panen), kini terpaksa harus gigit jari dengan hanya mendapatkan bagian Rp 1 juta per tahun. Sementara itu, disetiap musim panen tiba, satu orang pemilik tambak dapat mempekerjakan 10 warga dengan gaji variatif mulai dari Rp. 35 ribu per/ hari untuk pekerja yang menjaring hasil panen (Mirik) hingga kendaraan yang membawa ke tempat penjualan di pasar ikan Porong dan Sidoarjo yang dihitung per kwintal Rp. 35 ribu.

Ditempat yang sama sektor pertanian mencecap nasib serupa. Matinya padi di sejumlah lahan desa Permisan akibat menggunakan air Sungai porong untuk mengaliri sawahnya, membuat para petani memilih untuk menunggu kemurahan Tuhan dengan turunya air hujan. Aliran air bercampur gas dan Lumpur itu membuat daun padi menguning, layu, sebelum pada akhirnya mati.

Warga desa yang sebelumnya asik menanam Blewah, Semangka Ketimun dan sejumlah buah-buahan lainnya di musim Kemarau, dan Padi di musim hujan, kini tak lagi dapat melakukan. Padahal dari sektor ini separoh warga desa menggantungkan hidupnya dengan kisaran penghasilan per setengah hari Rp 15 ribu (buruh perempuan) dan Rp 25 ribu (buruh laki-laki).

Sewa lahan persawahan yang dulunya cukup diminati petani dengan kisaran harga Rp 3 juta per 1 hektar dalam setahun. Kini bernasib sama dengan sektor tambak. Padahal penghasilan dari kreatifitas petani menyewa lahan dapat dibilang cukup besar. Untuk 1 hektar lahan para petani dapat memanen padinya hingga 6-7 ton dengan harga jual gabah kering Rp 200 ribu per kwintalnya. Sementara per hektar lahan yang ditanami tanaman jenis Timun Emas dapat meraup keuntungan bersih hingga Rp. 6 juta.

Gagal panen adalah kata kunci yang dapat merangkum dampak semburan Lumpur yang dicecap petani Permisan. “Tapi sampai sekarang tidak ada satu petanipun di desa Permisan dan desa Kebo Guyang yang mendapatkan ganti rugi gagal panen. Padahal desa lain sudah dapat masing-masing; desa Mindi, Pajarakan, Besuki, Gelagakh Arum, Polo Gunting, Sentul, dan Plumbon” ungkap Sifak warga permisan.

Ditempat yang sama sejumlah warga yang saben hari menggantungkan hidupnya dari menambang pasir disungai Porong merasakan dampak serupa. Selama puluhan tahun, kali Porong telah menjadi sumber rizki tersendiri bagi para penambang pasir. Dengan berbekal ijin dari aparat setempat mereka mengais rizki yang cukup menjanjikan.

Dalam sehari saja seorang penambang pasir dapat meraup keuntungan hingga Rp. 2 juta yang kemudian dibagi merata pada seluruh pekerjanya, masing-masing; 150 ribu per truk (Rit) bagi pengambil pasir, Rp 80 ribu per Rit untuk 2 orang pengangkut pasir, sopir Rp 60 ribu dan kenek Rp 40 ribu. Setelah Lumpur menyembur, lahan basah pekerjaan jenis ini sama sekali mandek, para pekerja menganggur, sejumlah penambang yang bahkan bisa memiliki truk terpaksa berusaha menjual truknya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. “Pungutan kendaraan untuk kas desa Rp 15 ribu dari setiap truk yang lewat di jalan desa Permisan sekarang sudah gak ada yang lewat. Padahal sebelumnya hampir 100-110 truk yang lewat setiap hari” ungkap tarikhul Umam.

Dari tiga jenis mata pencaharian warga mulai dari pertambakan, pertanian, dan penambang pasir, kini sama sekali lumpuh. Ada 8 dari 10 warga desa Permisan kini tak lagi memiliki pekerjaan dengan beban dan biaya hidup akibat Lumpur yang terus meroket.

Pengangguran massal ini tak ayal mengancam masa depan generasi mendatang Permisan. Sejumlah warga merelakan anaknya tidak sekolah akibat sulitnya mendapatkan pekerjaan baru. Tingkat pendidikan rendah menjadi penghalang selanjutnya. Sayangnya disituasi rumit ini warga tak disiapkan pekerjaan oleh Lapindo Berantas, tetapi nyaris di campakkan pemerintahan yang berkuasa.

Maraknya anak putus sekolah bervariatif mulai dari SMP hingga mereka yang dengan terpaksa merelakan dirinya untuk tidak meneruskan ke jenjang lebih tinggi (Perguruan Tinggi). “Kelas 3 yang lulus (tahun ajaran lalu) hilang satu kelas. Sedang Kelas 3 yang sekarang juga hilang satu kelas,” tutur Diantoro (49 tahun), bagian kesiswaan SMP II. Diantoro menjelaskan masing-masing kelas biasanya diisi 35-40 siswa.

Akibat luapan lumpur Lapindo SDN Kedungbendo III, murid nya yang berjumlah 553 orang tersisa cuma 30 orang setelah luapan lumpur. Kini mereka nebeng di SD Ketapang I awalnya. “Namun setelah di sana juga kena luberan lumpur, jadinya dipindahkan lagi ke sekolah ini (SDN Kalitengah I). Karena di sini hanya ada 6 kelas, maka siswa dari SD kami harus masuk siang,” tutur Muslimin, salah seorang guru SDN III Kedungbendo. “Kelas 1 sampai Kelas 4 tak ada siswanya. Sementara gurunya dulu 15 orang kini tinggal tiga orang.”

Nur Fifian (12), putra Pak Samian (40 tahun), warga Permisan, Kecamatan Jabon merupakan salah satu dari anak yang terpaksa putus sekolah. Setelah lulus SD, Fifi harus berhenti sekolah, keluarganya tak punya biaya meneruskan pendidikannya. Dulu, ayah Fifi penambang pasir di Kali Porong.  “Saya biasa dapat delapan puluh ribu per hari,” tutur Samian. Kini, dia buruh bangunan serabutan. Kadang ada pekerjaan, kadang tidak. Tak ada kepastian. Penghasilan Samian menurun hingga separuhnya. “Sekarang 40 ribu per hari,” tutur Samian. Samian mau menyuruh Fifi bekerja, tapi ia tak sampai hati. Fifi masih terlalu kecil untuk bekerja.

Macetnya jalan desa akibat banyaknya lalu lalang kendaraan umum Surabaya—Malang yang memanfaatkan jalan alternatif desa untuk menghindari kemacetan di sekitar semburan Lumpur, membuat anak-anak yang masih memiliki kemewahan melanjutkan sekolah menjadi kerap terlambat datang di sekolah. Muhammad Hidayatullah pelajar Madrasah Aliyah Al-Fudollak di Gedang Porong, yang dulu hanya membutuhkan waktu 10 menit untuk sampai ke sekolah, kini harus menempuh perjalanan hingga 30 menit.

Akibat panasnya udara, bau busuk lumpur, dan macetnya transportasi serta rumitnya kehidupan akibat semburan Lumpur, animo siswa dan guru untuk melanjutkan proses belajar mengajar menjadi menurun drastis. Satu mata pelajaran yang sebelumnya membutuhkan waktu 2 jam kini hanya diajarkan 1 jam. “Kepala sekolah saja jarang masuk. Guru-guru juga jarang datang karena beberapa dari mereka berasal dari Tanggulangin, Gempol, dan Kludan. Jadi mungkin males karena transportasi macet. Malah saya sama teman-teman biasanya, kalau di Kantor gak ada guru, ya kami langsung ke Tanggulangin lihat Lumpur” ungkap Muhammad Hidayatullah.

Menurut Mamad, panggilan akrabnya, mayoritas siswa di sekolahnya  berasal dari desa Jati Rejo, Mindi, Gedang, Siring, Renokenongo, dan desa Babatan. Karenanya, pasca semburan Lumpur yang menceraiberaikan kehidupan warga, dengan kontrak rumah yang jauh dari sekolah, membuat jumlah siswa terus menurun. Sebelumnya satu angkatan berjumlah total 90 siswa yang harus dibagi menjadi dua kelas. Kini, pasca semburan, jumlah itu menjadi satu kelas dengan hanya 34 siswa.  

“Disiplin sekolah juga gak terlalu ketat. Kalau dulu kami diwajibkan masuk pukul 06.30 (Wib) sekarang telat gak papa, malah jam 09.00 (wib) aja kadang boleh masuk kok. Dan wali kelas selalu bilang, kalau gak ada gurunya langsung pulang aja” pungkasnya.(LJ)

sumber : Gerakan Menuntut Keadilan Korban Lapindo

Gerakan Menuntut Keadilan Korban Lapindo
Jatam, Kontras, Kiara, Walhi, Satu Dunia, LBH Masyarakat, GMLL, UPC, Imparsial, YLBHI, ICEL, UPLINK, Institut Hijau Indonesia, KAU, Lapis Budaya, SAKSI, Solidaritas Perempuan, HRWG

Kontak Media:
Luluk Uliyah (JATAM), 0815 9480 2462. Firdaus Cahyadi (Satu Dunia), 0815 132 75 698
 

Average user rating

   (0 vote)